Oleh: Ida Bagus Sapta Jaya, S.S.M.Si


Abstrak

Manfaat Penerapan Ilmu Pengetahuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dalam perlindungan situs arkeologi adalah sangat positif bagi pengembangan disiplin ilmu arkeologi. Jurusan arkeologi yang memanfaatkan peninggalan purbakala sebagai objek kajian ilmunya, maka para mahasiswa di jurusan arkeologi diwajibkan memahami aturan hukum yang mengatur benda cagar budaya dalam pemanfaatannya dan pelestariannya.

Kasus kerusakan benda cagar budaya yang disebabkan oleh tindakan manusia seperti misalnya kasus pencurian, pemalsuan, pelelangan, dan perusakan benda cagar budaya yang marak akhir-akhir ini dengan dapat diketahui dari media masa/internet, dapat dicegah dengan mengetahui sangsi hukum yang dapat diterima oleh pelaku baik material maupun pidana. Pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dapat menekan sedini mungkin kerusakan peninggalan purbakala, dan dapat diupayakan pelestariannya di masa kini dan di masa yang akan datang.

Penjabaran Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di dalam makalah ini bertujuan untuk mengantisipasi kasus-kasus kerusakan benda cagar budaya. Pasal-pasal yang dikaji dan dianalisis adalah pasal-pasal mengenai pelindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pasal hukum pidana yang menegaskan hukuman pidana baik material maupun pidana dengan ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan benda cagar budaya.


Abstraction

Benefit Applying Of Science Law Republic Of Indonesia Number 11 Year 2010 About Cultural Pledge, in protection of archaeology situs is very positive to development of archaeology science discipline. Archaeology majors exploiting ancient ommission as its science study object, hence all student in archaeology majors obliged to comprehend law order arranging cultural pledge object in its exploiting and continuation of him.

Case damage of cultural pledge object which because of human being action like for example theft case, forgery, auction, and mutilation of cultural pledge object which is marak recently earned known from media a period to internet, can be prevented by given the is dubious of law able to be accepted by good perpetrator of crime and also material. Understanding of good regarding Law of RI Number 11 Year 2010 About Cultural Pledge can depress early possible damage of ancient ommission, and can be strived by the continuation of him in present day and in the future.

Formulation Of Law of RI Number 11 Year 2010 About Cultural Pledge in this handing out aim to to anticipate cases damage of cultural pledge object. studied sections and analysed [by] [is] sections concerning haven, exploiting, continuation of, and criminal law section affirming good crime penalization of crime and also material with threat of punishment to side doing mutilation of cultural pledge object.


I.PENDAHULUAN

Pengembangan atau pemekaran ilmu pengetahuan dalam bentuk ilmu terapan (applied Scince) sangat diperlukan, terutama di dalam menunjang program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Kompleksnya pembangunan yang sedang digalakan memerlukan partisipatif aktif seluruh disiplin ilmu. Agar ilmu pengetahuan dapat berdaya dan berhasil guna dalam pembangunan maka seyogianya, penerapan ilmu tersebut disesuaikan atau diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan (Rata, 1985 : 1).

Konsep pengembangan ilmu tersebut di atas sangatlah positif mengingat pengembangan ilmu bermanfaat bagi disiplin ilmu di masing-masing program studi. Misalnya di Jurusan Arkeologi dibutuhkan pengembangan ilmu yang berbasis kurikulum kompetensi yaitu dengan menerapkan kurikulum pemahaman mahasiswa terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Undang-Undang ini selanjutnya mengalami revisi pada tahun 1997, dan pada tahun 2010 direvisi menjadi Undang-Undang Cagar Budaya. Pemahaman ini dirasakan sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi mengingat materi yang terdapat dalam Undang-Undang Cagar Budaya berisikan aturan-aturan yang tegas dan positif untuk melestarikan peninggalan benda cagar budaya di seluruh Indonesia. Jurusan Arkeologi di berbagai Universitas dapat mengembangkan ilmu terapan mata kuliah Undang-Undang Cagar Budaya yang dilatarbelakangi oleh manfaat yang positif yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Mahasiswa Jurusan Arkeologi yang mempelajari benda cagar budaya sebagai materi utama dalam materi perkuliahannya nantinya dapat mengambil manfaat ilmunya dalam memahami aturan-aturan yang mengatur cagar budaya tersebut tetap lestari sepanjang jaman.

