Nunus Supardi*

“Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam”. (Prof. Dr. Daoed Joesoef)


Pendahuluan

Dalam mukadimah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) maupun dalam Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia, seorang arkeolog berjanji antara lain menyinggung hubungan antara arkeologi dengan kehidupan masyarakat. Bunyi lengkap mukadimah itu sbb: ”Sebagai warganegara yang menyadari pentingnya warisan budaya nasional, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemanfaatan bagi kehidupan masyarakat serta untuk memperkukuh jadidiri bangsa, maka ahli arkeologu Indonesia mengabdikan diri pada ilmu dan pengetahuan arkeologi dengan pemikiran, pendekatan, dan cara-cara yang positif ilmiah serta dengan penuh tanggung jawab kepada nusa dan bangsa”.

Bertolak dari mukadimah dan bukan sekedar meniru slogan ”Memasyarakatkan Olah Raga dan Mengolahragakan Masyarakat”, lalu membuat judul ”Arkeologi untuk Masyarakat – Masyarakat untuk Arkeologi”, tetapi dalam kenyataan antara arkeologi dan masyarakat dan sebaliknya seharusnya terus menyatu. Bukankah tinggalan masa lalu (kepurbakalaan) itu lahir, besar dan lestari karena pembelaan dan pemuliaan yang dilakukan oleh masyarakat? Bahkan sebaliknya, tinggalan masa lalu itu rusak, hancur, musnah juga dapat terjadi karena kesalahan masyarakat.


Hak Masyarakat

Salah satu kebutuhan yang menjadi hak setiap anggota masyarakat seperti yang diamanatkan oleh pasal 28C ayat (1) UUD 1945 adalah hak memperoleh manfaat dari seni dan budaya. Bunyi lengkap ayat itu adalah: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dalam kaitan dengan judul makalah, fokus manfaat dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi adalah ilmu pengetahuan dan seni budaya (kepurbakalaan) sebagai bagian dari kebudayaan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu telah disahkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Di dalam UU ini secara jelas dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Tetapi selama ini ketika orang berbicara tentang kebijakan publik, perhatian publik sendiri lebih tertuju kepada pelayanan kebutuhan sandang, pangan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kesempatan mendapatkan perlindungan keamanan, perlindungan hukum, pelayanan transportasi, pelayanan administrasi masyarakat dan sebagainya. Boleh dikatakan munculnya keluhan karena kebutuhan pelayanan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari bidang kepurbakalaan masih tergolong kecil dibanding dengan bidang-bidang yang lain.

Tetapi publik sepertinya tidak perduli terhadap ada atau tidak adanya kebijakan pelayanan publik tentang kepurbakalaan. Selain tidak perduli, publik juga lebih berpandangan masalah kebijakan pelayanan publik adalah menjadi kewajiban pemerintah semata. Pola pandang seperti ini perlu diluruskan karena lahirnya kebijakan publik tidak hanya datang dari birokrasi pemerintah, melainkan dapat pula datang berkat dorongan masyarakat. Dapat datang dari perseorangan, kelompok, LSM termasuk organisasi profesi seperti organisasi bidang kepurbakalaan.

Selain itu juga diikat dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mendapatkan informasi adalah hak asasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan ciri demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Untuk melayani hak masyarakat mendapatkan informasi menjadi kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangan termasuk lembaga-lembaga yang mengurus Arkeologi (Pasal 7).

Sementara itu dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diatur tentang pemanfaatan cagar budaya diamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan BCB untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengtahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (Pasal 85). Mengingat pemanfaatan itu berhubungan dengan masalah kelestarian BCB maka dalam pemanfaatan itu diatur tentang perizinan pemanfaatannya.

Dalam harian Kompas 20/9/2011 ditulis Pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal yang sama juga dinyatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat melakukan sosialisasi reformasi birokrasi kepada pejabat pemerintah provinsi di Jakarta, 19/9/2011 yang lalu. Akuntabilitas kinerja instansi perlu pembenahan dan harus berorientasi pada hasil.

