Beranda

Penyediaan SDM Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Tinggalkan komentar

Oleh: Titi Surti Nastiti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional


1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Adanya penggantian undang-undang ini karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma pelestarian Cagar Budaya.

Dengan keluarnya undang-undang yang baru, tentunya selalu ada masalah-masalah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut ke masyarakat. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menyediakan tenaga-tenaga ahli yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tenaga-tenaga yang diatur meliputi Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya dan Kurator. Di samping itu juga diperlukan Tim Pengolah Data untuk membantu Tim Ahli Cagar Budaya bekerja dalam menetapkan Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, dan Kurator, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya seharusnya telah berfungsi mulai tahun 2011. Namun pada kenyataannya orang-orang atau petugas yang diatur dalam undang-undang tersebut belum tersedia. Sehubungan dengan itu, yang akan dibicarakan dalam makalah ini adalah (1) apakah tenaga arkeologi bisa memenuhi kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data di seluruh Indonesia; (2) bagaimana cara untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya untuk memenuhi kebutuhan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang meliputi siapa saja yang dapat mengikuti sertifikasi sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data dan siapa yang berhak mengeluarkan serifikat untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data.


2. Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya diatur bahwa dalam menetapkan Cagar Budaya atau benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya harus ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Adapun yang dimaksud dengan Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya (seperti yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya hal. 8). Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya di seluruh Indonesia diperkirakan 5.028 orang dengan catatan apabila mengikuti konsep RPP Register Nasional Cagar Budaya yang sedang dibuat, yang menyebutkan setiap Pemerintah Daerah wajib memiliki Tim Ahli Cagar Budaya yang masing-masing berjumlah 7-9 orang, adapun di Pemerintah Pusat sebanyak 15 orang. Dengan demikian perhitungannya adalah:

([15] + [33 prov x 9 = 297] + [524 kab/kot x 9 = 4.716]) = 5.028 Orang

Orang-orang yang dipilih menjadi anggota tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari multi disiplin, jadi tidak semata-mata hanya orang yang mempunyai bidang keahlian arkeologi. Disiplin ilmu lainnya yang diperlukan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya antara lain adalah antropologi, arsitektur, kesenian, sejarah, geologi, filologi, dan/atau keahlian lain yang mempunyai wawasan tentang kepurbakalaan. Tim Ahli Cagar budaya dapat berasal Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, maupun dari Masyarakat Hukum Adat.

Anggota tim dapat merupakan anggota organisasi profesi tertentu, akan tetapi tidak berarti bahwa mereka otomatis dapat diangkat sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Keanggotaan tim bersifat formal karena diangkat oleh Menteri atau Kepala Daerah setelah dinyatakan layak menjadi anggota melalui pendidikan yang difokuskan pada kemampuan untuk membedakan objek Cagar Budaya dan bukan Cagar Budaya sesuai dengan kriteria Undang-Undang Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya dalam menetapkan Cagar Budaya atau benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dibantu oleh sebuah tim yang menyiapkan berkas Cagar Budaya atau benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang akan ditetapkan. Tim yang membantu menyiapkan berkas/materi bagi Tim Ahli Cagar Budaya tidak disebutkan dalam undang-undang. Bagaimanapun, tim yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengolah Data dibutuhkan di tingkat operasional karena anggota Tim Ahli Cagar Budaya tidak melakukan pengumpulan data di lapangan. Jumlah anggota Tim Pengolah Data tidak ditetapkan, tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah. Tetapi setidaknya Tim Pengolah Data harus mempunyai petugas penerima daftar, petugas pemeriksa kelayakan data, petugas pengolah data, dan petugas penyiapan berkas. Selain melakukan pendaftaran atas Objek yang diusulkan, Tim Pengolah Data pun melakukan verifikasi atas data yang terkumpul, dokumen yang menyertai data, serta pemilikan Objek. Berdasarkan hasil verifikasi ini, Tim Pengolah Data menyusun berkas yang kemudian disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji.

Sehubungan dengan pekerjaannya tersebut, anggota Tim Pengolah Data harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan tugasnya. Juga harus dapat berkoordinasi dengan kewenangan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya maupun dengan Unit Pelaksana Teknis yang mengurus Cagar Budaya. Mengingat tidak semua Kabupaten/Kota memiliki SDM yang memenuhi kompetensi teknis dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan sebagai Tim Pengolah Data, maka diperlukan adanya sertifikasi agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka secara profesional.

