Beranda

Penerapan Ilmu Pengetahuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Perlindungan Situs Arkeologi

Tinggalkan komentar

Oleh: Ida Bagus Sapta Jaya, S.S.M.Si


Abstrak

Manfaat Penerapan Ilmu Pengetahuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dalam perlindungan situs arkeologi adalah sangat positif bagi pengembangan disiplin ilmu arkeologi. Jurusan arkeologi yang memanfaatkan peninggalan purbakala sebagai objek kajian ilmunya, maka para mahasiswa di jurusan arkeologi diwajibkan memahami aturan hukum yang mengatur benda cagar budaya dalam pemanfaatannya dan pelestariannya.

Kasus kerusakan benda cagar budaya yang disebabkan oleh tindakan manusia seperti misalnya kasus pencurian, pemalsuan, pelelangan, dan perusakan benda cagar budaya yang marak akhir-akhir ini dengan dapat diketahui dari media masa/internet, dapat dicegah dengan mengetahui sangsi hukum yang dapat diterima oleh pelaku baik material maupun pidana. Pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dapat menekan sedini mungkin kerusakan peninggalan purbakala, dan dapat diupayakan pelestariannya di masa kini dan di masa yang akan datang.

Penjabaran Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di dalam makalah ini bertujuan untuk mengantisipasi kasus-kasus kerusakan benda cagar budaya. Pasal-pasal yang dikaji dan dianalisis adalah pasal-pasal mengenai pelindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pasal hukum pidana yang menegaskan hukuman pidana baik material maupun pidana dengan ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan benda cagar budaya.


Abstraction

Benefit Applying Of Science Law Republic Of Indonesia Number 11 Year 2010 About Cultural Pledge, in protection of archaeology situs is very positive to development of archaeology science discipline. Archaeology majors exploiting ancient ommission as its science study object, hence all student in archaeology majors obliged to comprehend law order arranging cultural pledge object in its exploiting and continuation of him.

Case damage of cultural pledge object which because of human being action like for example theft case, forgery, auction, and mutilation of cultural pledge object which is marak recently earned known from media a period to internet, can be prevented by given the is dubious of law able to be accepted by good perpetrator of crime and also material. Understanding of good regarding Law of RI Number 11 Year 2010 About Cultural Pledge can depress early possible damage of ancient ommission, and can be strived by the continuation of him in present day and in the future.

Formulation Of Law of RI Number 11 Year 2010 About Cultural Pledge in this handing out aim to to anticipate cases damage of cultural pledge object. studied sections and analysed [by] [is] sections concerning haven, exploiting, continuation of, and criminal law section affirming good crime penalization of crime and also material with threat of punishment to side doing mutilation of cultural pledge object.


I.PENDAHULUAN

Pengembangan atau pemekaran ilmu pengetahuan dalam bentuk ilmu terapan (applied Scince) sangat diperlukan, terutama di dalam menunjang program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Kompleksnya pembangunan yang sedang digalakan memerlukan partisipatif aktif seluruh disiplin ilmu. Agar ilmu pengetahuan dapat berdaya dan berhasil guna dalam pembangunan maka seyogianya, penerapan ilmu tersebut disesuaikan atau diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan (Rata, 1985 : 1).

Konsep pengembangan ilmu tersebut di atas sangatlah positif mengingat pengembangan ilmu bermanfaat bagi disiplin ilmu di masing-masing program studi. Misalnya di Jurusan Arkeologi dibutuhkan pengembangan ilmu yang berbasis kurikulum kompetensi yaitu dengan menerapkan kurikulum pemahaman mahasiswa terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Undang-Undang ini selanjutnya mengalami revisi pada tahun 1997, dan pada tahun 2010 direvisi menjadi Undang-Undang Cagar Budaya. Pemahaman ini dirasakan sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi mengingat materi yang terdapat dalam Undang-Undang Cagar Budaya berisikan aturan-aturan yang tegas dan positif untuk melestarikan peninggalan benda cagar budaya di seluruh Indonesia. Jurusan Arkeologi di berbagai Universitas dapat mengembangkan ilmu terapan mata kuliah Undang-Undang Cagar Budaya yang dilatarbelakangi oleh manfaat yang positif yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Mahasiswa Jurusan Arkeologi yang mempelajari benda cagar budaya sebagai materi utama dalam materi perkuliahannya nantinya dapat mengambil manfaat ilmunya dalam memahami aturan-aturan yang mengatur cagar budaya tersebut tetap lestari sepanjang jaman.

Pelestarian ini bisa terwujud jika semua komponen menyadari betapa pentingnya nilai benda cagar budaya bagi bangsa Indonesia, dikarenakan merupakan warisan budaya masa lalu yang harus tetap dijaga, dilestarikan, dimanfaatkan dan dipelajari sepanjang jaman.

Dalam Kaitannya dengan kebudayaan manfaat peninggalan arkeologi secara garis besarnya adalah :

  1. merupakan bukti-bukti sejarah dan budaya.
  2. sumber-sumber sejarah dan budaya.
  3. obyek ilmu pengetahuan.
  4. cermin sejarah dan budaya.
  5. media untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya.
  6. media untuk pendidikan budaya sepanjang masa.
  7. media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional (Uka Tjandrasasmita, 1982 : 1-5; Rata, 1993 : 65).

Sebagaimana diketahui bahwa warisan budaya khususnya tinggalan arkeologi merupakan sumber daya budaya yang memiliki berbagi nilai dan makna antara lain : nilai, dan makna informasi/ilmu pengetahuan, ekonomi, estetika dan asosiasi/simbolik (Cleere 1984; Lipe 1984; McManamon 2000; et all Ardika 2004 : 50). Selanjutnya dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi terdapat tiga kepentingan pokok antara lain kepentingan akademik, ekonomik, dan ideologik. Kepentingan akademik, berkaitan dengan usaha penelitian ilmiah secara terus menerus, kepentingan ekonomik berhubungan dengan pariwisata dan kepentingan ideologi berkaitan dengan jatidiri bangsa (Cleere, 1989 : 5-10 ; Kusumohartono, 1993 : 47 ; et all Edi Triharyantoro, 2002 : 237).

Di dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya dijelaskan mengenai pemanfaatan benda cagar budaya. Penjelasan mengenai Pemanfaatan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.
(1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. (Undang-Undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 13, BAB VI, Pasal 19, butir 1).

