Wuri Handoko
Balai Arkeologi Ambon


Abstrak

Valuasi ekonomi merupakan usaha melakukan penilaian manfaat secara ekonomis, yang biasanya diterapkan dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam. Bukan wacana baru, jika valuasi ekonomi diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam, mengingat pemanfataan sumberdaya alam memiliki nilai guna langsung yang menghasilkan nilai ekonomis atau nilai finansial, disamping valuasi ekonomi berbasis pelestarian terutama di kawasan konservasi. Sementara apakah valuasi ekonomi bisa diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi, inilah yang akan dibahas dalam artikel ini. Valuasi ekonomi biasanya didasarkan oleh nilai ekonomis suatu barang yang dihasilkan. Sementara itu bicara sumberdaya arkeologi adalah bicara dalam ranah kebudayaan, yakni warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan. Oleh karena itu valuasi ekonomi diterapkan atas dasar atau berbasis pelestarian, bukan pula dalam pengertian valuasi ekonomi, pendugaan nilai ekonomis barang antik yang akan dilelang atau dijual. Dalam konteks ini penerapan valuasi ekonomi berlaku dalam konteks pemanfaatan sekaligus pelestarian sumberdaya arkeologi. Di Indonesia antara pemanfataan dan pelestarian sumberdaya arkeologi, diantaranya dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian valuasi ekonomi dalam konteks ini adalah metode penilaian atau pendugaan nilai ekonomis suatu sumberdaya arkeologi untuk melihat tingkat keutamaanya dalam pengembangan obyek pariwisata.

Kata Kunci: Valuasi Ekonomi, sumberdaya arkeologi, pelestarian, pariwisata


Abstract

Economic valuation is an attempt to assess the economic benefits, which are usually applied in the context of natural resource management. Not a new discourse, if applied in the economic valuation of natural resource management, given the natural resource benefit can be straightforward in the context of buying and selling directly to generate economic value, in addition to conservation-based economic valuation, especially in conservation areas. While whether economic valuation can be applied in the management of archaeological resources, this is what will be discussed in this article. Economic valuation is usually based on the economic value of the goods produced. Meanwhile, talk is archaeological resources in the realm of culture, namely the ancestral cultural heritage that must be preserved. Therefore, economic valuation is applied on the basis or based conservation, nor in terms of economic valuation, estimates the economic value of antiques to be auctioned or sold In this context the application of economic valuation applicable in the context of utilization as well as the preservation of archaeological resources. In Indonesia between benefit and preservation of archaeological resources, including the development of tourism. Thus the economic valuation in this context is the method of valuation or estimate the economic value of an archaeological resource to see the level especially in the development of tourism objects.

Keywords: Economic Valuation, archaeological resources, conservation, tourism


Latar Belakang

Kita ketahui bersama, bahwa disamping untuk kepentingan ideologis dan akademik, sumberdaya arkeologi juga bermanfaat dalam konteks kepentingan ekonomik. Kepentingan ideologis berhubungan dengan soal penguatan karakter dan jati diri atau identitas kebangsaan, sementara kepentingan akademik berhubungan dengan soal pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi, berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam konteks penemuan teori maupun metode penelitian. Mundarjito (2006) mengatakan kecenderungan mengutamakan aspek ideologik dan akademik/edukatif telah menyebabkan aspek ekonomik dalam pelestarian budaya belum mendapat perhatian secara wajar. Padahal kegiatan pelestarian budaya seharusnya menyatu dengan kegiatan pemanfaatan sebagaimana tersurat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian benda cagar budaya. Dalam aspek pemanfaatan dimaksud sudah tentu termasuk di dalamnya ialah upaya mendapatkan keuntungan ekonomik yang pada gilirannya digunakan untuk mendukung berbagai upaya pelestarian. Para arkeolog Indonesia belum banyak membicarakan aspek ekonomik dalam kerangka manajemen sumberdaya budaya (cultural resource management). Mereka belum memiliki kesempatan untuk menanggapi banyak pihak yang menyatakan bahwa pelestarian itu hanya membuang-buang uang semata, bukan sebaliknya menghasilkan dan mendapatkan keuntungan dari tinggalan budaya yang dilestarikan.

Bicara tentang manfaat ekonomi, maka tidak lepas adalah soal bicara tentang keuntungan finansial. Tampaknya di Indonesia, pembicaraan soal nilai ekonomis sumberdaya arkeologi baik dalam kategori cagar budaya maupun yang bukan cagar budaya masih tabu. Inilah tampaknya salah satu bentuk ketertinggalan dalam hal pengelolaan sumberdaya arkeologi dibanding dalam konsep pengelolaan sumberdaya alam. Jika dalam pengelolaan sumberdaya alam, yang dikenal dengan Natural Resourch Management (NRM) valuasi ekonomi sudah menjadi bagian terpenting dalam konsep pengelolaannya, sebaliknya dalam konsep pengelolaan sumberdaya arkeologi, atau yang lebih trend dengan sebutan Cultural Reosourch Management (CRM) yang disepadankan dengan Archaeological Resoursh Management (ARM), atau pengelolaan sumberdaya arkeologi, konsep valuasi ekonomi masih jarang atau bahkan mungkin tabu diperbincangkan. Hal ini mengingat bicara sumberdaya arkeologi adalah bicara tentang warisan budaya, yang harus dilestarikan, sementara bicara tentang nilai finansial, biasanya dihubungkan dengan nilai guna langsung suatu barang yang menghasilkan nilai ekonomis atau nilai finansial. Mundarjito (2006) mengatakan bahwa harus diakui bahwa pembicaraan mengenai nilai finansial dari tinggalan arkeologi tidak pernah muncul dalam sejumlah seminar atau lokakarya arkeologi di negara kita. Memang benar ada usaha beberapa arkeolog untuk membicarakan masalah penilaian atas benda masa lalu menjadi ‘benda cagar budaya’ yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, namun pembicaraan semacam itu hanya sebatas penilaian yang sifatnya non-finansial.