Dengan mengambil perkiraan bahwa Tim Pengolah Data Pusat memerlukan 20 orang, Tim Pengolah Data Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing 10 orang, maka Tim Pengolah Data di setiap instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang kebudayaan, dibutuhkan sebanyak:

([20] + [33 provinsi x 10 = 330] + [524 kabupaten/kota x 10 = 5.240]) = 5.590 Orang

Selain itu Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Pengolah Data, masih diperlukan Tenaga Ahli Pelestarian dan Kurator. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan Tim Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya (lihat hal. 8). Tenaga Ahli Pelestarian diperlukan karena dalam persyaratan yang mengaturnya, tidak semua orang dapat melakukan pelestarian Cagar Budaya, kecuali mereka yang memiliki sertifikat sebagai Tenaga Ahli dengan kata lain yang diperlukan adalah Tenaga Ahli bersertifikat.

Sementara Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum (lihat ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya hal. 8). Meskipun sebenarnya seorang kurator tidak selalu bekerja sebagai kurator museum, karena instansi-instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang mempunyai koleksi seharusnya mempunyai kurator.


3. Sumber Daya Manusia

Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya seharusnya telah bekerja mulai tahun 2011. Targetnya, dalam tahun tahun 2012 Pemerintah telah dapat menetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data di tingkat nasional dan provinsi. Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini orang-orang atau petugas yang diatur dalam undang-undang tersebut belum tersedia.

Dengan perhitungan secara kasar seperti telah dijelaskan sebelumnya, diperkirakan lebih dari sepuluh ribu orang tenaga arkeologi yang diperlukan untuk memenuhi Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Yang menjadi tugas pemerintah adalah bagimana menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan tersebut dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyaringan sumber daya manusia untuk memenuhi agar perintah undang-undang dapat dilaksanakan secara konsekuen.

Apabila menghitung jumlah lulusan dari keempat Perguruan Tinggi yang mempunyai jurusan arkeologi, yaitu Universitas Indonesia, Jakarta (UI), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (UGM), Universitas Udayana, Denpasar (UNUD), dan Universitas Hasanuddin, Makassar (UNHAS) belum mencukupi. Adapun daftar lulusan sarjana arkeologi dari keempat Perguruan Tinggi tersebut adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia dari tahun 1959 sampai dengan April 2010 mengeluarkan 591 lulusan arkeologi, Universitas Gajah Mada dari tahun 1961 sampai tahun 2010 mengeluarkan 624 lulusan arkeologi, Universitas Udayana dari tahun 1964 sampai tahun 1984 mengeluarkan 45 lulusan arkeologi. Untuk tahun-tahun selanjutnya, menurut informasi salah seorang dosen Jurusan Arkeologi Universitas Udayana, Drs. I Gusti Ngurah Tarawiguna, M.Hum., Universitas Udayana mengeluarkan 5 sampai 10 lulusan arkeolgi setpa tahunnya. Jika dihitung rata-rata dengan jumlah lulusan setiap tahunnya 8 orang, Universitas Udayana mengeluarkan kurang-lebih 250 lulusan arkeologi sampai tahun 2010, dan Universitas Hasanuddin dari tahun 1975 sampai tahun 2010 mengeluarkan 432 lulusan arkeologi (dari daftar lulusan tahun 2010 baru tiga orang yang lulus) (http://hurahura.wordpress.com). Dengan demikian tenaga arkeologi yang berhasil dicetak oleh keempat Perguruan Tinggi di Indonesia sampai tahun 2010 adalah 2.097 orang.

Dari jumlah keseluruhan lulusan arkeologi dari keempat Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 57 tahun (dari tahun 1953 sampai tahun 2010) yang hanya 2.097 tidak mencukupi tenaga untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim pengolah Data jauh dari cukup. Apalagi mengingat kenyataan bahwa dari jumlah tersebut sudah banyak berkurang mengingat banyak dari mereka yang sudah meninggal dunia, pensiun, dan lulusan arkeologi yang tidak bekerja di instansi pemerintah.