Pelestarian ini bisa terwujud jika semua komponen menyadari betapa pentingnya nilai benda cagar budaya bagi bangsa Indonesia, dikarenakan merupakan warisan budaya masa lalu yang harus tetap dijaga, dilestarikan, dimanfaatkan dan dipelajari sepanjang jaman.

Dalam Kaitannya dengan kebudayaan manfaat peninggalan arkeologi secara garis besarnya adalah :

  1. merupakan bukti-bukti sejarah dan budaya.
  2. sumber-sumber sejarah dan budaya.
  3. obyek ilmu pengetahuan.
  4. cermin sejarah dan budaya.
  5. media untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya.
  6. media untuk pendidikan budaya sepanjang masa.
  7. media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional (Uka Tjandrasasmita, 1982 : 1-5; Rata, 1993 : 65).

Sebagaimana diketahui bahwa warisan budaya khususnya tinggalan arkeologi merupakan sumber daya budaya yang memiliki berbagi nilai dan makna antara lain : nilai, dan makna informasi/ilmu pengetahuan, ekonomi, estetika dan asosiasi/simbolik (Cleere 1984; Lipe 1984; McManamon 2000; et all Ardika 2004 : 50). Selanjutnya dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi terdapat tiga kepentingan pokok antara lain kepentingan akademik, ekonomik, dan ideologik. Kepentingan akademik, berkaitan dengan usaha penelitian ilmiah secara terus menerus, kepentingan ekonomik berhubungan dengan pariwisata dan kepentingan ideologi berkaitan dengan jatidiri bangsa (Cleere, 1989 : 5-10 ; Kusumohartono, 1993 : 47 ; et all Edi Triharyantoro, 2002 : 237).

Di dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya dijelaskan mengenai pemanfaatan benda cagar budaya. Penjelasan mengenai Pemanfaatan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.
(1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. (Undang-Undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 13, BAB VI, Pasal 19, butir 1).

Pentingnya perananan dan manfaat peninggalan arkeologi seperti yang dijabarkan di atas menyebabkan diperlukannya studi ilmu yang membahas secara khusus pemanfaatan dan pelestarian dari peninggalan arkelogi tersebut. Studi ilmu itu adalah mengembangkan kurikulum mata kuliah pemahaman terhadap Undang-Undang Cagar Budaya bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana. Latar belakang pengembangan ilmu Pemahaman Undang-Undang Benda Cagar Budaya dikembangkan mengingat nilai-nilai universal yang tertuang dalam memanfaatkan peninggalan arkeologi dan usaha pelestarian dan penelitian yang terus-menerus. Oleh sebab itu peninggalan arkeologi harus dijaga, dan dilestarikan dengan mengedepankan pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya dikarenakan berisikan aturan yang tegas dalam memanfaatkan dan melestarikan peninggalan benda cagar budaya. Kenyataan di lapangan kini peninggalan arkeologi banyak mengalami tantangan dari kepunahan dan kerusakan. Misalnya terjadinya kasus pencurian, pemalsuan, dan pelelangan benda cagar budaya. Kerusakan dan kepunahan benda cagar budaya jika tidak diantisipasi pelestariannya sedini mungkin mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sehingga mengakibatkan sulitnya pihak purbakala dan sejarah untuk merekontruksi sejarah kebudayaan masa lalu peninggalan benda cagar budaya tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya sehingga kita patut untuk melestarikannya. Maka dalam tulisan ini akan diuraikan terlebih dahulu manfaat mata kuliah Undang-Undang Benda Cagar Budaya bagi disiplin Ilmu Arkeologi, Studi kasus pencurian, pemalsuan dan pelelangan benda cagar budaya dan Penjabaran Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya sebagai cerminan pemahaman secara umum sebelum diwujudkan sebagai disiplin ilmu di Jurusan Arkeologi.