Di banding dengan negara yang maju seperti Eropa dan Amerika, tampaknya memang Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal ini. Di Indonesia, penerapan valuasi ekonomi baru berlaku dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, sedangkan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi tampaknya masih jarang. Di Amerika dan Eropa, metode ini sudah diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya budaya dalam hal ini yang termasuk dalam kategori cultural heritage.

Dalam paradigma baru pengelolaan sumberdaya arkeologi, dimana sumberdaya arkeologi tidak melulu menyangkut manfaat ideologis dan akademis, namun juga manfaat langsung untuk kepentingan masyarakat, maka perlu dipertimbangkan metode-metode penelitian baru yang bersifat terapan agar hasil penelitian dapat secara langsung dimanfaatkan publik. Dalam konteks ini maka metode penerapan valuasi ekonomi sumberdaya arkeologi, merupakan sebuah penelitian terapan yang berguna untuk memberikan bobot atau nilai ekonomis suatu sumberdaya arkeologi yang memberi dampak untuk kepentingan langsung masyarakat. Namun mengingat bicara sumberdaya arkeologi adalah bicara dalam ranah kebudayaan, maka tentu saja di dalamnya tidak termuat nilai guna langsung dalam pengertian sebagai barang publik non pasar, yang tidak diperjualbelikan secara langsung untuk memperoleh keuntungan finansial. Sumberdaya arkeologi bisa memiliki nilai guna langsung, jika sumberdaya arkeologi tersebut berada dalam sebuah kawasan dan telah menjadi warisan budaya dan dimanfaatkan atau dapat dinikmati sebagai obyek pariwisata.

Makalah ini merupakan wacana pendahuluan yang akan mendiskusikan tentang penerapan metode penilaian (valuasi) ekonomi sumberdaya arkeologi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika, valuasi ekonomi diterapkan dalam dalam penilaian sumberdaya alam dan lingkungan,yang kemudian diaplikasikan juga dalam penilaian ekonomi kawasan warisan budaya (Ready dan Navrud (ed), 2000). Sementara di Indonesia, konsepsi dan metode valuasi ekonomi baru diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Makalah ini akan membahas valuasi ekonomi sumberdaya arkeologi, yang mula-mula akan mendikusikan soal sumberdaya arkeologi dalam konteks nilai budaya (nilai penting sebagai cagar budaya) dan bagaimana relevansinya dengan nilai ekonomis. Diskusi berikutnya soal konsepsi valuasi ekonomi dalam sumberdaya arkeologi, yang membahas tentang penjelasan-penjelasan konsepsi valuasi ekonomi dan adaptasi penerapannya dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Bahasan berikutnya tentang metode valuasi ekonomi dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Bahasan ini akan mendiskusikan metode-metode valuasi ekonomi sumberdaya arkelogi, yang merupakan adaptasi dari metode valuasi ekonomi yang telah diterapkan dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, terutama di Indonesia dan beberapa contoh kasus penerapan valuasi ekonomi untuk cultural heritage di Eropa dan Amerika. Melalui diskusi pada bahasan ini diharapkan muncul wacana dan penerapan metode valuasi ekonomi penelitian arkeologi terapan di masa-masa mendatang.


SUMBERDAYA ARKEOLOGI: ANTARA NILAI PENTING BUDAYA DAN NILAI EKONOMIS

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengelolaan benda cagar budaya maupun sumberdaya budaya pada umumnya adalah menetapkan nilai penting (significance) dari sumberdaya itu sendiri. Tahap penetapan nilai penting itu menjadi sangat strategis karena hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses pengelolaan selanjutnya. Bahkan, apabila tidak ada penentuan nilai penting, sebenarnya tidak mungkin ditentukan tindakan atau perlakuan untuk pemugaran dan pelestariannya, karena pada hakekatnya tujuan pelestarian itu sendiri adalah mempertahankan nilai penting benda cagar budaya agar tidak hilang atau pun berkurang (Pearson dan Sullivan, 1995; McGimsey dan Davis, 1977; Tanudirjo, 2004).

Tabel Risalah Unsur Nilai Penting Sumberdaya Budaya

Nilai Penting Kandungan yang dinilai
Ilmu pengetahuan Potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan secara umum
Substantif Informasi untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa atau proses yang terjadi di masa lampau
Antropologis Informasi untuk menjelaskan perubahan budaya dalam bentang waktu yang lama dan proses adaptasi manusia terhadap lingkungan tertentu
Ilmu sosial Informasi untuk menjelaskan tindakan manusia dan interaksi manusia dengan manusia lainnya
Arsitektural Informasi yang menunjukkan gaya seni bangun masa tertentu, diciptakan oleh arsitek besar, mencerminkan inovasi dalam penggunaan bahan dan ketrampilan merancang, dan merupakan hasil penerapan teknologi dan materi baru pada masa ketika dibangun.
Metodologis
teoritis
Informasi yang dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan pengembangan metoda, teknik dan teori dalam berbagai bidang ilmu
Sejarah Informasi tentang kehidupan masa prasejarah, sejarah (termasuk sejarah ilmu pengetahuan), atau peristiwa tertentu yang bersejarah, tahap perkembangan bidang tertentu.
Etnik Informasi yang dapat memberikan pemahaman latarbelakang kehidupan sosial, keagamaan, dan mitologi yang merupakan jatidiri suatu bangsa tertentu.
Publik Informasi yang dapat dipakai untuk pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya, keberadaan manusia sekarang; potensi sebagai fasilitas rekreasi; dan potensi untuk menambah penghasilan masyarakat lewat kepariwisataan
Estetis Kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara maupun bentuk-bentuk kesenian lain, termasuk juga keserasian antara
Kelangkaan Tingkat keterbatasan ketersediaan sumberdaya arkeologi (atau budaya pada umumnya) yang serupa.
Hukum Nilai penting yang dirumuskan menurut perundang-undangan tertentu
Pendanaan Perbandingan antara kemanfaatan yang dapat diperoleh dengan beaya yang akan dicurahkan untuk menangani sumberdaya arkeologi.