Padahal apabila mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menyebutkan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, dan Kurator harus mempunyai sertifikat. Karena adanya tuntutan tersebut, maka para arkeolog harus melakukan sertifikasi untuk mendapat pekerjaan sebagai Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim pengolah Data. Belum tentu semua arkeolog yang sudah bekerja di instansi pemerintah berminat untuk mendapatkan sertifikat sebagai Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data. Sebagai misal, peneliti yang bekerja di Puslitbang Arkenas dan seluruh jajarannya apakah masih merasa perlu untuk mengambil sertifikat Tim Ahli untuk dapat menetapkan Cagar Budaya atau Yang Diduga Cagar Budaya, karena sebagai peneliti tidak mempunyai hak untuk merekomendasikan untuk penetapan Cagar Budaya atau Yang Diduga Cagar Budaya.

Untuk memenuhi tuntutan perintah undang-undang, maka perlu dibuat sistem pendidikan, pelatihan, dan penyaringan sumber daya manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja orang yang dapat mengikuti sertifikasi, siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat. Undang-Undang tidak mengatur persyaratan tentang siapa yang boleh mengikuti sertifikasi untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, apalagi Tim pengolah Data yang memang tidak diatur dalam Undang-Undang. Apakah semuanya harus ahli arkeologi ataukah bisa ahli dari bidang-bidang ilmu lain. Untungnya, dalam Undang-Undang telah diatur bahwa Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, dengan demikian jelas bahwa untuk mendapatkan serifikat Tim Ahli Cagar Budaya tidak harus seorang arkeolog, tetapi bisa dari bidang-bidang ilmu lain yang berhubungan dengan Cagar Budaya seperti ahli-ahli di bidang arsitektur, kesenian, sejarah, geologi, filologi, dan/atau keahlian lain yang mempunyai wawasan tentang kepurbakalaan. Sebagai tanda lulus dari pendidikan sertifikasi, calon anggota Tim Ahli Cagar Budaya akan menerima surat kelayakan menjadi anggota Tim Cagar Budaya, bukan sertifikat keahlian.

Sementara untuk Tenaga Ahli Pelestarian, seperti yang disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya, maka jelas bahwa untuk mendapatkan sertifikat Tenaga Ahli Pelestariana harus mempunyai latar belakang arkeologi. Untuk Kurator dan Tim Pengolah Data, seperti halnya Tim Ahli Cagar Budaya tidak harus semuanya arkeolog, tetapi dapat juga berasal dari bidang ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun tentunya harus mempunyai jumlah ahli di bidang arkeologi tetap harus lebih banyak daripada bidang-bidang ilmu lainnya, karena bagaimana pun yang ditangani adalah benda-benda Cagar Budaya.

Dengan adanya pengaturan tenaga Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data tersebut, maka jumlah tenaga yang lebih dari sepuluh ribu orang tersebut tidak harus dari jurusan arkeologi semuanya. Meskipun demikian tetap saja jumlahnya masih kurang. Dengan demikian jelas, empat Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia tidak cukup untuk mencetak arkeolog untuk memenuhi tenaga Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Tindakan yang perlu dipikirkan adalah membuka jurusan Arkeologi di beberapa universitas terkemuka di seluruh Indonesia, seperti di Universita Andalas, Padang; Universitas Sumatera Utara, Medan; Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan; dan Universitas Padjadjaran, Bandung. Dengan demikian dapat diharapkan universitas-universitas di seluruh Indonesia dapat mencetak tenaga arkeologi yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang diperlukan dalam pelestarian Cagar Budaya.

Apa yang dijelaskan sebelumnya baru cara mencetak arkeolog untuk memenuhi kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Tetapi untuk mendapatkan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data tidak cukup hanya lulusan arkeologi bahkan seorang peneliti pun Surat Keputusan penelitinya tidak berlaku untuk menetapkan Benda Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Untuk menjadi Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data harus melalui sertifikasi. Status sebagai ”ahli” ditetapkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengujian. Calon yang memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat sesuai kompetensinya. Kompetensi ini masih perlu diatur secara benjenjang dengan menguji penguasaan akademik, kognisi, keterampilan, dan pengalaman.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang berhak melakukan sertifikasi dan siapa atau dari mana pendidiknya. Tentunya instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat keahlian adalah Pemerintah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang lembaga-lembaga profesional dapat mengeluarkan sertifikat di bawah pengawasan pemerintah.