II. MANFAAT PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA DI JURUSAN ARKEOLOGI

Manfaat penerapan ilmu Undang-Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi adalah sangat positif, mengingat besarnya manfaat ilmu Arkeologi seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas merupakan langkah yang tepat apabila penerapan ilmu pemahaman terhadap benda cagar budaya dan pengaturannya yang dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 dikembangkan sebagai kurikulum mata kuliah di Jurusan Arkeologi di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya. Manfaatnya pengembangan ilmu ini yaitu memberikan wawasan yang luas mengenai pemanfaatan dan pelestarian benda cagar budaya. Pemahaman yang didapat nantinya oleh mahasiswa jika kurikulum pemahaman terhadap benda cagar budaya dapat terwujud, maka mahasiswa nantinya dapat mensosialisasikan pemahaman ilmunya kepada masyarakat mengenai aspek pemanfaatan dan pelestarian warisan budaya masa lalu. Kerjasama mensosialisasikan pemahaman terhadap keberadaan Undang-Undang Benda Cagar Budaya sangat diharapkan, sehingga kerusakan situs dan benda cagar budaya dapat dihindari dengan memahami kaidah aturan yang tegas dan sangsi yang diterima jika merusak benda cagar budaya. Sangsi itu tertuang secara lengkap di dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992. Intinya kerusakan situs dan benda cagar budaya dilatarbelakangi kurang pahamannya sebagian masyarakat akan pentingnya warisan budaya masa lalu. Undang-Undang ini selanjutnya mengalami revisi pada tahun 1997, dan pada tahun 2010 direvisi menjadi Undang-Undang Cagar Budaya.

Peninggalan benda cagar budaya yang tersebar di seluruh Indonesia maka diperlukannya upaya perlindungan dan pengamanan. Pengertian pengamanan disini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan masalah pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian, dan penelitian terhadap benda budaya itu sendiri. Polisy pengamanan harta budaya di Indonesia, menurut ketetapan dalam Monumenten Ordonantie Stb. 238 Tahun 1931, dipegang oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala, Ditjen Kebudayaan, Dep. P. Dan K (Arthanegara, 1978/1879 : 12). Monumenten Ordonantie ini selanjutnya berkembang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya dengan nomor 5 Tahun 1992,

Peran tugas yang cukup besar bagi Direktorat Sejarah dan Purbakala, Ditjen Kebudayaan, Dep. P. Dan K sebagai polisy benda-benda cagar budaya nampaknya perlu mendapat dukungan dan kerjasama yang positif antara semua pihak khususnya yang bergerak dibidang pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya untuk ikut menjadi polisy secara bersamaan. Sedangkan di Jurusan Arkeologi di masing-masing Fakultas di seluruh Indonesia, dan Bali khususnya juga melaksanakan program-program pelestarian benda cagar budaya. Program tersebut dituangkan dalam materi perkuliahan baik itu di kelas maupun di lapangan agar mahasiswa senantiasa untuk melestarikan peninggalan purbakala. Semua pemikiran yang kompleks tersebut di atas dapat terwujud jika kurikulum mata kuliah Undang-Undang Cagar Budaya dapat diwujudkan sebagai mata kuliah pokok di Jurusan Arkeologi di masing-masing Fakultas di Indonesia pada umumnya dan di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Univeritas Udayana pada khususnya. Pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya sejak dini memberikan manfaat yang sangat positif dengan pemahaman arti dan fungsi benda cagar budaya untuk dilindungi, dimanfaatkan dan dilestarikan sehingga para mahasiswa dapat memahaminya dan menyebarkan konsep pasal-pasal yang penting dalam Undang-Undang Cagar Budaya kepada masyarakat. Aspek manfaat penerapan ilmu Undang-Undang Cagar Budaya dikaji sebagai tema pokok, mengingat beberapa kasus pencurian dan penjualan benda cagar budaya yang marak akhir-akhir ini.