(Sumber: Tanudirjo, 2004)

Sejauh ini bicara tentang sumberdaya arkeologi, biasanya dihubungan dengan pendugaan nilai penting arkeologis yang biasanya dihubungkan pula dengan nilai penting sumberdaya arkeologi tersebut sebagai cagar budaya, sementara dalam konteks penilaian ekonomis atau valuasi ekonomi, tampaknya belum diperbincangkan. Beberapa arkeolog telah mengajukan usul mengenai metode penilaian yang non-finansial terhadap benda arkeologi yang akan dijadikan benda cagar budaya. Akan tetapi usul-usul itu belum mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh untuk dijadikan dasar penilaian suatu benda menjadi benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang (Mundarjito, 2006).

Beberapa arkeolog yang sempat membicarakan cara menilai benda masa lalu menjadi benda cagar budaya antara lain ialah: (1) Timbul Haryono, “Benda Cagar Budaya: Pengertian dan Kualitas Nilai Sejarah, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan”; (2) Hari Untoro Dradjat, “Benda Cagar Budaya Peringkat Lokal, Regional, Nasional, dan Global” ; (3) Mohammad Romli, “Benda Cagar Budaya Peringkat Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional”; (4) Ph. Subroto, “Peringkat-peringkat Benda Cagar Budaya”; Mundardjito, “Masalah Metode Penilaian Benda Cagar Budaya” (2005).

Dari keseluruhan, tidak satupun yang membicarakan menyangkut nilai ekonomis benda cagar budaya. Para arkeolog Indonesia belum banyak membicarakan aspek ekonomik dalam kerangka manajemen sumberdaya budaya (cultural resource management). Mereka belum memiliki kesempatan untuk menanggapi banyak pihak yang menyatakan bahwa pelestarian itu hanya membuang-buang uang semata, bukan sebaliknya menghasilkan dan mendapatkan keuntungan dari tinggalan budaya yang dilestarikan. Mereka juga belum sempat mendiskusikan perspektif ekonomik dari warisan budaya sebagaimana dikemukakan oleh Michael Hutter dan Ilde Rizzo (Hutter dan Rizzo, 1995; Mundarjito, 2006). Sejauh ini, nilai penting dari segi pendanaan dikaitkan dengan pertimbangan apakah beaya yang akan dicurahkan untuk menangani sumberdaya arkeologi itu sesuai dengan aspek kemanfaatan dari sumberdaya tersebut. Namun, nilai penting dari segi pendanaan ini seringkali menimbulkan masalah dan kontroversi, sehingga cenderung tidak diperhitungkan (Schiffer dan Gumerman, 1977, Tanudirjo, 2004). Tampaknya, inilah yang terjadi di Indonesia, mengabaikan aspek finansial dalam penilaian sumberdaya arkeologi. Menurut hemat saya, disinilah justru kelemahan mendasar pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia. Semestinya kita memulai dengan prinsip, bahwa karena memilki nilai penting itulah sumberdaya arkeologi dipertahankan keberadaannya, dilestarikan agar terjaga nilai budayanya. Namun dalam proses kebijakan konservasi atau pelestarian tentu pula dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana pendanaan terhadap perjuangan konservasi itu sendiri. Menyangkut soal finansial, maka diperlukan studi untuk melihat sejauh mana nilai ekonomis suatu sumberdaya arkeologi mampu membiayai sendiri konservasinya, sehingga tidak melulu bergantung dari anggaran pemerintah yang terbatas, dan bahkan lambat laun menurunkan kualitas pelestarian, mengingat kebijakan sektor publik lainnya juga dituntut anggaran yang besar, yang menyebabkan alokasi anggaran konservasi warisan budaya tidak optimal.

Yang jelas, sumberdaya arkeologi sebagai warisan budaya, harus tetap dilestarikan, oleh karena itu perlu adanya penilaian ekonominya, seberapa besar keuntungan finansial dari upaya pelestarian dan seberapa besar beban biaya yang dibutuhkan untuk pelestariannya. Dari sini kita bisa melihat keterkaitan nilai penting budaya dan nilai ekonomis saling berkaitan, semakin tinggi nilai penting budayanya, semakin dituntut upaya pelestariannya, yang tentu dibutuhkan pendanaan, sebaliknya berapa besar nilai ekonomi sumberdaya arkeologi itu untuk dilestarikan. Sumberdaya arkeologi sebagai warisan budaya bisa membiayai sendiri upaya pelestariannya, karena adanya nilai ekonomis yang tinggi, sehingga nilai penting budayanya tidak akan hilang. Semakin tinggi nilai budayanya, semakin tinggi beban biaya konservasi, oleh karena itu perlu dihitung nilai ekonomisnya, yang diharapkan semakin tinggi nilai ekonomisnya dan semakin mampu membiayai perjuangan konservasi warisan budaya.


KONSEPSI VALUASI EKONOMI UNTUK SUMBERDAYA ARKEOLOGI

Membicarakan tentang valuasi ekonomi sumberdaya arkeologi, dalam pemikiran penulis didasarkan oleh anggapan bahwasanya sumberdaya arkeologi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis. Jika kita berangkat untuk menentukan fungsi ekonomis sumberdaya arkeologis mestinya juga membahas tentang nilai ekonomis dan metode penerapannya dalam menentukan nilai ekonomis sumberdaya arkeologi sebagai bagian dalam konsep pengelolaannya. bagaimana suatu sumberdaya budaya dapat didayagunakan secara ekonomis dan bisa bermanfaat secara ekonomis, tentu saja didasarkan oleh adanya penilaian. Kenyataannya dalam konsep pengelolaan sumberdaya arkeologi, khususnya di Indonesia konsep dan metodologi valuasi ekonomi belum pernah diterapkan, bahkan seperti yang dikatakan sebelumnya tidak pernah diperbincangkan secara luas. Dengan mengadaptasi konsep dan metodologi valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam, maka dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi konsep dan metodologi valuasi ekonomi tersebut, patut diujicobakan, dengan berbagai penyesuaian, mengingat karakteristik sumberdaya arkeologi berbeda dengan sumberdaya alam.

