Djoko Dwiyanto
Arkeologi-FIB UGM


Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budayatelah berhasil disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam undang-undang ini terdapat banyak hal yang baru dan berbeda dengan undang-undang lama, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang di darat dan/atau di air. Satuan atau gugusan cagar budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, undang-undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. Secara yuridis, undang-undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang parapemangku kepentingan serta ketentuan pidana.

Di dalam praktik hukum, tentu undang-undang ini belum cukup operasional di lapangan karena masih diperlukan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Regulasi yang berada di bawah undang-undang, baik peraturan pemerintah maupun keputusan presiden hingga keputusan menteri sangat diperlukan segera mengingat dinamika perubahan cagar budaya di kalangan masyarakat sangat cepat. Untuk menyongsong ketersediaan perangkat perundangan itu, maka akan disajikan contoh kasus penanganan cagar budaya di Provinsi DIY, sebagai salah satu wilayah administratif yang memiliki kandungan cagar budaya sangat beragam.

Kata kunci: undang-undang; peraturan pemerintah; contoh implementasi di DIY.


Abstract

The ordinance of the Republik Indonesia (Undang-Undang)number 11 in 2010 is ready to change the old one as number 5 in 1992 about anything ofcultural heritage (Benda Cagar Budaya).Inthese new regulation have some aspectsbouthphilosophical, sociological, and yuridical. In philosophical aspect, they have not only thing/object (benda) but also building, structure, sites, and culturalheritage spacial both in the land and water. These compounds as a single or assembledge must be to preserve whichhave important value on historic, scientific, education, religious, and cultural by the fulfillment process.In sociological aspect, these regulationcoveredownership, authority, shift, compansation, and insentive. And in yuridical aspect, these regulationput in order about anything of conservation as well as protection (safe guarding), developing, and advantages. Into this part also include task and autority by the stakeholders and criminal certainty.

In the law of practices, these regulationhave no enoughtto operateinimplementation in the field. They are must be to follow up by the direct instruction (guidance) as a lower level, viz.government ordinance, presidencial ordinance, and ministry ordinance. They have need an direct regulation or direct implementation because cultural heritage have changed so very quickly into the people. However, to welcome and waiting for the direct regulation Iwill show the case of cultural heritage conservation (management) in Yogyakarta Special Territory, wichh have somevariousthing of archaeological object.

Key words: law; government ordinance; implementation case in Yogyakarta Special Territory (DIY).


I. PENGANTAR

Semenjak gelombang reformasi bergulirlebih dari satu dasawarsa yang lalu, sebenarnya wacana yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia belum berubah secara signifikan, yaitu meliputi isu demokratisasi, disintegrasi bangsa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan otonomi daerah. Demokratisasi muncul dengan deras meluas semula terjadi ketika pergantian kekuasaan pimpinan nasional yang ditengarai sebelumnya sangat bersifat otoriter dan sentralistik, kemudian bergeser sedikit pada skala yang lebih kecil, yaitu tentang tata cara pergantian pimpinan daerah. Sementara itu euforia kebebasan memunculkan anggapan mau benarnya sendiri, sehingga muncul friksi dan konflik di mana-mana yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pembangunan yang diterapkan selama ini telah menciptakan arogansi sektoral dan berlangsung sangat parsial, tetapi dalam perkembangannya bergeser ke arah arogansi kedaerahan atau provinsial/residensial. Demikian pula perubahan paradigma pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan baru berhenti pada aras elite, khususnya sebagai komoditas saat berlangsungnya kampanye.

Secara konstitusional pemberlakukan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 niscaya telah mengakibatkan munculnya berbagai persepsi dan interpretasi, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Salah satu produk perundangan yang masih menjadi perbincangan karena terdapat celah-celah dalam implementasinya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah ini kecuali upaya mencegah permasalahan yang mungkin timbul dan mencarikan solusi sementara bagi permasalahan yang muncul di permukaan, terutama dengan pendekatan sektoral. Demikian pula tidak terkecuali bagi sektor kebudayaan dan pariwisata, dalam pelaksanaan di lapangan sering dijumpai benturan peraturan dan tarik menarik kepentingan terhadap pengelolaan cagar budaya, yang meliputi pelestarian dan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya.