Pentingnya perananan dan manfaat peninggalan arkeologi seperti yang dijabarkan di atas menyebabkan diperlukannya studi ilmu yang membahas secara khusus pemanfaatan dan pelestarian dari peninggalan arkelogi tersebut. Studi ilmu itu adalah mengembangkan kurikulum mata kuliah pemahaman terhadap Undang-Undang Cagar Budaya bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana. Latar belakang pengembangan ilmu Pemahaman Undang-Undang Benda Cagar Budaya dikembangkan mengingat nilai-nilai universal yang tertuang dalam memanfaatkan peninggalan arkeologi dan usaha pelestarian dan penelitian yang terus-menerus. Oleh sebab itu peninggalan arkeologi harus dijaga, dan dilestarikan dengan mengedepankan pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya dikarenakan berisikan aturan yang tegas dalam memanfaatkan dan melestarikan peninggalan benda cagar budaya. Kenyataan di lapangan kini peninggalan arkeologi banyak mengalami tantangan dari kepunahan dan kerusakan. Misalnya terjadinya kasus pencurian, pemalsuan, dan pelelangan benda cagar budaya. Kerusakan dan kepunahan benda cagar budaya jika tidak diantisipasi pelestariannya sedini mungkin mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sehingga mengakibatkan sulitnya pihak purbakala dan sejarah untuk merekontruksi sejarah kebudayaan masa lalu peninggalan benda cagar budaya tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya sehingga kita patut untuk melestarikannya. Maka dalam tulisan ini akan diuraikan terlebih dahulu manfaat mata kuliah Undang-Undang Benda Cagar Budaya bagi disiplin Ilmu Arkeologi, Studi kasus pencurian, pemalsuan dan pelelangan benda cagar budaya dan Penjabaran Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya sebagai cerminan pemahaman secara umum sebelum diwujudkan sebagai disiplin ilmu di Jurusan Arkeologi.


II. MANFAAT PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA DI JURUSAN ARKEOLOGI

Manfaat penerapan ilmu Undang-Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi adalah sangat positif, mengingat besarnya manfaat ilmu Arkeologi seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas merupakan langkah yang tepat apabila penerapan ilmu pemahaman terhadap benda cagar budaya dan pengaturannya yang dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 dikembangkan sebagai kurikulum mata kuliah di Jurusan Arkeologi di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya. Manfaatnya pengembangan ilmu ini yaitu memberikan wawasan yang luas mengenai pemanfaatan dan pelestarian benda cagar budaya. Pemahaman yang didapat nantinya oleh mahasiswa jika kurikulum pemahaman terhadap benda cagar budaya dapat terwujud, maka mahasiswa nantinya dapat mensosialisasikan pemahaman ilmunya kepada masyarakat mengenai aspek pemanfaatan dan pelestarian warisan budaya masa lalu. Kerjasama mensosialisasikan pemahaman terhadap keberadaan Undang-Undang Benda Cagar Budaya sangat diharapkan, sehingga kerusakan situs dan benda cagar budaya dapat dihindari dengan memahami kaidah aturan yang tegas dan sangsi yang diterima jika merusak benda cagar budaya. Sangsi itu tertuang secara lengkap di dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992. Intinya kerusakan situs dan benda cagar budaya dilatarbelakangi kurang pahamannya sebagian masyarakat akan pentingnya warisan budaya masa lalu. Undang-Undang ini selanjutnya mengalami revisi pada tahun 1997, dan pada tahun 2010 direvisi menjadi Undang-Undang Cagar Budaya.

Peninggalan benda cagar budaya yang tersebar di seluruh Indonesia maka diperlukannya upaya perlindungan dan pengamanan. Pengertian pengamanan disini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan masalah pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian, dan penelitian terhadap benda budaya itu sendiri. Polisy pengamanan harta budaya di Indonesia, menurut ketetapan dalam Monumenten Ordonantie Stb. 238 Tahun 1931, dipegang oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala, Ditjen Kebudayaan, Dep. P. Dan K (Arthanegara, 1978/1879 : 12). Monumenten Ordonantie ini selanjutnya berkembang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya dengan nomor 5 Tahun 1992,

Peran tugas yang cukup besar bagi Direktorat Sejarah dan Purbakala, Ditjen Kebudayaan, Dep. P. Dan K sebagai polisy benda-benda cagar budaya nampaknya perlu mendapat dukungan dan kerjasama yang positif antara semua pihak khususnya yang bergerak dibidang pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya untuk ikut menjadi polisy secara bersamaan. Sedangkan di Jurusan Arkeologi di masing-masing Fakultas di seluruh Indonesia, dan Bali khususnya juga melaksanakan program-program pelestarian benda cagar budaya. Program tersebut dituangkan dalam materi perkuliahan baik itu di kelas maupun di lapangan agar mahasiswa senantiasa untuk melestarikan peninggalan purbakala. Semua pemikiran yang kompleks tersebut di atas dapat terwujud jika kurikulum mata kuliah Undang-Undang Cagar Budaya dapat diwujudkan sebagai mata kuliah pokok di Jurusan Arkeologi di masing-masing Fakultas di Indonesia pada umumnya dan di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Univeritas Udayana pada khususnya. Pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya sejak dini memberikan manfaat yang sangat positif dengan pemahaman arti dan fungsi benda cagar budaya untuk dilindungi, dimanfaatkan dan dilestarikan sehingga para mahasiswa dapat memahaminya dan menyebarkan konsep pasal-pasal yang penting dalam Undang-Undang Cagar Budaya kepada masyarakat. Aspek manfaat penerapan ilmu Undang-Undang Cagar Budaya dikaji sebagai tema pokok, mengingat beberapa kasus pencurian dan penjualan benda cagar budaya yang marak akhir-akhir ini.

Penegasan dipentingkannya mengedepankan Undang-Undang yang mengatur pelestarian benda cagar budaya juga diwacanakan dalam jurnal buku di tingkat Internasional dengan judul buku Community Archaeology. Edited by Yvonne Marshall, Routledge Volume Thirty Four Number Two Oktober 2002, dalam salah satu makalah di buku “Comunity Archaeology” yang ditulis oleh Shelly Greer, Rodney Harrison and Susan Mclntyre-Tamwoy yang berjudul Community-based archaeology in Australia menegaskan konsepnya mengenai perlindungan situs arkeologi dengan mengutamakan pemanfaatan Undang-Undang warisan budaya, dengan konsep pernyataan mereka sebagai berikut.