Nilai (value) merupakan persepsi seseorang; adalah harga yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kegunaan, kepuasan dan kesenangan merupakan istilah-istilah lain yang diterima dan berkonotasi nilai atau harga. Ukuran harga ditentukan oleh waktu, barang, atau uang yang akan dikorbankan seseorang untuk memiliki atau menggunakan barang atau jasa yang diinginkannya. Penilaian (valuasi) adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan konsep dan metodologi untuk menduga nilai barang dan jasa (Davis dan Johnson, 1987).

Pemikiran mengenai valuasi ekonomi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Konsep ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1902 ketika Amerika melahirkan Undang-Undang River and Harbor Act of 1902 yang mewajibkan para ahli untuk melaporkan tentang keseluruhan manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh proyek-proyek yang dilakukan di sungai dan pelabuhan. Konsep ini kemudian lebih berkembang setelah perang dunia kedua dimana konsep manfaat dan biaya lebih diperluas ke pengukuran yang sekunder atau tidak langsung dan yang tidak nampak ( Kusnandar, 2008). Pemikiran ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu aspek penting dalam konsep pengelolaan sumberdaya alam. Di Amerika dan Eropa, konsepsi ini kemudian juga diadopsi dalam konsep pengelolaan produk-produk atau barang budaya (cultural goods) yang biasanya ditujukan pada produk budaya cultural heritage (Marta de la Torre, 2002, Navrud dan Ready, 2002, Avrami, 2000). Sekalipun banyak mendapat kritik, namun para ahli ekonomi budaya telah secara luas memperkenalkan dan menjelaskan tentang perumusan valuasi atau nilai dan harga barang-barang budaya (cultural goods) dan jasa di dalam sistem ekonomi. (Throsby, 2000: 27).

Nilai-Nilai ekonomi tumpang-tindih sebagian besar dengan nilai-nilai sosiokultural (historis, sosial, aesthetic, dan seterusnya) yang diuraikan di atas, dan dibedakan kebanyakan sebab diukur oleh analisa ekonomi. Menurut teori ekonomi neoklasik, nilai-nilai ekonomi adalah nilai-nilai yang dilihat terutama semata-mata melalui kacamata individu sebagai konsumen dan yang paling menentukan adalah soal nilai kegunaan, yang kemudian menentukan suatu harga Namun tidak semua nilai-nilai ekonomi, bagaimanapun, terukur dalam kaitan dengan harga pasar. (Mouratto dan Mazzanty, 2002).

Bicara sumberdaya daya arkeologi adalah bicara tentang barang-barang budaya (cultural goods) yang merupakan atau dikategorikan barang publik non pasar, hal ini karena sumberdaya arkeologi, berupa barang-barang artefak maupun arsitektural sebuah bangunan, bukanlah barang yang diperjualbelikan secara ekonomis menurut kemauan pasar. Sumberdaya arkeologi sebagai asset budaya, tidak diperdagangkan di pasar, kadangkala dapat dinikmati meskipun kita tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun. Ini sesungguhnya merupakan masalah dalam soal konservasi.

Sebagian dari masalah adalah bahwa banyak aset budaya tidak diperdagangkan di pasar: memiliki “harga nol” dan dapat dinikmati oleh banyak pihak tanpa biaya. Dengan kata lain, ini disebut sumber daya budaya non pasar dinilai oleh masyarakat tapi dengan cara yang tidak diterjemahkan ke dalam harga pasar atau harga di luar pasar. Dampak pada konservasi ini mengakibatkan adanya “kegagalan pasar” dan upaya konservasi semakin parah antara lain, kekurangan dana, atau dana yang dihasilkan tidak cukup untuk membiayai konservasi; sangat tergantung pada dukungan atau subsidi pemerintah dan publik. Akibatnya upaya konservasi asset budaya lebih ditentukan oleh kebijakan politik pemerintah dan pemerintah kewalahan dalam soal anggaran konservasi. Hal ini juga berakibat pada ketidakmampuan sumberdaya arkeologi atau warisan budaya bersaing di tingkat yang sama dengan alternatif proyek pembangunan, sehingga tampaknya nilai ekonomi sumberdaya arkeologi atau asset budaya sangat rendah. Sebuah contoh terkenal adalah hilangnya kota kuno Zeugma di Turki, yang dilanda banjir karena pembangunan bendungan. Penemuan beberapa situs dari yang paling indah mosaik Romawi di Timur Dekat tidak mencegah adanya kehancuran kota secara total. Paradoksnya, dalam penggunaan sumber daya budaya juga dapat merugikan bagi konservasi. Hal ini terjadi, misalnya, ketika tujuan melestarikan situs dikejar dengan hanya menerapkan kebijakan defensif, seperti daftar, tanpa investasi dalam strategi terpadu penaikan harga: konservasi, restorasi, dan permintaan berorientasi kebijakan.