Isu-isu seperti di atas secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan kerangka pikir dalam pembangunan, misalnya penyegaran atas makna wawasan kebangsaan dan makna tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance and prestigefull). Sementara itu otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batasan ini sering dipersepsikan terbalik, yaitu memikirkan kewenangan daerah dahulu (yang menguntungkan daerah bersangkutan), baru kemudian menciptakan regulasinya. Padahal sesungguhnya, hakikat otonomi daerah sebenarnya adalah mencakup tiga hal penting, yaitu good governance, kemandirian, dan komplementasi, sedangkan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan tiga syarat penting yaitu berpihak pada rakyat, transparansi, dan akuntabilitas. Hal-hal seperti tersebut di atas sudah barang tentu juga mempengaruhi sistem, cara kerja, dan kinerja para pamong budaya di berbagai daerah agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jaman yang tengah terjadi. Oleh karena itu sangat mendesak untuk diadakan pengkajian terhadap sistem pengelolaan sumber daya budaya (cultural resources management), yang terutama terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya, sejak dari inventarisasi, pendaftaran, penetapan, pemeliharaan hingga pemugaran atau pemulihan kembali dan pemanfaatannya, dalam rangka menghadapi era otonomi daerah.

Seperti diketahui bahwa di kalangan instansi pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan yang menjadi pedoman utama adalah adanya peraturan perundangan sebagai panduan kerja, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Fasilitasi regulasi telah mengalami kemajuan, sejak perundangan pertama yang masih sangat parsial, khususnya terhadap tinggalan budaya artefaktual yaitu sejak Monumenten Ordonantienomor 19 tahun 1913 (stbl. tahun 1931 nomor 238 dan diubah menjadi nomor 21 tahun 1934/stbl. tahun 1934 nomor 515), kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Undang-undang ini juga telah berhasil diganti/disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada bagian lain sudah terbit lebih dahulu Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Menurut khabar yang dapat dipertanggungjawabkan rintisan untuk penyusunan Undang-Undang tentang Kebudayaan juga sedang dalam proses penggodokan di Komisi X DPR-RI.

Oleh karena itu, sambil menunggu tersedianya regulasi tentang kebudayaan, maka perlu terus disosialisaikan kepada masyarakat tentang pemahaman bahwa pelestarian dan perlindungan terhadap berbagai tinggalan budaya itu sesungguhnya wajib dilakukan dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Pelestarian dan perlindungan dapat dilakukan secara fisik dengan cara memelihara (preservasi) dan merawat (konservasi), maupun dengan cara perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan terutama oleh ulah manusia. Pada ranah inilah mendesak diperlukan petunjuk pelaksanaan undang-undang untuk melindungi berbagai tinggalan budaya, terutama dari perbuatan (ulah) manusia yang meliputi tinggalan budaya yang berwujud ide/gagasan atau tata nilai (intangible),maupun yang bersifat artefaktual (tangibel).


II. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perangkat perundangan ikutannya, hingga kini dalam implementasinya belum berjalan dengan baik. Bagi pemerintah daerah masih ditemukan berbagai celah yang dapat mengakibatkan duplikasi tugas atau sebaliknya berbagai urusan tidak tertangani sama sekali. Sebagai ilustrasi, setiap daerah bahkan menerjemahkan dan mempersepsikan nomenklatur kelembagaan juga berbeda-beda karena ketiadaan peraturan perundangan yang dijadikan pedoman. Hal yang sama juga terjadi pada bidang kebudayaan dan pariwisata, terjadi ketidakseimbangan dalam implementasi di lapangan di antara keduanya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 38 tahun 2007 telah diatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Secara keseluruhan PPRI ini mengatur tentang Urusan Pemerintahan, Pembagian Urusan Pemerintahan (yang kemudian disebut Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan), Pengelolaan urusan Pemerintahan Lintas Daerah, Urusan Pemerintahan Sisa, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pembinaan Urusan Pemerintahan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup. Pada BAB III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan pada Bagian Kedua tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (pasal 7) disebutkanterdapat 26 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk kebudayaan {ayat (2) huruf w} dan delapan urusan pilihan termasuk pariwisata {ayat (4) huruf e}.