Adapun untuk menentukan pendidik yang berhak untuk mendidik dan menguji calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data tidaklah mudah, karena orang yang menjadi pendidik calon-calon tersebut harusnya mempunyai serifikat bahwa ia mempunyai kompetensi untuk mendidik calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data. Mungkin untuk pertama kali jalur yang harus ditempuh adalah Menteri di Bidang Kebudayaan harus membuat Surat Keputusan untuk menentukan siapa tenaga pendidik yang dapat mendidik calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Para pendidik tentunya dipilih dari pengajar dari Perguruan Tinggi yang telah berpengalaman dan juga orang-orang dari Instansi Pemerintah yang sudah berpengalaman dan berwawasan luas, serta mempunyai keahlian di bidangnya.

Atau dapat juga dengan cara menitipkan calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data ke Jurusan/Departemen Arkeologi di Perguruan-perguruan Tinggi Indonesia (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanuddin). Untuk membuat modul dan model untuk kompetensi bersetifikat ini, diharapkan organisasi profesi seperti Ikatan Ahli-Ahli Arkeologi (IAAI) dapat memberikan masukan.


4. Penutup

Melihat kenyataan yang ada sekarang, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat mencukupi tenaga-tenaga untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka yang harus menjadi fokus adalah menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data yang ada di tingkat Pemerintah dan Provinsi terlebih dahulu. Untuk Kabupaten/Kota dapat ditetapkan kemudian. Kemudian perlu dipikirkan bagaimana mencetak SDM yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan tenaga Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data.

Mudah-mudahan di masa yang akan datang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dapat dijalankan sesuai dengan tujuan ketika undang-undang ini dibuat.


Acuan:

Atmodjo, Junus Satrio. t.t. “Kebutuhan Sumberdaya Manusia Terdidik dan Terampil untuk Pengelola Cagar Budaya”. Tidak diterbitkan.

Susantio, Djulianto (ed.). “Majalah Arkeologi Indonesia. Informasi, Komunikasi, dan Edukasi tentang Arkeologi”, http://hurahura.wordpress.com.

——-. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

*MAKALAH PIA 2011

Awal Pendaratan Austronesia di Pantai Utara Jawa, Sebuah Prospek Melacak Nenek Moyang Etnis Jawa

Tinggalkan komentar

Oleh: Sofwan Noerwidi
Balai Arkeologi Yogyakarta


Abstrak

Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya di Kepulauan Nusantara. Berdasarkan kajian linguistik, Robert Blust (1984/1985) berpendapat bahwa proses pembentukan proto bahasa Jawa, Bali, Sasak dan Sumbawa bagian barat baru terjadi pada 2500 BP yang kemungkinan berasal dari suatu daerah di Borneo atau Sumatra. Namun, bukti arkeologis yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut masih sangat terbatas, sehingga proses awal penghunian pulau Jawa oleh masyarakat neolitik Austronesia masih menjadi misteri. Mungkin saat ini situs-situs neolitik awal di pantai utara Pulau Jawa telah terkubur beberapa meter di bawah endapan aluvial. Data geologi dan geomorfologi memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap kasus tersebut. Selain itu juga perlu diperhatikan perubahan muka air laut pada masa lampau. Metode pencarian data dari bidang lain mungkin sangat membantu dalam hal ini, seperti geoelektrik misalnya.


Abstract

Java Island is the densest island in the Indonesian Archipelago. From linguistic evidence, Blust (1985) argued that there are the created process of proto Javanese, Balinese, Sasak and West Sumbawa language took place approx. in the last 2500 years, which came from a language spoken somewhere in Sumatera or Borneo. The archaeological evidence, which can support these linguistic hypotheses is very rear uncovered, this causes reconstruction of the process of colonization in Java Island by Austronesia speaking people to still be a mystery. Maybe, early Neolithic sites along north coast of Java buried under alluvial deposit at the present time. Geomorphology and Geological data are very important to answer this case. Another hand, ancient sea level fluctuation will be an important factor. Survey methodology from other discipline will very helpful, such as Geo-electric.