Dalam artikel ini penulis memasukkan dalam kategori sumberdaya budaya atau sumberdaya arkeologi yang telah menjadi warisan budaya. Bicara tentang warisan budaya, kita juga bisa mengembangkannya dalam kategori kawasan cultural heritage, yang beberapa diantaranya juga menjadi kawasan wisata budaya. Dengan demikian, valuasi ekonomi sumberdaya arkeologi dapat meluaskan fokus kajian bukan hanya pada sumberdaya arkeologi sebagai barang atau artefak yang lepas-lepas (bersifat tunggal) melainkan juga yang bersifat kumpulan dan juga fitur-fitur arsitektural baik bersifat tunggal maupun dalam sebuah kawasan dalam kategori warisan budaya dan sekaligus wisata budaya. Dalam pembahasan ini valuasi ekonomi sumberdaya lingkungan dapat diadopsi dalam konteks sumberdaya arkeologi atau cagar budaya. Ready dan Navrud (2000) mengatakan benda-benda pusaka budaya atau sumberdaya budaya adalah serupa dengan sumberdaya alam, sebab secara khas keduanya dapat dikategorikan sebagai barang publik.

Secara tradisional nilai terjadi didasarkan pada interaksi antara manusia sebagai subjek (penilai) dan obyek (sesuatu yang dinilai) (Pearce dan Moran, 1994; Turner, Pearce dan Bateman, 1994). Setiap individu memiliki sejumlah nilai yang dikatakan sebagai nilai penguasaan (held value) yang merupakan basis preferensi individu. Pada akhirnya nilai obyek ditentukan oleh bermacam-macam nilai yang dinyatakan (assigned value) oleh individu (Pearce dan Turner, 1990), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

TEV =UV + NUV
UV = DUV + IUV + OV
NUV = XV + BV
Sehingga :
TEV = (DUV + IUV + BV) + (XV + BV)

Keterangan :
TEV = Total Economic Value (Total Nilai Ekonomi)
UV = Use Value (Nilai Penggunaan)
NUV = Non Use Value (Nilai Instrinsik)
DUV = Direct Use Value (Nilai Penggunaan Langsung)
IUV = Indirect Use Value (Nilai Penggunaan tak Langsung)
OV = Option Value (Nilai Pilihan)
XV = Existence Value (Nilai Keberadaan)
BV = Bequest Value (Nilai Warisan/Kebanggaan)

Nilai ekonomi atau total nilai ekonomi suatu sumberdaya secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu nilai penggunaan (use value) dan nilai intrinsik (non use value) (Pearce dan Turner, 1990; Pearce dan Moran, 1994; Turner, Pearce dan Bateman, 1994). Selanjutnya dijelaskan bahwa nilai penggunaan (use value) dibagi lagi menjadi nilai penggunaan langsung (direct use value), nilai penggunaan tidak langsung (indirect use value) dan nilai pilihan (option value). Nilai penggunaan diperoleh dari pemanfaatan aktual lingkungan (Turner, Pearce dan Bateman, 1994). Nilai penggunaan berhubungan dengan nilai karena responden memanfaatkannya atau berharap akan memanfaatkan di masa mendatang (Pearce dan Moran, 1994). Nilai penggunaan langsung adalah nilai yang ditentukan oleh kontribusi lingkungan pada aliran produksi dan konsumsi (Munasinghe, 1993). Nilai penggunaan langsung berkaitan dengan output yang langsung dapat dikonsumsi misalnya makanan, biomas, kesehatan, rekreasi (Pearce dan Moran, 1994). Sedangkan nilai penggunaan tidak langsung ditentukan oleh manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran produksi dan konsumsi (Munasinghe, 1993). Nilai pilihan (option value) berkaitan dengan pilihan pemanfaatan sumberdaya di masa datang. Pernyataan preferensi (kesediaan membayar) untuk konservasi sistem lingkungan atau komponen sistem berhadapan dengan beberapa kemungkinan pemanfaatan oleh individu di hari kemudian. Ketidakpastian penggunaan di masa datang berhubungan dengan ketidakpastian penawaran lingkungan, teori ekonomi mengindikasikan bahwa nilai pilihan adalah kemungkinan positif (Turner, Pearce dan Bateman, 1994).

Nilai intrinsik dikelompokkan menjadi dua, yaitu : nilai warisan (bequest value) dan nilai keberadaan (existence value). Nilai intrinsik berhubungan dengan kesediaan membayar positif, jika responden tidak bermaksud memanfaatkannya dan tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya (Pearce dan Moran, 1994). Nilai warisan berhubungan dengan kesediaan membayar untuk melindungi manfaat lingkungan bagi generasi mendatang. Nilai warisan adalah bukan nilai penggunaan untuk individu penilai, tetapi merupakan potensi penggunaan atau bukan penggunaan di masa datang (Turner, Pearce dan Bateman, 1994). Nilai keberadaan muncul, karena adanya kepuasan atas keberadaan sumberdaya, meskipun penilai tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya arkeologi, model valuasi ekonomi itu juga dapat diterapkan. Nilai kegunaan langsung sumberdaya arkeologi, dapat diartikan nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan secara langsung dari sumberdaya arkeologi, misalnya sebagai obyek wisata. Sebuah kawasan arkeologi sebagai warisan budaya merupakan kawasan yang dapat menjadi wahana rekreasi atau wisata. Karakteristik ini berbeda dengan kawasan hutan misalnya, dimana pemanfaatan langsung dari sumberdaya hutan lainnya misalnya kayu, rotan, getah, buah, biji-bijian dan sebagainya, sementara dalam kawasan arkeologi, karakteritik warisan budaya tentu berbeda, mengingat sumberdaya arkeologi adalah barang publik non pasar atau tidak diperdagangkan, oleh karena itu nilai guna langsung bersifat fungsional yakni pemanfaatannya misalnya sebagai obyek wisata.