Selanjutnya secara rinci matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata disajikan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari PPRI ini. Di dalam Sub Bidang Kebijakan Kebudayaan ruang lingkupnya terdiri atas Sub-Sub Bidang (1) Kebudayaan, (2) Tradisi, (3) Perfilman, (4) Kesenian, (5) Sejarah, dan (6) Purbakala. Kemudian di dalam Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan hanya terdiri atas satu urusan yaitu Penyelenggaraan (32 butir). Hal-hal yang terkait dengan pokok bahasan dalam Pengelolaan Cagar Budaya ini, khususnya adalah sub-sub Bidang Purbakala dan sub-sub Bidang Penyelenggaraan tentang perizinan BCB, penanganan BCB, Registrasi BCB, Penetapan BCB, Penyelenggaraan kerjasama perlindungan dan pemanfaatan BCB, Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam pengelolaan BCB, dan perizinan survei dan pengangkatan BCB.

Meskipun sudah tertera secara jelas dalam matriks pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, tetapi implementasi di lapangan masih memerlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Beberapa saat yang lalu telah terbit Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya tertanggal 24 November 2010.Bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebenarnya telah lebih dahulu menyiapkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya serta kelengkapan teknis berupa Peraturan Gubernur nomor 74 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi KCB dan BCB, Pergub. nomor 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan KCB dan BCB, serta Pergub. nomor 76 tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian KCB dab BCB. Bahkan regulasi untuk aspek kebudayaan tak benda (intangible culture) juga telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Oleh karena itu evaluasi terhadap penerapan regulasi dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan, sambil menunggu implementasi UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, akan diuraikan dalam makalah ini contoh kasus pelaksanaan di Provinsi DIY sebagai bahan diskusi.


III. IMPLEMENTASI REGULASI DAN PERMASALAHANNYA

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan Cagar Budaya di Indonesia telah tersedia cukup memadai, mulai dari tingkat UUD sampai peraturan pelaksanaannya. UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”(setelah Amandemen bunyinya tetap sama ). Di dalam penjelasan disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian sangat jelas bahwa dasar filosofi pasal dan ayat ini adalah demi kemakmuran rakyat dan bukan untuk kemakmuran orang seorang.

Amanat Undang-Undang Dasar itu kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) dan kemudian telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 11 tahn 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini memuat ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan ketentuan pidana. Secara formal undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya penyempurnaan dari Monumenten Ordonansi Statsblad 238 tahun 1931 buatan Pemerintah Hindia Belanda dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan jiwa jaman. Namun demikian, sebelum dapat diimplementasikan banyak pihak merasakan perlunya segera diterbitkan petunjuk pelaksanaannya. Melalui sumber yang dapat dipercaya, saat ini sedang disiapkan dan ditargetkan selesai tahun ini adalah tersusunnya tiga Peraturan Pemerintah sebagai prioritas, yaitu tentang Pelestarian Cagar Budaya, Registrasi/Pendaftaran Cagar Budaya, dan tentang Museum.

Beberapa saat setelah diundangkannya UU tentang BCB (nomor 5 tahun 1992), waktu itu juga telah diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksaan UU tentang BCB. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Penguasaan, Pemilikan, Pendaftaran, Pengalihan, Penemuan dan Pencarian, Perlindungan dan Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Pidana. Secara rinci dan operasional ketentuan dalam PP ini pun telah diikuti dengan perangkat peraturan perundangan berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu) nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs. Selain itu masih terdapat dua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lain, yaitu nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan BCB serta nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.Secara khusus Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BCB yang berada di museum adalah PP nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan BCB di Museum. Selama belum ada penggantinya, sementara regulasi ini dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan Cagar Budaya.