Apa yang ditulis oleh Kompas harus dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kesiapan kebudayaan dalam menyediakan bahan informasi pelestarian arkeologi untuk masyarakat. Kebijakan nasional dalam hal penyebaraan informasi kebudayaan yang pernah digagas dengan membentuk wadah Pusat Informasi Budaya (1985-an) perlu dilanjutkan dengan didukung oleh Bagian/Bidang informasi di semua unit kerja kebudayaan, termasuk Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Segala fasilitas penyebaran informasi harus dimanfaatkan secara optimal: cetak, elektronik, Internet, pameran, sosilisasi, seminar, dialog dll. Sasaran sosialisasi diprioritaskan pada generasi muda. Selain itu juga melakukan pelestarian seluruh sub-disiplin arkeologi (ada pada uraian berikutnya) yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.


Sub-disiplin Arkeologi

Setiap kali bicara tentang kepurbakalaan (arkeologi) masih ada orang yang belum memahami, baik mengenai makna, peran dan sub-sub disiplin yang mengiringinya. Untuk memahami semua itu saya selalu teringat pendapat Prof. Daoed Joesoef. Menurut beliau kajian ilmu yang mempelajari kehidupan manusia melalui analisis jejak tinggalan budaya masa lalu untuk menjelaskan asal dan perkembangan suatu peradaban disebut arkeologi. Ilmu arkeologi pada dasarnya adalah ilmu untuk mengungkap asal usul manusia, termasuk mengungkap asal usul manusia Indonesia. Dalam melaksanakan misi pengungkapan itu haruslah bekerja sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Menurut Prof. Daoed Yoesoef: “…kalaupun arkeologi tidak bisa sendirian menjawab sepenuhnya suatu pertanyaan yang sudah dan akan terus mengusik manusia sepanjang sejarah peradabannya, yaitu ‘sangkan paraning dumadi’ (asal usul dan tujuan penciptaan), paling sedikitnya disiplin ilmiah yang satu ini diharapkan dapat menjelaskan ‘how the worlds become’ – bagaimana bumi menjadi human”.

Dapat dibayangkan betapa luasnya cakupan ilmu arkeologi karena ia mengkaji dan menjelaskan “bagaimana bumi menjadi human”. Berbagai hal yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya dapat digali datanya melalui arkeologi. Ilmu ini memiliki area pengkajian yang mencakup seluruh aspek yang dilakukan manusia dalam hidupnya. Ilmu ini mampu mengkaji ‘sangkan paraning dumadi’ bagaimana sistem pemukiman manusia masa lalu (setlement archaeology), mengkaji hubungan manusia dengan lingkungannya (environment archaeology), sistem perekonomiannya (economic archaeology) sistem kepercayaan (religion archaeology), kehidupan sosial (social archaeology), sistem nilai seni (art in archaeology) diaspora manusia masa lalu (geo-archaeology) sistem industri (industrial archaeology), yang berkaitan dengan lingkungan air (underwater archaeology) dan lain-lainnya. Pendeknya, ilmu ini memiliki tujuan yang mulia yakni membuka tabir misteri kehidupan manusia, dan kemudian merekonstruksikannya ke dalam sejarah kehidupan manusia masa lalu menyambung ke masa kini. Peran membuka tabir itu berada di tangan arkeolog, sehingga menurut Prof. Dr. Moendardjito, arkeolog adalah “detektif” masa lalu. Sementara itu, mengenai benda hasil penelitian arkeolog menurut Prof. Edi Sedyawati: “benda yang berasal dari masa lalu adalah suatu saksi budaya yang harus diperlakukan dengan ‘penuh hormat’ oleh para peneliti yang menemukannya di masa kini”. Adalah suatu kaidah baku dalam arkeologi, bahwa segala macam temuan dari masa lalu, baik temuan dari atas permukaan tanah maupun yang didapat dari penggalian dan dari bawah air, harus diberlakukan sebagai sangat penting sebelum dapat dibuktikan bahwa ”tidak penting” – ini pun tidak dengan kriteria yang sewenang-wenang. Sementara itu, menurut Angelo Guarino dari Kementerian Kebudayaan (Beni Culturali) Italia setiap material adalah bukti peradaban (Every material evidence of civiliztaion).