“Most heritage legislation includes reference to archaeological relics, or the agencies that administer the legislation have policies that include the protection of archaeological relics, or the agencies that administer the legislation have policies that include the protection of archaeological sites”.(, Shelly Greer, Rodney Harrison and Susan Mclntyre-Tamwoy 2002 : 265 : 266).

Terjemahannya :
“Kebanyakan perundang-undangan warisan/pusaka meliputi acuan ke barang peninggalan arkeologis, atau para agen yang mengurus perundang-undangan itu mempunyai kebijakan yang meliputi perlindungan dari barang peninggalan arkeologis, atau para agen yang mengurus perundang-undangan itu mempunyai kebijakan yang meliputi perlindungan situs arkeologi”.

Pernyataan ini memberikan pemahaman kepada para ahli arkeologi di tingkat Internasional untuk peduli akan pentingnya melestarikan situs arkeologi dengan mengedepankan perundang-undangan warisan/pusaka, seperti pamahaman mengedepankan ilmu pmahaman cagar budaya. Begitupula para arkeolog di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya juga mempunyai kepentingan yang sama akan pentingnya melestarikan situs arkeologi dan bukan untuk merusaknya sepertinya kasus kerusakan benda cagar budaya yang disebabkan oleh kurang peduli akan warisan benda cagar budaya. Masyarakat agar memahami jika melakukan tindakan perusakan situs purbakala bisa terancam dengan hukuman bagi yang melakukan tindakan perusakan, seperti yang diketahui dari pasal-pasal pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Oleh sebab itu dalam makalah ringkas ini penulis mengharapkannya agar materi perkuliahan di Jurusan Arkeologi dilengkapi dengan kurikulum mata kuliah Undang-Undang Cagar Budaya, agar mahasiswa Jurusan Arkeologi memahami nilai-nilai penting yang tertuang di dalam Undang-Undang Cagar Budaya dan menerapkan pelestariannya di masyarakat.

Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana layak nantinya kedepannya mengembangkan kurikulum mata kuliah pemahaman terhadap Undang-Undang Benda Cagar Budaya, mengingat peninggalan purbakala di Bali yang tersebar hampir di semua Kabupaten dan menjadi daya tarik pariwisata. Sebagai cerminan benda cagar budaya sebagai daya tarik pariwista dipahami dari beberapa jalur pariwisata di Bali sebagian besar memanfaatkan peninggalan purbakala sebagai daya tarik wisata. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa seghtseeing tours yang ditawarkan kepada wisatawan oleh Biro Perjalanan, adalah sebagai berikut :

  • Denpasar sightseeing tour. Dalam program tour ini ditonjolkan Museum Bali, istana raja Denpasar dan juga Pura Maospahit di Gerenceng. Sering pula tour ini dengan tour ke luhur Uluwatu, Pura Sakenan di pulau Serangan.
  • Sangeh Mengwi Tour. Program ini mengetengahkan sasaran utama Pura Taman Sari di Sangeh dengan hutan keranya, Pura Taman Ayun di Mengwi dan Pura Sada Kapal.
  • Tanah Lot tour untuk melihat Pura Tanah Lot yang terletak di Samudra Indonesia.
  • Bedugul tour dikaitkan dengan Pura Ulun Danu di pinggir danau Beratan.
  • Singaraja tour berintikan sasaran wisatawan yaitu Pura Beji di Sangsit, Pura Meduwe Karang di Kubutambahan, Gedung Kertya dan juga Pura Pulaki.
  • Besakih tour dengan sasaran utama Pura Besakih, dan Balai Pengadilan Kuna yaitu Kertagosa di Kelungkung.
  • Tampaksiring tour berintikan Goa Gajah, Candi Gunung Kawi dan Tirta Empul, dan juga peninggalan purbakala di seputar Pejeng.
  • Kintamani tour dikatkan dengan Pura Ulun Danu di Batur, Pura Penulisan di Sukawana dan arca Da Tonta atau Ratu Gde Pancering Jagat di Trunyan. Tour ini juga dihubungkan dengan Pura Kehen di Bangli.
  • Karangasem tour berintikan sasaran wisatawan Pura Goa Lawah, desa kuna Tenganan Pegringsingan dan Candi Dasa. (Rata, 1986 : 5-6).

Persebaran peninggalan arkeologi di beberapa Kabupaten di Bali tersebut di atas menyebabkan pemerintah Daerah Bali menetapkan daya tarik pariwisatanya adalah pariwisata Budaya. Besarnya sumbangnya peninggalan arkeologi bagi pariwisata di Bali maka langkah kedepannya untuk melestarikan peninggalan arkeologi diperlukannya pemahaman masyarakat Bali dan mahasiswa Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra akan keberadaan Undang-Undang Cagar Budaya, sehingga mengharapkan terbentuknya kurikulum mata kuliah pemahaman Undang-Undang Benda Budaya sangat diharapkan segera terwujud di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana.


III. STUDI KASUS PENCURIAN, PEMALSUAN, PELELANGAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN PERANAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA

Kerusakan dan kepunahan benda cagar budaya dapat kita lihat secara langsung dilapangan dengan cara penelitian maupun dapat kita mengakses melalui media internet, dapat kita mengetahui secara jelas beberapa kerusakan situs purbakala yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya seperti faktor bencana alam dan juga faktor kerusakan oleh faktor pencurian maupun oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di bawah ini akan ditampilkan salah satu contoh kasus pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya yang diakses melalui media internet.

Sumber foto: http://www.beritaindonesia.co.id/nasional/benda-bersejarah-pun-dipalsukan
Download foto 2011.

Sumber foto: http://iwandahnial.wordpress.com/2010/05/04/harta-karun-di-perairan-indonesia-bisa-lunasi-utang-negara/ . Download foto 2011

Kasus Pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya tersebut di atas sepatutnya tidaklah terjadi mengingat akan pentingnya arti dan makna peninggalan purbakala. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan memahami nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Kasus pencurian dan pemalsuan Benda Cagar Budaya akan dijerat hukuman yang berat seperti pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang yang akan dijabarkan pada pembahasan di bawah ini sebagai contoh beberapa pasal penting yang sangat perlu dipahami oleh semua pihak.