Dengan demikian sesungguhnya perangkat lunak yang berhubungan dengan pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, bahkan pemilikan dan penguasaan CB sudah tersedia cukup memadai. Oleh karena itu upaya-upaya atau percobaan untuk mengaburkan arti kasus-kasus pencurian dan/atau pemalsuan yang menimpa CB baik yang berada di lapangan maupun yang menjadi koleksi museum sesungguhnya sudah tidak memiliki celah. Negosiasi, tawar menawar, atau bentuk-bentuk pengaburan makna perlindungan terhadap benda koleksi museum harus dikenai sanksi pidana seperti tertera dalam peraturan perundang-undangan di atas. Ketentuan yang selama ini dianggap tidak menimbulkan efek jera, dalam undang-undang yang baru telah diperbaiki dan disesuaikan dengan jiwa jaman.Dengan demikian diharapkan sanksi pidana dalam undang-undang ini jika diterapkan pada masa sekarang memiliki makna yang signifikan. Secara kalkulatif antara sanksi pidana dan denda yang dikenakan kepada pelanggar diharapkan sepadan dengan ‘harga’ sebuah tinggalan budaya jika benda itu diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap UURI nomor 11 tahun 2010 yang memberikan amanah agar segera disediakan perangkat peraturan pelaksanaannya dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pasal yang secara eksplisit memerintahkan disusunnya peraturan pemerintah dan kelompok kedua adalah beberapa pasal yang mengingat kepentingannya berpeluang untuk mencegah terjadinya konflik jika disediakan regulasi yang jelas sebagai referensi pelaksanaannya. Hasil inventarisasi terhadap pasal yang memerintahkan disediakannya peraturan pemerintah adalah sebagai berikut.

No.

Pasal

Ayat

Perintah tentang:

1.

12

(4)

Pengambilalihan Kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya

2.

16

(5)

Pengalihan kepemilikan yang disebut dalam ayat sebelumnya.

3.

18

(5)

Cagar Budaya di Museum

4.

22

(3)

Kompensasi dan insentif bagi seseorang yang telah melindungi Cagar Budaya

5.

25

-

Penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya

6.

27

-

Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya

7.

29

(6)

Pengambilalihan pendaftaran Cagar Budaya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

8.

34

(1)   & (2) Penetapan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di dua wilayah administratif.

9.

49

- Pemeringkatan Cagar Budaya

10.

52

- Register Nasional Cagar Budaya

11.

60

- Penyelamatan Cagar Budaya

12.

67

(3) Pemberian izin dalam Pengamanan Cagar Budaya secara berjenjang.

13.

70

Pemberian izin membawa Cagar Budaya  ke luar wilayah, selain untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

14.

71

- Pengamanan Cagar Budaya

15.

74

- Tata Cara Penetapan Sistem Zonasi

16.

76

(6) Pemeliharaan Cagar Budaya

17.

77

(6) Pemugaran Cagar Budaya

18.

81

(2) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

19.

84

- Pengembangan Cagar Budaya

20.

93

- Pemberian izin Pemanfaatan Cagar Budaya

21.

94

- Pemanfaatan Cagar Budaya

22.

97

(5) Pengelolaan Cagar Budaya

23.

99

(3) Pengawasan dan Penyidikan Cagar Budaya

24.

117

- Tenggat waktu 1 (satu) Penetapan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini (24 November 2011).

Selain yang nyata-nyata menjadi perintgah atau amanah dari UURI nomor 11 tahun 2010 di atas, terdapat beberapa pasal dan ayat yang pantas mendapat perhatian seksama, baik karena pengalaman di lapangan sebelumnya atau celah-celah yang diduga akan menimbulkan friksi dan/atau konflik. Beberapa contoh di antara pasal dan ayat itu adalah sebagai berikut.

No. Pasal ayat Tentang sesuatu dan Permasalahan yang diduga akan muncul:
1. 12

(4)

Pengambilalihan kepemilikan Cagar Budaya oleh Pemerintah. Hal ini harus diantisipasi dan diakomodasi dalam peraturan perundangan tentang seberapa jauh kekuatan dukungan pembiayaan oleh Pemerintah, jika harus menggunakan cara ganti rugi (hadiah temuan ?).
2. 23

(2)

Pengambil alihan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah beserta konsekuensinya secara struktural, institusional, dan finansial.
3. 24

(1)

Kompensasi bagi setiap orang yang benda, bangunan, struktur, dan lokasinya ditetapkan sebagai Cagar Budaya, terutama kosekuensinya secara struktural, institusional, dan finansial.
4. 30

-

Tanpa mengurangi ikhtikad baik Pemerintah memberikan fasilitasi pembentukan sistem jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital, kenyataan penyediaan anggaran bidang kebudayaan (khususnya Cagar Budaya) selama ini kurang memadai.
5. 33 (1)-(5) Beberapa permasalahan yang diduga akan muncul, antara lain:

  1. Batas waktu penetapan oleh Bupati/Walikota terhadap Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
  2. Tim Ahli Cagar Budaya seperti dimaksud dalam pasal 31hingga pasal 33 perlu adanya kriteria, persyaratan khusus, dan sertifikasi.
  3. Ayat (2) memberikan implikasi terhadap keterangan kepemilikan sebagai bukti yang sah terhadap hak bagi pemilik (non pemerintah).
6. 37 (1)dan (2) Kesiapan sistem Register Nasional Cagar Budaya yang akomodatif, implementatif, dan jaminan keterlaksanaannya.
7. 47

-

Bandingkan dengan pasal 37, harus ada jaminan ketersediaan Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatan/jenjangnya.
8. 77 (2)butir d. Bandingkan dengan pasal 37 dan 47, kompetensi harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian.
9. 96 (1)

Huruf

l

“memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya”, artinya harus tersedia setiap saat ‘penghargaan’ itu apa pun bentuknya.
10. 97 (1)sd.

(4)

Idealisme pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya harus didukung dengan piranti terkait, struktur pemerintahan, kompetensi anggota badan, dan dukungan fasilitas dan finansial.
11. 98 (3)&

(4)

Perlu diantisipasi kondisi dan persepsi Pemerintah dan Pemerintah terhadap Cagar Budaya di Era Otonomi ini.

Analisis terhadap daftar inventarisasi masalah di atas diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam penyusunan Peraturan Perundangan sebagai Petunjuk Pelaksanaan UURI nomor 11 tahun 2010, sehingga implementasi di lapangan tidak mempersulit petugas pelaksana dan memperkecil kemungkinan friksi dan konflik di antara pihak yang berkepentingan.

Secara khusus, di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sepertidisebut di muka, telah diterbitkan sebuah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah, artinya merupakan produkbersama antara Legislatif dan Eksekutif, yaitu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya beserta Penjelasannya. Pada kenyataannya tentang kawasan ini memang baru dimuat secara eksplisit dalam UURI nomor 11 tahun 2010, sementara itu kenyataan di lapangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa Kawasan Cagar Budaya yang memang patut dilindungi. Oleh karena itu dapat disebut satu langkah lebih maju untuk mencegah derasnya ‘kerusakan’ kawasan cagar budaya di wilayah DIY sambil menunggu terbitnya petunjuk pelaksanaan terhadap undang-undang baru tentang Cagar Budaya. Selain itu, sebagai petunjuk teknis juga telah ditetapkan Regulasi tentang Kawasandan Benda Cagar Budaya dalam bentuk Peraturan Gubernur, yaitu Peraturan Gubernur nomor 74 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya,Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, dan Peraturan Gubernur nomor 76 tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Dengan demikian dari segi regulasi di wilayah Provinsi DIY ini sudah cukup memadai, tinggal mendorong adanya kerjasama sinergis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar penegakkannya juga dapat terjaga.

Selanjutnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di atas harus terus dilaksanakan agar regulasi ini benar-benar aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa catatan sebagai bahan diskusi dapat disebutkan kendala dalam implementasi regulasi yang tersedia di wilayah Provinsi DIY sebagai berikut.

1. Ketika UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah terbit, maka pelaksanaan Perda nomor 11 tahun 2005 perlu memperhatikan dan melakukan penyesuaian terhadap beberapa hal, di antaranya:

a. Dasar Hukum dalam konsideran “Mengingat” harus disesuaikan
b. Penyesuaian terhadap jenis Cagar Budaya yang meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
c. Penerapan sanksi pelanggaran yang dapat menimbulkan efek jera, karena sanksi Peraturan Daerah hanya bersifat pembinaan sehingga perlu mengacu pada peraturan di atasnya.
d. Perlu pencantuman peraturan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengembangan BCB dan KCB.
e. Perlu penyiapan petugas PPNS Bidang Kebudayaan yang dapat mengawal keberadaan Perda dan Pergub.