Ada beberapa sub-disiplin arkeologi lain yang memiliki kaitan dengan air seperti Maritime Archaeology, Nautical Archaeology, Naval Archaeology, Wetland Archaeology. Sub-disiplin Maritime Archaeology (Arkeologi Maritim) mengkaji situs, artefak, tinggalan manusia di lingkungan laut, danau, aliran sungai baik yang di dalam air maupun di rawa-rawa dan daratan pesisir. Masih ada beberapa sub-disiplin yang lain tetapi belum begitu populer dibandingkan dengan sub-disiplin di atas. Ada sub-disiplin yang disebut Riverine Archaeology atau Arkeologi Sungai, mengkaji situs dan artefak pada lalulintas sungai. Ada pula yang disebut Submerged Site Archaeology yang mengkaji situs dan artefak yang terjadi akibat terjadi genangan air karena turunnya permukaan tanah atau naiknya permukaan air (di darat). Adapun sub-disiplin yang lain adalah Water Saturated Sites, yang mempelajari artefak di rawa-rawa, paya-paya, dan situs tanah berair lainnya yang terbentuk karena perubahan pada permukaan air karena perubahan alam atau ulah manusia. Sub-disiplin ini juga sering disebut Wetland Archaeology.

Belakangan muncul sub-disiplin Arkeologi Bawah Air (Underwater Archaeology). Untuk sub-disiplin Arkeologi Bawah Air (ABA) termasuk disiplin “baru”. Disebut demikian karena artefak yang terkubur itu tidak berada dalam tanah melainkan di bawah air atau di bawah tanah di bawah air. Arkeolog yang memiliki perhatian terhadap keberadaan tinggalan budaya di bawah air adalah George Bass, dari University of Pensylvania. Untuk menjelaskan arkeologi bawah air, tahun 1960-an Bass menulis buku berjudul Archaeology Underwater. Di sini Bass tidak menggunakan nomenklatur Underwater Archaeology, seperti yang berkembang sekarang tetapi Archaeology Underwater. Alasannya karena bila seseorang menggali situs di hutan atau di padang pasir tidak dinamakan arkeologi hutan atau arkeologi padang pasir (”…people excave in jungles or deserts, but do not call it jungle or desert archaeology”). Dalam perkembangan selanjutnya, istilah tersebut tidak dapat dukungan. Orang lebih suka memakai istilah Underwater Archaeology, dan istilah inilah yang kemudian digunakan orang termasuk UNESCO.

Tampaknya misi kearkeologian selama ini masih lebih menitikberatkan penelitiannya pada arkeologi di darat. Arkeologi Bawah Air (ABA) dengan segala sub-disiplin ilmunya masih belum mendapatkan perhatian. Jangan dilupakan, kalau sekarang Indonesia dinyatakan sebagai “negara kelautan” menggantikan sebutan “negara kepulauan” perhatian terhadap ABA juga harus ditingkatkan. Perhatian terhadap arkeologi di darat sudah lama dan mempunyai sumbangan yang besar bagi ilmu-ilmu yang lain. Arkeologi darat sudah mendapatkan perhatian sejak berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW); Oudheidkundige Dienst (OD); dan Java Instituut (JI). Sementara itu perhatian terhadap ABA mulai muncul setelah terjadi berbagai kasus pengangkatan isi muatan kapal tenggelam secara ilegal.

Jika Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala ke depan akan meningkatkan pelayanan hasil pelestarian arkeologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan, maka pelestarian terhadap sub-disiplin yang lain harus lebih ditingkatkan. Patut diketahui, aktivitas yang berkenaan dengan kapal tenggelam sebagai bagian dari ABA hampir seluruhnya berlangsung dengan cara mengabaikan kaidah-kaidah ilmu kepurbakalaan. Akibatnya Indonesia mengalamai banyak kehilangan data yang dapat dijadikan sumber untuk merekonstruksi sejarah kemaritiman kita. Demikian pula dengan sub-disiplin yang lain seperti disebut di atas perlu dilakukan rintisan untuk penelitian dan perlindungannya.