Penjelasan mengenai pasal Perlindungan dan Pemeliharaan khususnya yang menguraikan larangan bagi semua pihak untuk merusaknya dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.
(1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.
(2) Tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang:
a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya ;
c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keaadaan darurat ;
d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya ;
e. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuanya ;
f. Memperdagangkan atau memperjual belikan atau memperniagakan benda cagar budaya. (Undang-Undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 11-12, BAB IV, Pasal 13, butir 1-2)

Penjelasan mengenai Ketentuan Pidana diuraikan pada pembahasan di bawah ini.
Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Undang-undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 16, BAB VIII, Pasal 26).

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah). (Undang-Undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 16-17, BAB VIII, Pasal 27).

Latar belakang beberapa kasus inilah yang memberikan nilai manfaat penerapan kurikulum Undang -Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana pada khususnya dan Jurusan Arkeologi di Fakultas dan Universitas lainnya di Indonesia. Manfaatnya adalah mahasiswa dapat memahami dengan jelas dan dapat menyebarkan nilai-nilai Undang-Undang tersebut kepada masyarakat sehingga kasus pencurian, pemalsuan, penjualan atau pelelangan benda cagar budaya, dan kerusakan lainnya dilatabelakngi oleh tidak mengertinya mereka akan aturan yang tegas dan sangsi hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya yang harus dipahami bagi pihak purbakala, bagi mahasiswa dan masyarakat lainnya.

Manfaatnya secara langsung bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi dengan diberikannya mata kuliah Undang-Undang Benda Cagar budaya adalah para mahasiswa ini nantinya dapat memahami secara luas dan spesifik arti dan fungsi benda cagar budaya. Pemahaman arti dan fungsi, benda cagar budaya dilanjutkan dengan minat untuk melestarikannya dan memanfaatnya untuk berbagai kepentingan yang positif, selain memahami akan ancaman hukumannya jika kita melakukan perusakan situs dan tindakan lainnya yang bertujuan merusak peninggalan purbakala. Selain itu kerusakan situs peninggalan purbakala seperti yang kita khawatirkan dapat ditekan sedini mungkin dengan pemahaman akan nilai-nilai yang terdapat pada Undang-Undang Benda Cagar Budaya, sehingga peninggalan purbakala dapat dilestarikan, selanjutnya para mahasiswa dapat menyebarkan pemahaman akan pentingnya pengetahuan tentang benda cagar budaya itu kepada masyarakat. Selanjutnya masyarakat akan sadar dan ikut merasa bertanggung jawab atas pelestarian warisan budaya masa lalu.

Penjabaran pasal-pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya seperti yang dijelaskan di atas, diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak sehingga kerusakan benda cagar budaya dapat dihindari dengan pemahaman akan aturan yang tegas jika melakukan perusakan dan tindakan lainnya yang melanggar Undang-Undang Benda Cagar Budaya.


IV. Kesimpulan Dan Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini yang berjudul “Pengembangan Kurikulum Ilmu Pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya, dapat sementra disimpulkan sebagai berikut :

  1. Manfaat Penerapan Ilmu Undang-Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi adalah sangat positif bagi pengembangan disiplin ilmu arkeologi. Jurusan Arkeologi yang memanfaatkan peninggalan purbakala atau benda cagar budaya sebagai objek kajiannya ilmunya maka para mahasiswa di Jurusan Arkeologi diwajibkan memahami aturan hukum yang mengatur benda cagar budaya dalam pemanfaatannya dan pelestariannya. Maka penerapan ilmu pemahaman terhadap Undang-Undang Benda Cagar Budaya sangat tepat dikembangkan di Jurusan Arkeologi. Dengan memahami sejak dini tentang Undang-Undang Benda Cagar Budaya yang diberikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah memberikan manfaat pemahaman akan aturan yang berlaku di dalam pemanfaatan benda cagar budaya. Jika aturan sudah dipahami dan dilaksanakan maka kerusakan benda cagar budaya dapat diantisipasi sejak dini. Setelah mahasiswa diberikan materi kuliah pemahaman Undang-Undang Benda Cagar Budaya selanjutnya mahasiswa dapat menyebarkan pemahamannya ke tengah masyarakat. Seperti kita ketahui umumnya kerusakan benda cagar budaya dilatarbelakangi kurang pahamannya sebagaian masyarakat akan pentingnya fungsi benda cagar budaya sehingga peran mahasiswa sangat diharapkan untuk menyebarkan pemahaman benda cagar budaya kepada masyarakat. Masyarakat selanjutnya memahami aturan yang berlaku di dalam memanfaatkan benda cagar budaya terutama aturan hukum dan sangsinya. Latar belakang ini mengakibatkan kerusakan-kerusakan benda cagar budaya dapat dihindari, dari perilaku yang kurang bertanggung jawab. Intinya mahasiswa arkeologi sebagai penyuluh kedepannya di tengah masyarakat akan keberadaan Undang-Undang Benda Cagar budaya.
  2. Penjabaran Secara Umum Pasal-Pasal Undang-Undang Benda Cagar Budaya merupakan sosialisasi akan pentingnya memanfaatkan dan melestarikan benda cagar budaya. Penjabaran pasal-pasal yang tertuang didalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya seperti yang diuraikan pada pembahasan maka kita akan memahami arti dan fungsi, dan aturan yang tegas jika kita melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya. Perusakan ini dilatarbelakangi oleh faktor tidak pahaman masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya masa lalu, dan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku perusakan sudah dijabarkan pada pembahasan terutama pada pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Benda Cagar Budaya.


V. Saran

Peninggalan arkeologi sangat tinggi nilainya dan merupakan warisan budaya masa lalu, sangat disayangkan kalau terjadinya perusakan cagar budaya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kasus pencurian, perusakan, pelelangan cagar budaya oleh pihak-pihak yang kurang peduli akan pentingnya melestaraikan warisan budaya. Pengharapan terwujudnya Pengembangan Kurikulum Ilmu Pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana diharapkan dapat segera diwujudkan.