Terminologi Austronesia

Rumpun bahasa Austronesia merupakan salah satu rumpun bahasa terbesar yang digunakan di lebih dari separuh belahan dunia, membentang dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di Timur, serta membujur dari Taiwan dan Hawai’i di utara hingga Selandia Baru di selatan. Luas persebarannya menjadikan rumpun bahasa Austronesia sebagai bahasa terbesar sebelum masa kolonialisme bangsa Eropa. Turunan rumpun bahasa Austronesia beranggotakan sekitar 1200 bahasa yang berkerabat, serta digunakan oleh lebih dari 350 juta orang, dengan jumlah penutur terbesar terdiri dari bahasa Melayu-Indonesia, Jawa dan Tagalog. Saat ini, bahasa Austronesia secara mayoritas digunakan di negara-negara; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, serta oleh etnis tertentu di Taiwan (seperti; Atayal, Tsou dan Paiwan), Vietnam, Kamboja (etnis Cham), Birma (pengembara laut di Kep. Mergui), Timor Leste (seperti; Tetum, Quemac, dan Tocodede) dan beberapa etnis di pantai utara Papua (lihat: Tryon, 1995: 17-19 dan Martins, 2000: 78).

Persebaran Berbagai Rumpun Bahasa Manusia (www.wikipedia.com)

Istilah Austronesia pada awalnya diberikan oleh ahli linguistik untuk menyebut suatu rumpun bahasa yang hampir secara mayoritas dituturkan di Asia Tenggara Kepulauan, Micronesia, Melanesia Kepulauan dan Polynesia. Pada perkembangannya, istilah Austronesia juga digunakan untuk menyebut suatu komunitas yang berbudaya Austronesia serta menuturkan bahasa Austronesia. Perhatian terhadap kajian rumpun bahasa Austronesia dapat dirunut hingga awal abad 16, ketika para pengembara mengumpulkan daftar kosa kata bahasa Austronesia dari tempat-tempat yang mereka kunjungi, seperti misalnya Antonio Pigafetta (seorang berkebangsaan Italia) yang ikut dalam ekspedisi Magellan 1519-1522 (Fox, 2004: 3). Kapten Cornelis de Houtman seorang kapten kapal Belanda yang berlayar menuju Hindia Timur (mendarat di Banten) melalui Madagaskar pada tahun 1596, mengamati berbagai kemiripan antara bahasa Malagasy dan bahasa Melayu (Tanudirjo, 2001:9).

William von Humboldt adalah tokoh yang pertama kali mengajukan istilah “Malayo- Polynesia” untuk menyebut bahasa-bahasa di kawasan Malaya sampai Polynesia yang memiliki kemiripan. Pada tahun 1889, berdasarkan pada kajian linguistik yang detail dan sistematis, Hendrik Kern membagi rumpun bahasa “Malayo-Polynesia” menjadi bahasa “Malayo-Polynesia Barat” yang terdiri dari bahasa-bahasa di Asia Tenggara Kepulauan serta Micronesia bagian barat, dan bahasa “Malayo-Polynesia Timur” yang terdiri dari bahasa-bahasa di Melanesia Kepulauan dan Polynesia. Kemudian pada tahun 1906, Wilhelm Schmidt memperkenalkan terminology “Austronesia”, untuk menyebut bahasa “Malayo-Polynesia”. Selain itu beliau juga mengajukan hipotesis bahwa pada masa lampau di Asia daratan terdapat bahasa “Austric” yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan Austroasiatic. Selain itu, di Asia Daratan juga terdapat beberapa rumpun bahasa besar lainnya, antara lain adalah; Indo-Eropa, Sino-Tibetan, Tai-Kadai, Altaic, Korea, dan Hmong Mien. Bahasa Austronesia kemudaian menurunkan bahasa-bahasa di Asia Tenggara Kepulauan dan Pasifik, sedangkan bahasa Austroasiatic berkembang menjadi dua rumpun besar bahasa yaitu; bahasa Mon-Khmer di Indochina dan bahasa Munda di India bagian timur (lihat: Anceaux, 1991:73 serta Blench dan Dendo, 2004: 13).