Penegasan dipentingkannya mengedepankan Undang-Undang yang mengatur pelestarian benda cagar budaya juga diwacanakan dalam jurnal buku di tingkat Internasional dengan judul buku Community Archaeology. Edited by Yvonne Marshall, Routledge Volume Thirty Four Number Two Oktober 2002, dalam salah satu makalah di buku “Comunity Archaeology” yang ditulis oleh Shelly Greer, Rodney Harrison and Susan Mclntyre-Tamwoy yang berjudul Community-based archaeology in Australia menegaskan konsepnya mengenai perlindungan situs arkeologi dengan mengutamakan pemanfaatan Undang-Undang warisan budaya, dengan konsep pernyataan mereka sebagai berikut.

“Most heritage legislation includes reference to archaeological relics, or the agencies that administer the legislation have policies that include the protection of archaeological relics, or the agencies that administer the legislation have policies that include the protection of archaeological sites”.(, Shelly Greer, Rodney Harrison and Susan Mclntyre-Tamwoy 2002 : 265 : 266).

Terjemahannya :
“Kebanyakan perundang-undangan warisan/pusaka meliputi acuan ke barang peninggalan arkeologis, atau para agen yang mengurus perundang-undangan itu mempunyai kebijakan yang meliputi perlindungan dari barang peninggalan arkeologis, atau para agen yang mengurus perundang-undangan itu mempunyai kebijakan yang meliputi perlindungan situs arkeologi”.

Pernyataan ini memberikan pemahaman kepada para ahli arkeologi di tingkat Internasional untuk peduli akan pentingnya melestarikan situs arkeologi dengan mengedepankan perundang-undangan warisan/pusaka, seperti pamahaman mengedepankan ilmu pmahaman cagar budaya. Begitupula para arkeolog di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya juga mempunyai kepentingan yang sama akan pentingnya melestarikan situs arkeologi dan bukan untuk merusaknya sepertinya kasus kerusakan benda cagar budaya yang disebabkan oleh kurang peduli akan warisan benda cagar budaya. Masyarakat agar memahami jika melakukan tindakan perusakan situs purbakala bisa terancam dengan hukuman bagi yang melakukan tindakan perusakan, seperti yang diketahui dari pasal-pasal pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Oleh sebab itu dalam makalah ringkas ini penulis mengharapkannya agar materi perkuliahan di Jurusan Arkeologi dilengkapi dengan kurikulum mata kuliah Undang-Undang Cagar Budaya, agar mahasiswa Jurusan Arkeologi memahami nilai-nilai penting yang tertuang di dalam Undang-Undang Cagar Budaya dan menerapkan pelestariannya di masyarakat.

Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana layak nantinya kedepannya mengembangkan kurikulum mata kuliah pemahaman terhadap Undang-Undang Benda Cagar Budaya, mengingat peninggalan purbakala di Bali yang tersebar hampir di semua Kabupaten dan menjadi daya tarik pariwisata. Sebagai cerminan benda cagar budaya sebagai daya tarik pariwista dipahami dari beberapa jalur pariwisata di Bali sebagian besar memanfaatkan peninggalan purbakala sebagai daya tarik wisata. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa seghtseeing tours yang ditawarkan kepada wisatawan oleh Biro Perjalanan, adalah sebagai berikut :

  • Denpasar sightseeing tour. Dalam program tour ini ditonjolkan Museum Bali, istana raja Denpasar dan juga Pura Maospahit di Gerenceng. Sering pula tour ini dengan tour ke luhur Uluwatu, Pura Sakenan di pulau Serangan.
  • Sangeh Mengwi Tour. Program ini mengetengahkan sasaran utama Pura Taman Sari di Sangeh dengan hutan keranya, Pura Taman Ayun di Mengwi dan Pura Sada Kapal.
  • Tanah Lot tour untuk melihat Pura Tanah Lot yang terletak di Samudra Indonesia.
  • Bedugul tour dikaitkan dengan Pura Ulun Danu di pinggir danau Beratan.
  • Singaraja tour berintikan sasaran wisatawan yaitu Pura Beji di Sangsit, Pura Meduwe Karang di Kubutambahan, Gedung Kertya dan juga Pura Pulaki.
  • Besakih tour dengan sasaran utama Pura Besakih, dan Balai Pengadilan Kuna yaitu Kertagosa di Kelungkung.
  • Tampaksiring tour berintikan Goa Gajah, Candi Gunung Kawi dan Tirta Empul, dan juga peninggalan purbakala di seputar Pejeng.
  • Kintamani tour dikatkan dengan Pura Ulun Danu di Batur, Pura Penulisan di Sukawana dan arca Da Tonta atau Ratu Gde Pancering Jagat di Trunyan. Tour ini juga dihubungkan dengan Pura Kehen di Bangli.
  • Karangasem tour berintikan sasaran wisatawan Pura Goa Lawah, desa kuna Tenganan Pegringsingan dan Candi Dasa. (Rata, 1986 : 5-6).