2. Selama lebih kurang dua tahun implementasi Pergub nomor 74 dan nomor 75 tahun 2008 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan penetapan status dan kelas (klasifikasi) BCB di Provinsi DIY belum didukung pelaksanan kegiatan dan anggaran dari Kabupaten/Kota.
b. Perlu pemikiran dan solusi tentang konsekuensi bagi pemilik BCB yang menolak untuk ditetapkan.
c. Perlu sinkronisasi dan harmonisasi tugas dan kewenangan antara instansi Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dengan UPT Pusat yang ada di daerah dalam klasifikasi dan penetapan BCB.

3. Penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pergub nomor 76 tahun 2008 ditemukan permasalahan sebagai berikut.

a. Pemberian penghargaan dalam Pergub ini baru mencakup BCB tidak bergerak, tetapi belum mengatur tentang BCB bergerak.
b. Besarnya insentif belum sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan dan perlindungan BCB Kelas C (Provinsi).
c. Perlu penguatan terhadap konsistensi dan kesinambungan pemberian penghargaan terhadap BCB Kelas C yang sudah ditetapkan.
d. Pelaksanaan Pergub ini belum didukung dengan komitmen dan kesepakatan dari instansi terkait, misalnya Kanwil Ditjen Pajak, PLN, PDAM, dan Kementerian BUMN dengan Pemerintah Provinsi DIY.

Sehubungan dengan berbagai kendala dalam implementasi Regulasi di atas, termasuk tentang Bangunan Cagar Budaya perlu dicarikan solusi bersama antarinstansi yang terkait dengan kebudayaan (khususnya kepurbakalaan) dan antarpemerintah dalam wilayah administrasi tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


IV. WUSANA KATA DAN EKSPEKTASI

Salah satu respon masyarakat yang cukup mewakili suara beberapa pemilik dan/atau pengelola CB (termasuk Bangunan Cagar Budaya) adalah kurang memadainya penghargaan pemerintah terhadap keberadaan CB itu. Apalagi jika penghargaan atau apresiasi pemerintah itu diukur dengan nilai nominal uang yang diterima oleh pemilik dan/atau pengelola, masih jauh panggang dari api. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif untuk mengubahcara berfikir pragmatis yang dikaitkan dengan upaya pelestarian Cagar Budaya di Tanah Air.Para pemangku kepentingan (stakeholders) pasti sangat mengharapkan kejelasan tentang kriteria Cagar Budaya yang dilindungi, kepastian dan penegakkan hukum (law enforcement), serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu prioritas pertama yang harus segera didorong adalah segera lahirnya petunjuk pelaksanaan terhadap Undang-Undang tentang Cagar Budaya sebagai pengganti Peraturan Pemerintah lama yang sudah tidak sesuai dengan jiwa jaman. Salah satu dari sekian banyak permasalahan adalah dalam hal penetapan CB, penegakan hukum dan sanksi yang dapat menimbulkan afek jera bagi pelaku pelanggaran.

Selain itu, di antara sarana yang diperlukan dalam gerak sinergi antarpemangku kepentingan adalah tersedianya regulasi di setiap jenjang wilayah pemerintahan yang dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk implementasi kewenangan masing-masing. Regulasi dalam jenjang Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas tugas dan kewenangan instansi yang mengurusi bidang kebudayaan dengan instansi yang menjadi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di daerah. Kenyataan yang sering terjadi adalah terjadinya tumpang tindih atau terjadinya program kegiatan terhadap objek sasaran yang sama di suatu daerah atau bahkan dijumpai Cagar Budaya yang tidak tertangani, baik oleh Pemerintah Daerah maupun UPT Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di daerah. Demikian pula tidak kalah pentingnya adalah pencegahan terhadap kasus-kasus penyimpangan atau tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap Cagar Budaya sebaiknya dilakukan bersama-sama secara sinergis dari segenap stakeholders, jika perlu berupa gerakan nasional agar tidak terulang peristiwa yang sama di kemudian hari.


BAHAN ACUAN:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (sampai dengan Amandemen IV) dan Penjelasannya, Surakarta: Penerbit Pusaka Mandiri, 2010.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Penjelasannya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
b. Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
c. Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
d. Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005.
8. Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
9. Peraturan Gubernur DIY:
a. Nomor 74 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.
b. Nomor 75 tahun 2008 tentang tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.
c. Nomor 76 tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

*MAKALAH PIA 2011