Robert von Heine Geldern adalah ahli arkeologi yang pertama kali mengadopsi konsep budaya Austronesia dari para linguist. Beliau berpendapat bahwa luas persebaran budaya Austronesia ditunjukkan dengan persebaran kompleks budaya Vierkantbeil Adze, dengan ciri utamanya adalah kehadiran beliung berpenampang lintang persegi. Roger Duff kemudian melakukan kajian berdasarkan hasil penelitian Geldern. Beliau melakukan klasifikasi tipologi beliung persegi berdasarkan bentuk irisan, bentuk tajaman dan bentuk pangkal (Duff, 1970:8). Akhirnya Duff sampai pada kesimpulan bahwa persebaran komunitas Austronesia di Kepulauan Indonesia (kecuali Papua) yang didukung dengan pola subsistensi pertanian berasal dari Semenanjung Malaya bagian selatan. Hal tersebut tercermin oleh persebaran beliung paruh (Malayan Beacked Adze) dan belincung (Indonesian Pick Adze) (Duff, 1970:14). Ahli lainnya adalah Wilhelm G. Solheim II yang mengajukan teori bahwa wilayah geografis persebaran gerabah Sa-Huynh dan Kalanay di Asia Tenggara Kepulauan dan Lapita di Melanesia bagian barat memiliki hubungan dengan persebaran orang Austronesia. Namun, beliau mengajukan istilah Nusantau untuk menyebut kelompok orang Austronesia dan budayanya tersebut.


Persebaran Austronesia

Sangat mengagumkan melihat persebaran rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan pada hampir seluruh kawasan kepulauan Indo-Pasifik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa persebaran rumpun bahasa Austronesia yang luas disebabkan oleh proses ekspansi komunitas penutur rumpun bahasa tersebut ke luar dari daerah asalnya. Hendrik Kern mencoba untuk mencari daerah asal persebaran bahasa Austronesia menggunakan metode pemilihan kosa kata sebagai bentuk bahasa Austronesia purba dari kosa kata yang maknanya bersangkutan dengan unsur-unsur flora, fauna dan lingkungan geografis. Hasil kajian tersebut membawa beliau pada suatu kesimpulan bahwa tanah asal nenek moyang rumpun bahasa Austronesia terletak di suatu pantai daerah tropis (Anceaux, 1991: 74-75, Blust, 1984-1985:47-49).

Robert Blust (1984-1985) seorang linguist, berusaha menyusun silsilah kekerabatan bahasa Austronesia dengan menggunakan metode “Wörter und Sachen Technique”, yaitu dengan menggunakan kosa kata sebagai dasar untuk menyimpulkan berbagai referensi yang diketahui oleh penutur bahasa yang direkonstruksi. Kosa kata tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi budaya dan lingkungan alam penutur bahasa yang direkonstruksi. Hasil reksonstruksi Blust adalah; nenek moyang bahasa Austronesia dituturkan di sekitar daerah yang tidak jauh dari Pulau Taiwan (Formosa) pada kurun sebelum 4.500 SM. Kemudian bahasa tersebut memisahkan diri menjadi bahasa Austronesia Formosa (Atayal, Tsou dan Paiwan) dan Proto Melayu-Polynesia (seluruh bahasa Austronesia di luar Taiwan) pada 4.500 SM. Melayu-Polynesia kemudian berkembang menjadi Melayu-Polynesia Barat dan Melayu-Polynesia Timur-Tengah pada 3.500 SM. Pada 3.000 SM, bahasa Melayu- Polynesia Barat berkembang menjadi bahasa-bahasa Austronesia di kawasan antara Filipina Selatan, Sumbawa bagian Barat dan Sumatra, sedangkan Melayu-Polynesia Timur-Tengah berkembang menjadi Melayu-Polynesia Tengah dan Melayu-Polynesia Timur. Akhirnya, pada 2.500 SM bahasa Melayu-Polynesia Timur berkembang menjadi bahasa Halmahera Selatan-Nugini Barat dan bahasa Oseania.

Silsilah Rumpun Bahasa Austronesia (Blust, 1978)