Daftar Pustaka

Ardika, I Wayan 2004. Manajemen Warisan Budaya. KUMPULAN MATERI Program Inovatif TOT (Training of Trainer) Konservasi Warisan Budaya Bali Dalam Pemberdayaan Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali (Bali Heritage Trust).

Arthanegara, I Gst.Bgs 1978/1979. Policy Pengamanan Harta Budaya. Kumpulan Makalah Penyelamatan Harta Budaya. Team Penyuluhan Penyelamatan Benda Budaya Daerah Bali. Proyek Penyelamatan Benda-Benda Purbakala Serta Pemeliharaan Daerah Propinsi Bali.

Bernet Kempers, A.J. 1959. Ancient Indonesia Art. Cambridge Massachusetts Harvard University Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1992 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya, Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat.

Edi Triharyantoro, 2002. Aspek Ideologi Dalam Management Sumberdaya Arkeologi. Dalam Buku Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa. Denpasar. Upada Sastra.

Koentjaraningrat, 1992 Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rata, Ida Bagus., 1985 Pengembangan Arkeologi Sesuai Dengan Kebutuhan Pemerintah. Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.

——-, 1985 Pemanfaatan Peninggalan Purbakala Dalam Pembangunan Wisata Budaya. Ikatan Ahli Arkeologi KOMDA BALI DIA III, 6-7 Januari 1986.1-12, Di Denpasar.

——-,1990 The Use of Archaeological Remains in the Development of Cultural Tourism, COTAH, Brisbane, Australia.

——-,1993 Manfaat Peninggalan Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan & Ilmu Pengetahuan. Dalam Buku Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa. Denpasar : PT Upada Sastra.

Sapta Jaya, Ida Bagus, 2007. Pendekatan Ekologi Dalam Meinterpretasikan Data Arkeologi. Disajikan dalam Seminar Nasional Seri Sastra, Sosial, Budaya yang dilaksanakan pada hari Jumat 28 Desember 2007 di Fakultas Sastra Universitas Udayana.

——-, 2008. Kontradiction Of Living Monument And Death Monument Preserve Ommission Archaelogy In Indonesia. (tidak diterbitkan) Dipresentasikan pada saat sebagai peserta Diklat Manajemen of World Heritage Site yang diadakan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jendral Sejarah dan Kebudayaan, Departemen kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2008, di Borobudur Magelang Yogyakarta.

——-, 2008. Borubudur is Living Monument. (tidak diterbitkan) Dipresentasikan pada saat sebagai peserta Diklat Manajemen of World Heritage Site yang diadakan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jendral Sejarah dan Kebudayaan, Departemen kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2008, di Borobudur Magelang Yogyakarta.

Shelly Greer, Rodney Harrison and Susan Mclntyre-Tamwoy. 2002. Community-based archaeology in Australia. Edited by Yvonne Marshall Routledge Volume Thirty Four Number Two Oktober 2002.

Soediman, 1983. Peranan Arkeologi Dalam Pembangunan Nasional. Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, 23-28 Mei.1-16.

Soerjanto Poespowardojo, 1989. Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis, Gramedia, Jakarta.

Sutaba, I Made Ed dkk 2002. Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa. Denpasar : PT. Upada Sastra.

Sumber Internet

http://www.beritaindonesia.co.id/nasional/benda-bersejarah-pun-dipalsukan.
http://iwandahnial.wordpress.com/2010/05/04/harta-karun-di-perairan-indonesia-bisa-lunasi-utang-negara/ .

*MAKALAH PIA 2011

Pusaka Budaya Pura Tirta Empul dan Pengembangan Pariwisata

Tinggalkan komentar

I Ketut Setiawan


1. Pendahuluan

Pusaka budaya (heritage) dewasa ini telah mendapat perhatian yang luas. Tumbuhnya kesadaran tentang perlunya penyelamatan benda budaya yang merupakan bukti sejarah masa lalu, dan di sisi lain, adanya peluang ekonomi pariwisata yang memanfaatkan benda budaya tersebut, melahirkan berbagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan untuk kepentingan peningkatan kehidupan masyarakat. Jika benda-benda tersebut dikelola secara baik dan profesional, sebagai bagian dari suatu kebudayaan, pusaka budaya bisa menjadi alat pemberdayaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah selaku pemegang kebijakan politik, pengusaha dalam bidang ekonomi, dan masyarakat sebagai pemilik kebudayaan.

Pura Tirta Empul yang terletak di Desa Manukaya, Tampaksiring, Gianyar, Bali adalah salah satu pusaka budaya yang memiliki ciri khas dan keunikan bila dibandingkan dengan tinggalan budaya lainnya, sehingga sangat menarik para wisatawan, lebih-lebih didukung dengan tetap difungsikan-nya sebagai tempat suci, tempat persembahyangan umat Hindu (living monument). Tidak mengherankan, Pura Tirta Empul merupakan sebuah daya tarik wisata yang cukup banyak menyerap pengunjung dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Kabupaten Gianyar, selain Gua Gajah dan Gunung Kawi. Pusaka budaya pura ini telah diajukan sebagai Warisan Budaya Dunia.

Sejak Pura Tirta Empul menjadi salah satu tujuan wisata, maka komersialisasi budaya tidak dapat terhindarkan. Komodifikasi Pura Tirta Empul dalam konteks pariwisata global menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam terkait dengan sosial budaya dan segala aspek kehidupan masyarakat pendukungnya. Kenyataan menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan baik lokal maupun asing sebagai konsumen telah membawa pengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata dikomodifikasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal tersebut memunculkan budaya konsumerisme dan kapitalisme yang dapat menimbulkan komodifikasi pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Para kapitalis menggunakan segala cara untuk mengkomersialkan seluruh ranah kehidupan dan ranah kebudayaan, termasuk pusaka budaya Pura Tirta Empul. Globalisasi menyebabkan fungsi pura berkembang, tidak saja berfungsi sakral tetapi juga berfungsi ekonomi dalam kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Adanya kepentingan selera pasar telah mengakibatkan terjadinya pergeseran pemaknaan dan pendefinisian terhadap sakralitas pura, pergeseran nilai terhadap pemahaman pura, serta perubahan perilaku dan praktik-praktik budaya masyarakat Desa Manukaya.