Selanjutnya, orang dapat melampirkan nilai ke konservasi sumberdaya budaya untuk sejumlah alasan-tanpa pernah menggunakan atau mengunjungi sumberdaya dimaksud (nilai bukan guna, non use valuation). Mungkin ada altruistik perasaan yang berhubungan dengan pengetahuan bahwa orang lain dapat menikmati warisan budaya. Atau mungkin ada motivasi memberikan hibah yang diperoleh dari keinginan untuk melestarikan budaya barang untuk generasi mendatang. Atau bahkan mungkin akan keberadaan nilai-nilai manfaat yang datang dari pengetahuan bahwa warisan budaya dilestarikan untuk kepentingan sendiri. Nilai-nilai non guna dianggap proporsi signifikan nilai ekonomi total dari warisan budaya, yang mungkin melampaui batas-batas negara. Namun, meskipun manfaat yang jelas bagi masyarakat, warisan budaya semakin terancam degradasi dan kehancuran. Sementara beberapa faktor risiko penyebab hasil dari lingkungan alam (seperti gempa bumi, tanah longsor, vulkanisme, banjir, longsor, dan dinamika pesisir), aktivitas manusia dibilang tekanan utama di balik hilangnya aset budaya. Ini termasuk wisata dan tekanan pengguna, urbanisasi yang tidak terencana, merusak proyek-proyek pembangunan, pencurian, vandalisme, perang, polusi udara, getaran dan sebagainya (Mourato dan Mazzanti, 2002). Bahkan ketika barang-barang kultural dan jasa yang dipasarkan, seperti tujuan budaya di mana pengunjung diwajibkan membayar biaya masuk misalnya, dalam kasus Machu Picchu di Peru, di mana wisatawan baik asing dan nasional dibebankan perkiraan biaya yang sama, semua pengunjung akan bersedia membayar biaya yang lebih tinggi.

Nilai pilihan, mengacu kepada nilai penggunaan langsung dan tidak langsung yang berpotensi dihasilkan di masa yang akan datang. Hal ini meliputi manfaat-manfaat sumber daya arkeologi yang “disimpan atau dipertahankan” untuk kepentingan yang akan datang, apabila terdapat ketidakpastian akan ketersediaan sumberdaya tersebut. Sedangkan, nilai bukan guna meliputi manfaat yang tidak dapat diukur yang diturunkan dari keberadaan sumberdaya di luar nilai guna langsung dan tidak langsung. Nilai bukan guna terdiri atas nilai keberadaan dan nilai warisan. Nilai keberadaan adalah nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu Sumberdaya (Arkeologi) berupa nilai yang diberikan oleh masyarakat kepada kawasan arkeologi atas manfaat spiritual, estetika dan kultural. Sementara nilai warisan adalah nilai yang diberikan masyarakat yang hidup saat ini terhadap Sumberdaya (arkeologi), agar tetap utuh untuk diberikan kepada generasi akan datang. Nilai-nilai ini tidak terefleksi dalam harga pasar (lihat Pearce, 1992; Bishop, 1999). Pada prinsipnya valuasi ekonomi (VE) bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi kepada sumberdaya yang digunakan sesuai dengan nilai riil dari sudut pandang masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan VE perlu diketahui sejauh mana adanya bias antara harga yang terjadi dengan nilai riil yang seharusnya ditetapkan dari sumberdaya yang digunakan tersebut. Selanjutnya adalah apa penyebab terjadinya bias harga tersebut (Kusnandar, 2008).

Dalam hal soal pembiayaan pelestarian sumberdaya arkeologi dalam hal ini sebagai warisan budaya, tujuan valuasi ekonomi, seperti yang diuraikan Mourato dan Mazzanti (2002) berguna antara lain:

  • menilai keberadaan dan mengukur kebutuhan untuk akses, konservasi, dan perbaikan warisan budaya warisan
  • menganalisis kebijakan untuk menentukan harga untuk tujuan budaya: penyeragaman harga, diskriminasi harga interpersonal,harga sukalrela sukarela harga, diskriminasi harga antarwaktu dan lain-lain.
  • menyelidiki bagaimana harga yang siap atau sesuai untuk membayar dari berbagai variasi kelompok sosial ekonomi masyarakat yang berbedda baik usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain.
  • mengukur kesenjangan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan warisan budaya
  • memberikan informasi untuk pendanaan strategi multi sumber baik berdasarkan pajak lokal dan nasional, su7mbangan swastasumbangan, biaya masuk, dan kemitraan publik / swasta dalam merancang sistem insentif untuk memotivasi dan keuangan konservasi
  • menyelidiki apakah subsidi terhadap warisan budaya dibenarkan dan menginformasikan berapa banyak mereka harus mengalokasi sumber daya.
  • mengenai proses makro alokasi sumber daya, valuasi ekonomi dapat digunakan untuk membantu memutuskan prioritas kebijakan
  • mengalokasikan dana antara warisan budaya dan area lain belanja publik
  • pengumpulan informasi penting kebijakan strategis tentang tingkat dukungan publik (keuangan dan non finansial) untuk sektor budaya atau budaya tertentu untuk proses alokasi sumber daya
  • mengalokasikan anggaran budaya dalam perimbangan dengan pemerintah daerah
  • mengukur kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan budaya dan ketentuan peringkat parameter lembaga
  • penilaian dan peringkat intervensi dalam sektor budaya misalnya, untuk kompetitif alokasi (hibah)
  • mengalokasikan anggaran dalam satu lembaga / wilayah dalam proyek-proyek bersaing
  • memutuskan apakah aset budaya yang diberikan untuk dilestarikan dan, jika demikian, bagaimana dan pada tingkat apa
  • menilai situs mana, di daerah kota atau kabupaten budaya, yang lebih layak investasi dan dampak pembiayaan lebih signifikan dalam manajemen, pembiayaan, dan alokasi sumber daya


METODE DAN PENERAPAN VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA ARKEOLOGI

Mourutto dan Mazzanti menjelaskan, kegagalan pasar dalam sumberdaya arkeologi memberikan pembenaran untuk subsidi pemerintah dalam mendukung budaya, karena umumnya, pendapatan yang dikumpulkan dari pengguna tidak cukup untuk menutupi pengeluaran untuk biaya konservasi. Oleh karena itu, aset budaya dapat menjadi terlalu tergantung subsidi pemerintah (Morutto dan Mazzanti, 2002).