Perubahan lingkungan bergerak dengan amat cepat, membuat lembaga pelestarian arkeologi yang sangat memerlukan keaslian dan keterawatan lingkungan selalu ketinggalan kereta. Banyak situs yang rusak karena pembangunan fisik baru sebelum dilakukan penelitian dan lokasi dinyatakan steril. Demikian pula halnya situs di bawah air. Apa yang dilakukan oleh sebuah Blog yang mengangkat Wetland Archaeology merupakan salah langkah untuk memperkenalkan sub-disiplin ini kepada masyarakat. Cara ini patut dikembangkan untuk menyebarluaskan sub-disiplin yang lain. Patut diketahui untuk melindungi situs Lahan Basah sudah ada konvensi yang disebut The Convention on Wetlands of International Importance, atau biasa disebut “the Ramsar Convention” tahun 1971.


Kewajiban Masyarakat

Pelestarian arkeologi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, sejak Belanda menjajah Indonesia. Bangsa Belanda yang memiliki tradisi pelestarian yang kuat, mendirikan beberapa lembaga yang melakukan upaya pelestarian kebudayaan, termasuk arkeologi. Berdirinya BGKW (1778), OD (1913) dan JI (1919) dll, meninggalkan hasil yang amat penting sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pelestarian kebudayaan Indonesia. Lembaga-lembaga itu sangat disegani di kawasan Asia, bahkan Eropa. Di lingkungan Asia pesaingnya hanya Siam Society di Thailand.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia kegiatan lembaga-lembaga itu diambil alih dan dilanjutkan oleh cendekiawan bumiputra hingga kini. Yang menarik, dalam masa transisi setelah merdeka dan Belanda kembali masuk ke Indonesia membonceng Sekutu, kelembagaan kebudayaan antara tahun 1945-1950 terjadi dualisme. Di samping terdapat kelembagaan kebudayaan yang dibentuk pemerintahan RI, juga masih aktif beberapa lembaga kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Baru setelah Belanda resmi meninggalkan Indonesia lembaga-lembaga itu diserahkan kepada pemerintah RI. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah BGKW hingga tahun 1950 masih aktif, dan baru pada tanggal 29/2/950 diserahkan kepada Pemerintah RI dan namanya berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia.

Hingga tahun 2011 pelestarian kearkeologian mengalami pasang surut. Pembelaan terhadap tinggalan arkeologi berupa pembinaan dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga arkeologi, sehingga tenaga di bidang arkeologi sepenuhnya ditangani oleh bumiputra baik sebagai peneliti, tenaga ahli dan teknisi. Pengembangan arkeologi dilakukan dengan merehabilitasi, merawat dan memugar berbagai tinggalan arkeologi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu keberhasilan sektor lain. Upaya perlindungan terutama dari sisi hukum, antara lain telah dihasilkan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagai pengganti Monumenten Ordonanntie Stbl. 238 tahun 1931. UU No. 5 Tahun 1992 diperbaharui menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pembelaan terhadap kelestarian arkeologi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Tetapi selain itu “pembalakan” terhadap kelestarian tinggalan arkeologi juga meningkat dibandingkan dengan sebelum Indonesia merdeka. “Pembalakaan” tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang memahami arti dan pentingnya tinggalan arkeologi, melainkan oleh orang-oarang yang justru mengetahui betapa tingginya nilai (rupiah) tinggalan budaya. Tindak pencurian, pengangkatan dan pengiriman ilegal cenderung meningkat.