2. Komodifikasi Budaya

Proses modernisasi melalui pembangunan yang kapitalis atau membela kepentingan pemodal dapat menyebabkan komodifikasi. Komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar (Barker, 2005 : 517). Komoditas dipahami sebagai suatu hasil produksi yang dibuat untuk ditukar di pasar. Dengan kata lain, komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Akibat ekonomi uang yang berdasarkan atas spirit menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya komodifikasi di berbagai sektor kehidupan.

Orientasi pencarian keuntungan pada masyarakat kapitalis menyebabkan terciptanya produk-produk beragam dan luas. Akhirnya pada masyarakat pascamodern komoditi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan dan ranah kebudayaan (Lury, 1998 : 64). Gejala ini oleh penganut postrukturalis disebut sebagai “merkantilisme”, yaitu berubahnya status segala wacana, termasuk pengetahuan, pendidikan, dan informasi menjadi komoditi (Piliang, 2006 : 296). Fenomena demikian menjadikan komoditas tidak semata-mata terhenti pada nilai tukar (exchange value) dan nilai guna (use value), namun sudah sampai ke nilai tanda (sign value) (Baudrillard, 1981 : 18).

Komodifikasi sudah merambah ke seluruh sektor pariwisata dan sistem kapitalis. Dalam dunia pariwisata, komodifikasi secara sadar atau tidak sadar telah menyentuh langsung pada makna-makna kebudayaan, lebih-lebih ketika melibatkan atau memanfaatkan simbol-simbol, ikon-ikon seni, budaya, dan agama. Dengan penggunaan teknologi media, komodifikasi sudah menjadi suatu ritual usaha ekonomi. Fenomena merebaknya industri kebudayaan untuk publik seperti menjamurnya majalah populer, televisi swasta, kawasan wisata, pusat hiburan, dan perbelanjaan modern menempatkan Bali sebagai masyarakat komoditas (Darmadi, 2006 : 67 – 68).

Dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan pusaka budaya atau tinggalan arkeologi (artefak, fitur, situs) harus digarisbawahi bahwa pariwisata pusaka budaya merupakan manifestasi dari komodifikasi kebudayaan (comodification of culture). Hancurnya atau hilangnya batas-batas antara kebudayaan dan ekonomi adalah sebagai sebuah penanda penting posmodernitas (Richards, 1996 : 262 – 263). Komodifikasi tidak semata-mata dilakukan oleh para pelaku ekonomi, seperti pemodal pariwisata, masyarakat lokal pun berpotensi dan bahkan sering melakukannya.

Globalisasi telah menjadi kekuatan besar pada dewasa ini. Pasar dalam hal ini muncul sebagai kekuatan dalam membangun dunia kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pasar menjadi kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial. Pasar telah memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas batas-batas sosial budaya. Pasar sekaligus menguburkan batas-batas itu akibat berubahnya orientasi ruang dalam masyarakat (Appadurai, 1994 : 49).

Pusaka budaya Pura Tirta Empul selain sebagai tempat suci juga dimanfaatkan sebagai modal pengembangan pariwisata, merupakan suatu proses komodifikasi, yaitu dalam posisinya sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah. Untuk itu, proses tersebut dapat dijelaskan dengan teori komodifikasi, karena ada upaya secara sengaja dan penuh kesadaran untuk menjadikan produk budaya tersebut menjadi barang dagangan yang siap dijual bagi wisatawan. Pura Tirta Empul mengalami proses komodifikasi karena menjadi komoditas. Menurut Barker (2005 : 408), komoditas adalah suatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar. Hancurnya batas-batas budaya dan ekonomi, sebagaimana yang sudah lama terjadi dalam praktik-praktik kepariwisataan dengan pariwisata budayanya, menjadi penanda penting posmodernitas.

Sejalan dengan proses komodifikasi, produk budaya Pura Tirta Empul sebagai salah satu bagian dari ikon budaya masyarakat Desa Manukaya pun mengalami dinamika dalam dialektika sakral dan profan. Di satu sisi masyarakat dengan berbagai komponen di dalamnya berusaha melestarikan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kesakralan, tetapi di sisi lain adanya pengaruh berbagai faktor, khususnya faktor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, menjadikan masyarakat pendukung budaya Pura Tirta Empul dilematis.

Kedatangan para wisatawan dengan berbagai latar belakang budaya ke Pura Tirta Empul sesungguhnya secara tidak langsung telah menggeser nilai-nilai sakral ke nilai profan. Pergeseran Pura Tirta Empul dari sakral ke profan tidak dengan sendirinya terjadi, tetapi melalui suatu proses pertentangan-pertentangan, sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbukanya akses-akses pengaruh luar terhadap pandangan hidup masyarakat Desa Manukaya, maka perlahan-lahan, disadari atau pun tidak, mulai terjadi pergeseran nilai-nilai tradisi.

Potensi budaya yang dimiliki Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata, masuk ke dalam industri budaya. Strinati (2003 : 67-68) memberikan penjelasan bahwa masuknya produk budaya ke dalam industri budaya, berarti dia tunduk kepada hukum ekonomi sehingga dia berubah menjadi budaya massa. Perubahan ini berimplikasi terhadap aura kebudayaan yang tidak lagi mengikuti kehendak pembuatnya, tetapi tunduk kepada mekanisme pasar. Akhirnya produk budaya terlepas dari pengalaman estetis dan terkena fetisisme komoditi sehingga nilai gunanya dilepaskan, diganti dengan nilai tukar.


3. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

Dewasa ini, globalisasi secara perlahan-lahan membuat dunia menjadi satu dengan yang lain, batas-batas politik, budaya, ekonomi, menjadi semakin kabur serta tampak kesalingberhubungan. Zaman terus berubah, dunia terus bergerak, dan teknologi komunikasi menjadi serba canggih, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi mobilitas sosial (Abdullah, 2007). Pergerakan orang (pariwisata) demikian cepat membawa kapitalisme telah masuk ke dunia bisnis kebudayaan. Komodifikasi budaya terjadi karena pasar cenderung memperlakukan budaya sebagai barang dagangan ketimbang memperlakukan budaya sebagai sebuah medan nilai.