Persebaran peninggalan arkeologi di beberapa Kabupaten di Bali tersebut di atas menyebabkan pemerintah Daerah Bali menetapkan daya tarik pariwisatanya adalah pariwisata Budaya. Besarnya sumbangnya peninggalan arkeologi bagi pariwisata di Bali maka langkah kedepannya untuk melestarikan peninggalan arkeologi diperlukannya pemahaman masyarakat Bali dan mahasiswa Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra akan keberadaan Undang-Undang Cagar Budaya, sehingga mengharapkan terbentuknya kurikulum mata kuliah pemahaman Undang-Undang Benda Budaya sangat diharapkan segera terwujud di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana.


III. STUDI KASUS PENCURIAN, PEMALSUAN, PELELANGAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN PERANAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA

Kerusakan dan kepunahan benda cagar budaya dapat kita lihat secara langsung dilapangan dengan cara penelitian maupun dapat kita mengakses melalui media internet, dapat kita mengetahui secara jelas beberapa kerusakan situs purbakala yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya seperti faktor bencana alam dan juga faktor kerusakan oleh faktor pencurian maupun oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di bawah ini akan ditampilkan salah satu contoh kasus pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya yang diakses melalui media internet.

Sumber foto: http://www.beritaindonesia.co.id/nasional/benda-bersejarah-pun-dipalsukan
Download foto 2011.

Sumber foto: http://iwandahnial.wordpress.com/2010/05/04/harta-karun-di-perairan-indonesia-bisa-lunasi-utang-negara/ . Download foto 2011

Kasus Pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya tersebut di atas sepatutnya tidaklah terjadi mengingat akan pentingnya arti dan makna peninggalan purbakala. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan memahami nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Kasus pencurian dan pemalsuan Benda Cagar Budaya akan dijerat hukuman yang berat seperti pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang yang akan dijabarkan pada pembahasan di bawah ini sebagai contoh beberapa pasal penting yang sangat perlu dipahami oleh semua pihak.

Penjelasan mengenai pasal Perlindungan dan Pemeliharaan khususnya yang menguraikan larangan bagi semua pihak untuk merusaknya dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.
(1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.
(2) Tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang:
a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya ;
c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keaadaan darurat ;
d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya ;
e. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuanya ;
f. Memperdagangkan atau memperjual belikan atau memperniagakan benda cagar budaya. (Undang-Undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 11-12, BAB IV, Pasal 13, butir 1-2)

Penjelasan mengenai Ketentuan Pidana diuraikan pada pembahasan di bawah ini.
Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Undang-undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 16, BAB VIII, Pasal 26).

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah). (Undang-Undang RI, no. 5 Tahun 1992 : 16-17, BAB VIII, Pasal 27).

Latar belakang beberapa kasus inilah yang memberikan nilai manfaat penerapan kurikulum Undang -Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana pada khususnya dan Jurusan Arkeologi di Fakultas dan Universitas lainnya di Indonesia. Manfaatnya adalah mahasiswa dapat memahami dengan jelas dan dapat menyebarkan nilai-nilai Undang-Undang tersebut kepada masyarakat sehingga kasus pencurian, pemalsuan, penjualan atau pelelangan benda cagar budaya, dan kerusakan lainnya dilatabelakngi oleh tidak mengertinya mereka akan aturan yang tegas dan sangsi hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya yang harus dipahami bagi pihak purbakala, bagi mahasiswa dan masyarakat lainnya.