Dari berbagai kasus pengelolaan sumberdaya arkeologi dan warisan budaya, terutama di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana menurunnya kualitas pelestarian, yang sesungguhnya disebabkan oleh minimnya kebijakan konservasi yang disebabkan oleh tidak berimbangnya kebutuhan pembiayaan dan penggunaan anggaran pelestarian. Kebutuhan anggaran pelestarian, tidak didukung oleh alokasi biaya yang optimal, sementara banyak masyarakat bisa menikmati sumberdaya dan warisan budaya tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun, padahal jika membayar dapat digunakan untuk kebutuhan peningkatan kualitas pelestarian.

Namun, terlepas dari apa yang bisa disimpulkan dari data pengunjung dan dari pengeluaran untuk pemeliharaan dan restorasi, sebenarnysedikit yang diketahui tentang besarnya nilai ekonomi sumber daya budaya non-pasar, bahkan sedikit yang diketahui tentang bagaimana perubahan dalam kualitas mempengaruhi nilai dari sumberdaya tersebut. Agak mengherankan, sedikit usaha untuk menunjukkan nilai-nilai ini dalam praktek pengelolaan sumberdaya arkeologi. Dalam kasus di Indonesia, penulis ingin mengatakan bahwa banyaknya warisan budaya yang kualitas pelestariannya semakin rendah, karena biaya konservasi sangat ditentukan oleh subsidi pemerintah, padahal potensi sumberdaya arkeologi atau warisan budaya di Indonesia, potensial untuk membiayai sendiri pelestariannya tanpa menunggu uluran tangan pemerintah.

Oleh karena itu, bagaimanapun kedepan di Indonesia, perlu dikembangkan penelitian arkeologi yang menerapkan konsep dan metodologi valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi, agar dapat dilakukan penilaian untuk pemanfatannya secara ekonomis. Merujuk pada negara-negara maju yang telah menerapkan konsep dan metode valuasi ekonomi, dan di Indonesia baru diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam, maka di masa mendatang penerapan valuasi ekonomi sangat penting guna melihat seberapa besar nilai dan manfaat ekonomi sumberdaya arkeologi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerapan valuasi ekonomi, ada beberapa meode yang popoler digunakan, antara metode valuasi kontinjen atau Contongent Valuation Method (CVM), metode valuasi ekonomi keinginan untuk membayar atau willingness to pay (WTP), kesedian untuk menerima atau willingness to accept (WTA) dan metode Travel Cost. Contingent Valuation Method (CVM) adalah salah satu metodologi berbasis survei untuk mengestimasi seberapa besar penilain seorang/masyarakat terhadap barang, jasa, dan kenyamanan. Metode ini banyak digunakan untuk mengestimasi nilai sesuatu yang tidak diperjualbelikan di pasar (Kevin J. Boyle, 2003).

Sebuah penilaian kontinjen kuesioner merupakan instrumen survei yang menetapkan sejumlah pertanyaan untuk memperoleh, di antara informasi lain, nilai perubahan moneter dalam barang publik atau jasa.Yang paling menarik, penggunaannya perlahan tapi pasti diperluas ke bidang lain, seperti kesehatan, transportasi, sosial, dan, khususnya kebijakan, konservasi warisan budaya telah makin diakui sebagai bagian fundamental dari kebijakan budaya (Throsby, 2000; Navrud dan Ready 2002). Menurut Carson dan Mitchell (lee et.al,1998;41) CVM digunakan karena dapat mengestimasi keinginan individu untuk membayar terhadap perubahan hipotesis kualitas aktifitas pariwisata, menilai perjalanan dengan multi tujuan (multiple purposes), menilai kenikmatan memanfaatkan lingkungan baik pengguna maupun bukan pengguna sumberdaya wisata (arkeologi), menilai barang yang dinilai terlalu rendah. Teknik penilaian manfaat, didasarkan pada kesediaan konsumen membayar perbaikan atau kesediaan menerima kompensasi dengan adanya kemunduran kualitas lingkungan dalam sistem alami serta kualitas lingkungan sekitar (Hufschmidt et al., 1987). Kesediaan membayar atau kesediaan menerima merefleksikan preferensi individu, kesediaan membayar dan kesediaan menerima adalah ‘bahan mentah’ dalam penilaian ekonomi (Pearce dan Moran, 1994).

Dengan mengadaptasi penerapan valuasi ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam, pengumpulan data primer dilakukan melalui survey langsung untuk mengukur kesediaan membayar (willingness to pay-WTP) responden pada suatu upaya konservasi dan kesediaan untuk menerima (willingness to accept, WTA) ganti rugi jika kondisi sumberdaya, dalam hal ini sumberdaya arkeologi tidak seperti yang diinginkan, dengan mengekplorasi preferensi atau kecenderungan responden. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan metode wawancara dalam bentu on-site dan household survey. Pendekatan langsung dengan nilai pasar, biaya pengganti (surrogate market) melalui metode biaya perjalanan (travel cost Method, TCM) dan Contingent valuation Method (CVM), digunakan untuk menilai manfaat yang dihasilkan (produk dan jasa) kawasan budaya (pelajari Suparmoko, 2006).