Selera ideologi pasar telah merajalela ke sendi-sendi budaya tradisi dengan arus global kontemporernya menghanyutkan nilai-nilai estetik fondasi kehidupan masyarakat Desa Manukaya yang dipresentasikan melalui pusaka budaya Pura Tirta Empul. Komodifikasi Pura Tirta Empul menggugat akar budaya manusia yang diterminasinya kepada filosofi, jatidiri, dan pandangan hidup masyarakat dewasa ini dan masa yang akan datang, selalu dibayangi oleh kekuatan globalisasi (Atmaja, 2008). Oleh karena itu, ideologi selalu melatarbelakangi penilaian tentang kebenaran sebagai kondisi sosial, seperti Pura Tirta Empul sebagai tempat suci ikut bergeser dan didekonstruksi. Dekonstruksi ideologi membongkar dan membangun kembali ideologi baru yang sesuai dengan pergerakan zaman. Dekonstruksi di sini dimaksudkan membongkar kemapanan sedemikian rupa, sehingga menciptakan suatu permainan tanda yang tanpa akhir dan tanpa makna akhir. Konsep dekonstruksi sangat lekat dengan pandangan hipersemiotika yang dikembangkan oleh Derrida dalam upaya merekonstruksi makna. Dekonstruksi merupakan satu pendekatan kunci postmodernisme terhadap pengetahuan, karena mengarahkan perhatian pada berbagai perubahan yang terjadi dalam budaya kontemporer (Featherstone, 2005 : 14).

Idelogi yang mendasari komodifikasi Pura Tirta Empul dalam konteks pariwisata global merujuk dan mengarah pada ideologi pasar. Hal ini terjadi karena ada kesempatan dan peluang, sehingga masyarakat pemilik kebudayaan Pura Tirta Empul termotivasi melahirkan kreativitas dalam menyambut “pasar” peradaban masyarakat global, seperti industri pariwisata yang berciri kekuatan kapitalisme dibidang ekonomi. Pura Tirta Empul yang semula merupakan tempat suci, kemudian merambah, dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Kedua sisi itu tampak berlawanan, tetapi berjalan berdampingan saling melengkapi dan memperkokoh eksistensi masing-masing. Sekat yang menjadikan Pura Tirta Empul sebagai tempat suci dan daya tarik wisata dibangun oleh kebiasaan atau pengalaman manusia yang sifatnya ritual dan kepentingan praktis untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Manfaat positif pariwisata bagi masyarakat Desa Manukaya pada umumnya, antara lain adalah meningkatkan lapangan usaha, meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Masyarakat Desa Manukaya dan sekitarnya sangat merasakan manfaat positif pariwisata tersebut. Hal ini memberi inspirasi kepada sebagian penduduk untuk membuka kios yang menjual makanan, minuman dan cenderamata di sekitar areal Pura Tirta Empul (Ardika, 2007).

Harapan untuk hidup lebih baik, merupakan orientasi masyarakat Manukaya ke masa depan. Harapan tersebut selain didukung oleh potensi-potensi internal, juga didukung oleh faktor-faktor eksternal. Potensi internal bersumber dari masyarakat itu sendiri karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan atau keinginan untuk lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Sementara faktor-faktor eksternal di antaranya adalah program-program pemerintah dalam bentuk penyuluhan, promosi dan tentu saja budaya pariwisata. Rendahnya pendapatan petani dari hasil pertanian, pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan terhadap kondisi tersebut. Upaya untuk mengatasinya adalah menggantungkan variasi-variasi usaha yang ada di luar sektor pertanian, khususnya sektor pariwisata.


4. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial Budaya

Pura Tirta Empul di Desa Manukaya pada awalnya bukan produk budaya yang sengaja diciptakan untuk tujuan komersial. Namun, dalam perkembangan masa kini Pura Tirta Empul mengalami komodifikasi yang mengarah komersialisasi karena ditata untuk memenuhi selera pasar. Hal seperti itu menurut Sifullah (1994 : 12) menunjukkan adanya kaitan antara tradisi dan modernitas yang telah diubah menjadi hubungan komersial. Kepentingan kapitalisme menjadikan Pura Tirta Empul sebagai alat komoditas yang bernilai jual. Dalam hal ini, pasar turut menentukan arah komodifikasi Pura Tirta Empul dalam penampilannya, yakni objek, kualitas bahan, ornamen atau ragam hias, pewarnaan akhir, dan penataan yang semua dikemas untuk dijadikan komoditas dengan tujuan utamanya adalah memenuhi selera pasar.

Berdasarkan asumsi dasar mengenai keterkaitan antara komoditas Pura Tirta Empul dengan kehidupan sosial budaya masyarakat, maka Pura Tirta Empul sebagai produk budaya manusia merupakan hasil kebudayaan dari suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur kebudayaan yang saling terkait, khususnya antara unsur seni, religi, dan komersial. Unsur-unsur seni, relegi, dan komersial tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan, saling terkait, atau bahkan ada saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Keadaan saling terkait tersebut berorientasi pada kehidupan atau kelangsungan hidup suatu sistem dalam satu kesatuan secara menyeluruh (Bagus, 1975).

Pariwisata merupakan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mempunyai energi pendobrak yang kuat dan mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan, baik ke arah perbaikan maupun ke arah penurunan (degradasi) dalam berbagai aspek.

Dampak sosial budaya menurut Cooper (1993 : 26) muncul karena industri pariwisata melibatkan tiga hal, yaitu wisatawan, masyarakat setempat, dan hubungan wisatawan dan masyarakat. Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika (1) wisatawan membutuhkan produk dan membelinya dari masyarakat disertai tuntutan-tuntutan sesuai dengan keinginannya, (2) pariwisata membawa hubungan yang informal dan tradisional menjadi konsumsi ekonomi. Pengusaha pariwisata mengubah sikap spontanitas masyarakat menjadi transaksi komersial, dan (3) wisatawan dan masyarakat bertatap muka dan bertukar informasi atau ide, menyebabkan munculnya ide-ide baru.

Terkait dengan penelitian ini, dampak komodifikasi Pura Tirta Empul dalam konteks pariwisata global terhadap sosial budaya masyarakat setempat tidak dapat secara cepat terlihat, karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi seketika, tetapi melalui proses. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dampak komodifikasi Pura Tirta Empul terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Manukaya cenderung bersifat negatif yang dapat mendatangkan kerugian, seperti terjadinya komersialisasi tempat suci, kaburnya identitas dan nilai sejarah, dan tercemarnya tempat suci serta munculnya gejala hiperspiritualitas.