Khusus untuk penelitian arkeologi kalau mengikuti pendapat “Bapak Prasejarah” Indonesia, Prof. Dr. RP. Sujono, kondisinya justru cenderung berada dalam ketidakmandirian, terutama dalam kegiatan analisis dan interpretasi melalui penelitian arkeologis. Adanya intervensi dari luar secara terus menerus, dikhawatirkan akhirnya dapat melenyapkan identitas Arkeologi Indonesia sebagai aset ilmiah nasional. Selain itu juga menyatakan arkeologi Indonesia kini sedang berada dalam situasi tribulasi, yaitu berada dalam masa pertentangan dengan pola struktur yang tidak mengikuti pola kerja ilmiah arkeologi yang selama lebih satu abad diikuti untuk tetap berada dalam batas-batas persyaratan sebagai ilmu arkeologi yang berkembang secara global. Dalam era kompetisi dengan negara-negara yang mengembangkan ilmu arkeologi dengan penuh kesadaran dan taat pada prinsip-prinsip ilmiah, Arkeologi Indonesia kini berada di pinggir atau periferi kemunduran yang sulit diatasi.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah tanggal 1/1/2001 sebagian kewenangan Pusat telah diserahkan ke daerah. Ini berarti kewenangan Pusat yang sebelumnya penuh, kini berkurang banyak. Dalam Pasal 2 ayat (3) butir 11 angka 6) dinyatakan tentang kewenangan yang masih ditangani Pemerintah, yaitu: ”Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyatan penelitian arkeologi”. Sementara itu dalam butir 7) dinyatakan: “Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional”, serta pada butir 10) disebutkan tentang: “Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia”, yang berarti masalah kewenangan bidang kebahasaan dan kesastraan masih berada di Pusat.

Dengan modal kewenangan yang masih ada seharusnya ada pembahasan dan penyusunan konsep, kebijakan dan strategi pelestarian kebudayaan antara Pusat dan Daerah. Sayangnya, Kongres Kebudayaan 2003 dan 2008 tidak mengagendakan masalah ini. Patut dicatat keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kebudayaan termasuk bidang arkeologi di wilayah Gubernur atau Bupati/Walikota memerlukan iklim yang bersahabat karena lokasi kantor dan wilayah pelestariannya berada di bawah kewenangan pejabat-pejabat tersebut. Kehadiran UPT Daerah dengan nomenklatur dan tugas fungsinya mirip dengan UPT Pusat, perlu dikelola dengan baik agar koordinasi dan kerjasama pelestarian arkeologi antara Pusat dan Daerah yang terpandu.

Selain melakukan koordinasi dan kerjasama antarinstansi pemerintah perlu dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap kelestarian tinggalan arkeologi. Banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pembelaan terhadap kelestarian tinggalan arkeologi, karena tahu bahwa selain masyarakat mempunyai hak seperti disebut dalam Pasal 28 C, masyarakat juga mempunyai kewajiban seperti disebut dalam Pasal 28 J: “…tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang…”.


Penutup

Kalau kita kembali pada kutipan pendapat Prof. Daoed Joesoef di atas, pertanyaannya siapa yang harus memberikan ‘perhatian dan bimbingan’ terhadap arkeologi? Jawabnya, paling tidak ada empat elemen yang terlibat secara intens, yaitu: (1) masyarakat pemilik tinggalan arkeologi; (2) lembaga kearkeologian yang berkembang di masyarakat; (3) lembaga kebudayaan di lingkungan pemerintah termasuk instansi pemerintah terkait; dan (4) dunia usaha termasuk para pecinta.

Bila kita sepakat dengan jawaban itu, bukankah Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) sebagai organisasi profesi dan juga anggota masyarakat harus banyak menaruh perhatian dan bimbingan dalam pelestarian arkeologi dalam arti aktif melakukan pembelaan dan pemuliaan arkeologi. Masyarakat juga mempunyai kewajiban yang sama, di samping menuntut haknya untuk mendapat manfaat arkeologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan hidupnya. Arkeologi untuk masyarakat dan masyarakat untuk arkeologi.

Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya.

Kemanggisan, Jakarta, 1 Oktober 2011

*Sebelum pensiun pernah menjabat Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Direktur Purbakala, Staf Ahli Menbudpar dan Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Sekarang aktif di BKKI, LBI, Panitia Nasional Pengangkatan Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI) dan kini juga menjabat Wakil Ketua Lembaga Sensor Film RI.

*MAKALAH PIA 2011

Iklan