Manfaatnya secara langsung bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi dengan diberikannya mata kuliah Undang-Undang Benda Cagar budaya adalah para mahasiswa ini nantinya dapat memahami secara luas dan spesifik arti dan fungsi benda cagar budaya. Pemahaman arti dan fungsi, benda cagar budaya dilanjutkan dengan minat untuk melestarikannya dan memanfaatnya untuk berbagai kepentingan yang positif, selain memahami akan ancaman hukumannya jika kita melakukan perusakan situs dan tindakan lainnya yang bertujuan merusak peninggalan purbakala. Selain itu kerusakan situs peninggalan purbakala seperti yang kita khawatirkan dapat ditekan sedini mungkin dengan pemahaman akan nilai-nilai yang terdapat pada Undang-Undang Benda Cagar Budaya, sehingga peninggalan purbakala dapat dilestarikan, selanjutnya para mahasiswa dapat menyebarkan pemahaman akan pentingnya pengetahuan tentang benda cagar budaya itu kepada masyarakat. Selanjutnya masyarakat akan sadar dan ikut merasa bertanggung jawab atas pelestarian warisan budaya masa lalu.

Penjabaran pasal-pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya seperti yang dijelaskan di atas, diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak sehingga kerusakan benda cagar budaya dapat dihindari dengan pemahaman akan aturan yang tegas jika melakukan perusakan dan tindakan lainnya yang melanggar Undang-Undang Benda Cagar Budaya.


IV. Kesimpulan Dan Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini yang berjudul “Pengembangan Kurikulum Ilmu Pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya, dapat sementra disimpulkan sebagai berikut :

  1. Manfaat Penerapan Ilmu Undang-Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi adalah sangat positif bagi pengembangan disiplin ilmu arkeologi. Jurusan Arkeologi yang memanfaatkan peninggalan purbakala atau benda cagar budaya sebagai objek kajiannya ilmunya maka para mahasiswa di Jurusan Arkeologi diwajibkan memahami aturan hukum yang mengatur benda cagar budaya dalam pemanfaatannya dan pelestariannya. Maka penerapan ilmu pemahaman terhadap Undang-Undang Benda Cagar Budaya sangat tepat dikembangkan di Jurusan Arkeologi. Dengan memahami sejak dini tentang Undang-Undang Benda Cagar Budaya yang diberikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah memberikan manfaat pemahaman akan aturan yang berlaku di dalam pemanfaatan benda cagar budaya. Jika aturan sudah dipahami dan dilaksanakan maka kerusakan benda cagar budaya dapat diantisipasi sejak dini. Setelah mahasiswa diberikan materi kuliah pemahaman Undang-Undang Benda Cagar Budaya selanjutnya mahasiswa dapat menyebarkan pemahamannya ke tengah masyarakat. Seperti kita ketahui umumnya kerusakan benda cagar budaya dilatarbelakangi kurang pahamannya sebagaian masyarakat akan pentingnya fungsi benda cagar budaya sehingga peran mahasiswa sangat diharapkan untuk menyebarkan pemahaman benda cagar budaya kepada masyarakat. Masyarakat selanjutnya memahami aturan yang berlaku di dalam memanfaatkan benda cagar budaya terutama aturan hukum dan sangsinya. Latar belakang ini mengakibatkan kerusakan-kerusakan benda cagar budaya dapat dihindari, dari perilaku yang kurang bertanggung jawab. Intinya mahasiswa arkeologi sebagai penyuluh kedepannya di tengah masyarakat akan keberadaan Undang-Undang Benda Cagar budaya.
  2. Penjabaran Secara Umum Pasal-Pasal Undang-Undang Benda Cagar Budaya merupakan sosialisasi akan pentingnya memanfaatkan dan melestarikan benda cagar budaya. Penjabaran pasal-pasal yang tertuang didalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya seperti yang diuraikan pada pembahasan maka kita akan memahami arti dan fungsi, dan aturan yang tegas jika kita melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya. Perusakan ini dilatarbelakangi oleh faktor tidak pahaman masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya masa lalu, dan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku perusakan sudah dijabarkan pada pembahasan terutama pada pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Benda Cagar Budaya.