5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Komodifikasi Pura Tirta Empul telah mengalami proses sejarah yang panjang, diawali dengan adanya gejala komodifikasi yang cenderung mengarah pada pergeseran nilai yang dilakukan oleh masyarakat dalam memproduksi dan mendistribusikan dalam upaya memenuhi permintaan pasar. Gejala komodifikasi seperti dialektika sakral dan profan atau degradasi kesucian menjadikan Pura Tirta Empul hadir dalam bentuk tampilan yang indah, namun perlahan-lahan dan pasti kesakralan diabaikan. Bentuk-bentuk komodifikasi Pura Tirta Empul terjadi sejak proses produksi, distribusi, dan konsumsi, sebagai satu kesatuan. Produksi dan distribusi bentuk komodifikasi pura dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri dan secara kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar, di mana Pura Tirta Empul yang sebelumnya bukan komoditas kemudian diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dampak komodifikasi Pura Tirta Empul adalah implikasi yang kuat berkaitan dengan bergesernya nilai magis-religius. Komodifikasi Pura Tirta Empul berdampak pada aspek sosial ekonomi dan sosial budaya. Dampak terhadap aspek sosial ekonomi adalah meningkatnya taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa Manukaya. Uang yang diperoleh dari penyedaiaan fasilitas wisata kepada wisatawan dikembalikan kepada adat dan tradisi, seperti pelaksanaan upacara-upacara keagamaan serta sarana dan prasarana yang mendukungnya. Wujudnya adalah pelaksanaan upacara agama secara lebih teratur dan berkualitas, di samping memperbaiki pura sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sedangkan dampak terhadap sosial budaya cenderung kurang menguntungkan karena telah terjadi komersialisasi tempat suci. Komersialisasi tempat suci dapat mengakibatkan bergesernya atau menurunnya nilai-nilai religius tempat suci tersebut.


Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan, 2007. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Adorno, Theodor. 1991. The Culture Industry : Selected Essay on Mass Culture Routledge : London.

Agger, Ben. 2007. Teori Sosial Kritis, Praktik Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta : Penerbit Kreasi Wacana.

Althusser, L. 2004. Tentang Ideologi : Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies (Terjemahan). Yogyakarta : Jalasutra.

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization. London : Routledge.

Ardika, I Wayan. 2007. Pusaka Budaya dan Pariwisata. Denpasar : Pustaka Larasan.

Astra, I Gede. Semadi. 2004. “Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jatidiri Bangsa di Era Global” Dalam Politik Kebudayaan dan Indentitas Etnik. Denpasar. Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Bali Mangsi Press.

Atmaja, Nengah Bawa. 2008. “Ideologi Tri Hita Karana – Noeliberalisme = Vilanisasi Radius Suci Pura (Perspektif Kajian Budaya”) Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Bali. Denpasar : Fakultas Sastra Unud.

Bagus, I Gusti Ngurah. 1971. “Kebudayaan Bali” Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Hal 279-299. Jakarta : Penerbit Jambatan.

_______. 1975. Bali Dalam Sentuhan Pariwisata. Denpasar.

Barker, Chris. 2005. Cultural Studies Teori dan Praktik (terjemahan : Tim Kunci Cultural Studies Centre). Yogyakarta : Bentang (PT. Bentang Pustaka).

Baudrillard, Jean P. 1981. For Critique for The Political Economy of the Sign. United States : Telos Press.

Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge : Polity.

Coover, C. et.al. 1993. Tourism Principles and Pratice. London : Pitman Publishing.

Darmadi, IGN. Eka. 2006 “Pariwisata Antara Kewirausahaan dan Kewirabudayaan”. Jurnal Kajian Budaya. Vol. 3. No. 5. Januari. Hal. 67-87.

Fairclough N. 1995. Discourse and Social Change. Cambridge : Polity Press.

Featherstone, Mike, 1991. Consumer Cultural and Post Modernism. London. Sage Publication.

_______. 2008. Posmodernisme dan Budaya Konsumen (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geriya, I Wayan. 1993 “ Model Interaksi Kebudayaan dan Industri Pariwisata Pada Masyarakat Bali”. Dalam Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa. Denpasar : PT. Upada Sastra.

_______. 2008. Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI. Surabaya: Penerbit Paramita.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self Identity. Cambridge : Polity Press.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from Prison Note Books. New York : International Publisher.

Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. Dekonstruksi Epistimologi Modern, dari Posmodermisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu.

Lury, Celia. 1998. Budaya Konsumen. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Picard, Michel. 2006. Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Piliang, Yasraf Amir. 1999. Hiper Realitas Kebudayaan. Yogyakarta : LKIS.

______. 2006a. Dunia yang Dilipat Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Bandung : Percetakan Jalasutra.

______. 2006b. ”Cultural Studies dan Posmodernisme” : Isyu, Teori, dan Metode” hal. 19-34. vol. 3 No.6. Juli. Denpasar : Program S2 dan S3 Kajian Budaya Universitas Udayana.

Pitana, I Gede. 2006, “Industri Budaya dalam Pariwisata Bali : Reproduksi, Presentasi, Konsumsi dan Konservasi Kebudayaan”. Dalam Bali Bangkit Kembali. Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Universitas Udayana.

Ratna, Nyoman Kutha. 2005. Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Richard, G. 1996. “Production and Consumption of European Cultural Tourism”. Dalam Annal of Tourism Research. Vol. 23. No. 2. hal. 261-283.

Sedyawati, Edi, 2002. “Pembagian Peranan dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya” dalam Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa. Denpasar : PT. Upada Sastra

________, 2007. Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sifullah. 1994. ”Mobilitas Penduduk dan Perubahan di Pedesaan”, dalam Majalah Prima, No. x, Edisi Juli, hal. 32-41.

Storey, John. 2003. Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskop Konseptual “Cultural Studies” (Terjemahan). Yogyakarta : Penerbit Qalam.

______. 2007. Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop. Pengantar Paling Komprehensif Teori dan Metode (Terjemahan). Yogyakarta : Jalasutra.

Strinati, Dominic. 2007. Popular Cultural : Pengantar Menuju Teori Budaya Populer (Terjemahan). Yogyakarta. Penerbit Jejak.

*MAKALAH PIA 2011