Sementara itu, total valuation dilakukan untuk menduga total kontribusi ekonomi dari sebuah ekosistem tertentu kepada masyarakat. Nilai ekonomi (economic value) dari suatu barang atau jasa diukur dengan menjumlahkan kehendak untuk membayar (CVM, Willingness To Pay,/WTP) dari banyak individu terhadap barang atau jasa yang dimaksud. Pada gilirannya, CVM merefleksikan preferensi individu untuk suatu barang yang dipertanyakan. Jadi dengan demikian, VE dalam konteks sumberdaya adalah tentang pengukuran preferensi dari masyarakat (people) untuk lingkungan hidup yang baik dibandingkan terhadap lingkungan hidup yang jelek. Valuasi merupakan fundamental untuk pemikiran pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal yang sangat penting untuk dimengerti adalah, apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan Valuasi ekonomi. Jika diadptasi dalam konteks sumberdaya arkeologi, maka valuasi ekonomi adalah untuk menduga nilai total konstribusi ekonomi sumberdaya arkeologi terhadap kebutuhan masyarakat penikmat atau pemanfaat sumberdaya tersebut. Dalam konteks ini maka valuasi ekonomi diterapkan terhadap sumberdaya arkeologi yang dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus dimanfaatkan sebagai produk dan jasa pariwisata.

Melalui penerapan metode valuasi ekonomi, pada akhirnya, kita akan mengetahui dan semakin menyadari pentingnya memperhitungkan nilai ekonomi dari sebuah perjuangan konservasi asset budaya. Pada intinya, lalai memperhitungkan nilai ekonomi konservasi warisan budaya dan manfaat dari kebijakan peraturan dan proyek komponen budaya dapat mengarah pada tidak optimalnya alokasi sumberdaya di sektor ini, termasuk kegagalan investasi dalam pengembangan warisan budaya dan terus meningkatnya degradasi pelestarian asset budaya, yang menyebabkan masalah semakin kompleks, di satu sisi perlunya peningkatan biaya konservasi, sementara pada saat yang sama, perlunya mendorong publik untuk lebih menghargai warisan budaya.


KESIMPULAN

Makalah ini berusaha memberikan wacana penelitian arkeologi terapan dengan menggunakan metode valuasi ekonomi, sebuah metode untuk melakukan penilaian atau pendugaan nilai ekonomis barang dan jasa yang biasanya diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Tampaknya metode valuasi ekonomi ini juga dapat diterapkan dalam studi tentang pengelolaan sumberdaya arkeologi, meskipun diperlu dicermati, mengingat sumberdaya arkeologi adalah barang publik non market, sehingga dalam penerapan valuasi ekonomi juga dibutuhkan kecermatan dalam penerapannya. Di beberapa negara maju, metode valuasi ekonomi diandalkan sebagai salah satu metode yang menghasilkan beberapa instrument analistis, terutama dalam mengambil tindakan empiris, terutama dalam soal kebijakan pengelolaan sumberdaya budaya, dalam hal ini warisan budaya.

Dalam penerapannya, masih banyak hal yang harus dipelajari, antara lain menyangkut instrument penelitian antara lain teknik-teknik wawancara dan survey yang diterapkan dalam beberpa metode waluasi ekonomi antara lain metode valuasi kontinjen (contingent valuation method, CVM), metode untuk melihat seberapa besar keinginan untuk membayar (willines to pay, WTP dan menerima (willingness to accept, WTA) pengguna sumberdaya arkeologi dan sebagainya. Metode valuasi ekonomi yang biasanya diterapkan dalam studi pengelolaan sumberdaya alam ini, sesungguhnya merupakan metode untuk melihat seberapa besar nilai finansial yang dihasilkan sumberdaya arkeologi ketika pada saat yang sama kita dibebani kebutuhan pendanaan untuk konservasi. Tentu dengan metode ini, nilai-nilai perbandingan finansial ini dapat menjadi bahan pertimbangan tentang prioritas kebijakan (investasi) pemerintah dan publik terhadap pengelolaan dan pengembangan sumberdaya arkeologi.


DAFTAR PUSTAKA

Adrianto,L., 2006. Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut. PKSPL IPB Bogor 2006

Bishop, J.T. 1999. Valuing Forests : A Review of Methods and Applications in Developing Countries. International Institute for Environment and Development. London

Iqbal, Muhammad 2006 Analisis Nilai Ekonomi Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh Di Kota Sabang. Tesis. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Kevin J. Boyle, 2003. Contingent Valuation in Practice. In Champ, Boyle, and Brown (eds), A Primer on Nonmarket Valuation. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishing

Kurniawan, Rachman, dkk, 2009 Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Kawasan Karst Maros Pangkep. Jurnal Ekonomi Lingkungan Vol.13 No.1

Kusnandar, 2008 Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Tesis.Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Mourato, Susana and Mazzanti, Massimiliano, 2002 Economic Valuation of Cultural Heritage: Evidence and Prospects dalam Assessing the Values of Cultural Heritage (Marta de la Torre, ed). Research Report. The Getty Conservation Institute, Los Angeles.

Munasinghe. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Environmental Paper Number 2.

Mundardjito, 2005 Masalah Metode Penilaian Benda Cagar Budaya. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi Ke-X, diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia pada tanggal 26—30 November 2005 di Hotel Sahid, Yogyakarta.

_____________, 2006 Valuasi Tinggalan Budaya Yang Terselamatkan dari Bencana Alam. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Pelacakan Valuasi Risiko Bencana, diselenggarakan oleh Pusat Studi Bencana UGM, tanggal 25 November 2006 di Yogyakarta (diakses dari httparkeologi.fib.ui.ac.id, tanggal 23 Agustus, 2011).

Navrud, Stale dan Ready, Richard C. Valuing Cultural Heritage. Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts. Edward Elgar Publishing Ltd., UK, World banki. USA.

Pearce, D. 1992. Economic Valuation and The Natural world. World Bank Working Papers. The World Bank. New York

Suaparmoko, M. 2006 Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep, Metode Perhitungan dan Aplikasi). BPFE. Yogyakarta

Throsby, David, 2000 Economic and Cultural Value in The Work of Creative Artists dalam Value and Heritage Conservation (Avrami Erica, et. al) Research Report. The Getty Conservation Institute. Los Angeles

*MAKALAH PIA 2011