V. Saran

Peninggalan arkeologi sangat tinggi nilainya dan merupakan warisan budaya masa lalu, sangat disayangkan kalau terjadinya perusakan cagar budaya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kasus pencurian, perusakan, pelelangan cagar budaya oleh pihak-pihak yang kurang peduli akan pentingnya melestaraikan warisan budaya. Pengharapan terwujudnya Pengembangan Kurikulum Ilmu Pemahaman Undang-Undang Cagar Budaya di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana diharapkan dapat segera diwujudkan.


Daftar Pustaka

Ardika, I Wayan 2004. Manajemen Warisan Budaya. KUMPULAN MATERI Program Inovatif TOT (Training of Trainer) Konservasi Warisan Budaya Bali Dalam Pemberdayaan Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali (Bali Heritage Trust).

Arthanegara, I Gst.Bgs 1978/1979. Policy Pengamanan Harta Budaya. Kumpulan Makalah Penyelamatan Harta Budaya. Team Penyuluhan Penyelamatan Benda Budaya Daerah Bali. Proyek Penyelamatan Benda-Benda Purbakala Serta Pemeliharaan Daerah Propinsi Bali.

Bernet Kempers, A.J. 1959. Ancient Indonesia Art. Cambridge Massachusetts Harvard University Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1992 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya, Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat.

Edi Triharyantoro, 2002. Aspek Ideologi Dalam Management Sumberdaya Arkeologi. Dalam Buku Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa. Denpasar. Upada Sastra.

Koentjaraningrat, 1992 Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rata, Ida Bagus., 1985 Pengembangan Arkeologi Sesuai Dengan Kebutuhan Pemerintah. Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.

——-, 1985 Pemanfaatan Peninggalan Purbakala Dalam Pembangunan Wisata Budaya. Ikatan Ahli Arkeologi KOMDA BALI DIA III, 6-7 Januari 1986.1-12, Di Denpasar.

——-,1990 The Use of Archaeological Remains in the Development of Cultural Tourism, COTAH, Brisbane, Australia.

——-,1993 Manfaat Peninggalan Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan & Ilmu Pengetahuan. Dalam Buku Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa. Denpasar : PT Upada Sastra.

Sapta Jaya, Ida Bagus, 2007. Pendekatan Ekologi Dalam Meinterpretasikan Data Arkeologi. Disajikan dalam Seminar Nasional Seri Sastra, Sosial, Budaya yang dilaksanakan pada hari Jumat 28 Desember 2007 di Fakultas Sastra Universitas Udayana.

——-, 2008. Kontradiction Of Living Monument And Death Monument Preserve Ommission Archaelogy In Indonesia. (tidak diterbitkan) Dipresentasikan pada saat sebagai peserta Diklat Manajemen of World Heritage Site yang diadakan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jendral Sejarah dan Kebudayaan, Departemen kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2008, di Borobudur Magelang Yogyakarta.

——-, 2008. Borubudur is Living Monument. (tidak diterbitkan) Dipresentasikan pada saat sebagai peserta Diklat Manajemen of World Heritage Site yang diadakan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jendral Sejarah dan Kebudayaan, Departemen kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2008, di Borobudur Magelang Yogyakarta.

Shelly Greer, Rodney Harrison and Susan Mclntyre-Tamwoy. 2002. Community-based archaeology in Australia. Edited by Yvonne Marshall Routledge Volume Thirty Four Number Two Oktober 2002.

Soediman, 1983. Peranan Arkeologi Dalam Pembangunan Nasional. Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, 23-28 Mei.1-16.

Soerjanto Poespowardojo, 1989. Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis, Gramedia, Jakarta.

Sutaba, I Made Ed dkk 2002. Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa. Denpasar : PT. Upada Sastra.

Sumber Internet

http://www.beritaindonesia.co.id/nasional/benda-bersejarah-pun-dipalsukan.
http://iwandahnial.wordpress.com/2010/05/04/harta-karun-di-perairan-indonesia-bisa-lunasi-utang-negara/ .

*MAKALAH PIA 2011