Saat ini berkembang beberapa teori persebaran Austronesia yang diajukan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang yang berbeda, diantaranya adalah; The Express Train from Taiwan to Polynesia (Bellwood), The Taiwan Homeland concept (Reed), Island Southeast Asia Origin (Solheim), From South America via Kon Tiki (Heyerdahl), An Entangled Bank (Terrell), The Geneflow Model (Devlin), The Genetic Bottleneck in Polynesia (Flint), The Eden in the East concept (Oppenheimer), Voyaging Corridor Triple I account (Green) (lihat Chambers, 2006:303). Berdasarkan beberapa teori yang berkembang tersebut, pada intinya terdapat tiga kubu model persebaran Austronesia yang berbeda, yaitu; (1) Austronesia berasal dari Pulau Taiwan, (2) Austronesia berasal dari dari kawasan Asia Tenggara Kepulauan dan (3) Austronesia berasal dari dari kawasan Melanesia. Diantara beberapa teori tersebut, salah satunya yang terkuat dan mendapat banyak dukungan dari berbagai sudut pandang keilmuan adalah model yang diajukan oleh Bellwood. Beliau menyarankan bahwa Austronesia berasal dari Taiwan dan Pantai Cina bagian selatan. Kawasan tersebut oleh berberapa ahli linguistik dianggap sebagai tempat asal bahasa proto-Austronesia. Disamping itu, secara arkeologis daerah tersebut menghasilkan bukti pola subsistensi bercocok tanam dan aspek budaya Austronesia lainnya yang paling tua di kawasan ini berupa beliung persegi dan gerabah, seperti yang ditemukan di situs Hemudu di Teluk Hangzou, Propinsi Zhejiang yang berumur 7000 tahun (Bellwood, 1995:97-98).


Kolonisasi Austronesia di Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang paling padat penduduknya di Kepulauan Nusantara. Dari sudut pandang genetik dan linguisik, pada saat ini mayoritas penduduk Pulau Jawa adalah masyarakat dengan ciri genetik Mongoloid serta menuturkan bahasa yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Sampai saat ini, penjelasan yang paling luas diterima bagi kasus penyebaran masyarakat penutur bahasa Austronesia adalah Blust-Bellwood model yang dibangun berdasarkan gabungan antara data linguistic historis dan arkeologi. Teori yang diajukan mereka disebut juga model Out of Taiwan atau Express Train from Taiwan to Polynesia yang intinya bahwa masyarakat penutur bahasa Austronesia berekspansi dari Taiwan sejak 5.000 BP menuju Asia Tenggara Kepulauan, Melanesia Kepulauan, Micronesia hingga Polynesia, dengan cepat selama satu millennium berikutnya via Filipina. Pada masa sebelumnya, Taiwan dikoloni oleh sekelompok populasi petani dari daratan Cina Selatan via Pulau Peng Hu (Pascadores) pada sekitar 6.000 BP akibat tekanan demografi (Tanudirjo, 2006: 87).

Persebaran Geografis Bahasa Austronesia (Diamond, 2000)

Berdasarkan kajian linguistik, Robert Blust (1984/1985) berpendapat bahwa kelompok bahasa Jawa-Bali-Sasak memiliki hubungan yang erat dengan kelompok bahasa Malayo-Chamic dan Bahasa Barito di Kalimantan Selatan (termasuk Madagaskar). Beliau menduga bahwa proto kelompok bahasa-bahasa tersebut dituturkan di bagian tenggara Kalimantan pada periode 1000-1500 SM. Kemudian mengalami pemisahan yang pertama menjadi nenek moyang Bahasa Barito, Bahasa Malayo-Chamic dan Bahasa Jawa-Bali-Sasak. Proses pemisahan berikutnya yang dialami oleh proto bahasa-bahasa tersebut terjadi pada 800-1000 SM. Namun proses pembentukan proto bahasa Jawa, Bali, Sasak dan Sumbawa bagian barat baru terjadi pada 2500 tahun terakhir yang kemungkinan berasal dari suatu daerah di Borneo atau Sumatra.


Beberapa Permasalahan

Berdasarkan kajian arkeologi, “paket” budaya neolitik yang dapat diasosiasikan dengan penyebaran komunitas Austronesia awal dari Taiwan antara lain adalah; pertanian padi-padian, domestikasi anjing dan babi, gerabah berdasar membulat berhias slip merah, cap, gores dan tera tali dengan bibir melipat ke luar, kumparan penggulung benang dari tanah liat, beliung batu dengan potongan lintang persegi empat yang diasah, artefak dari batu sabak (lancipan) dan nephrite (aksesoris), batu pemukul kulit kayu, serta batu pemberat jala. Beberapa dari kategori tersebut, terutama gerabah slip merah berlanjut hingga Indonesia timur kemudian menuju Oseania dalam bentuk komplek budaya Lapita (3.350-2.800 BP) (lihat: Bellwood, 2000: 313 dan 2006: 68). Namun, bukti arkeologis tersebut di atas yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis linguistik Blust masih sangat terbatas ditemukan di Pulau Jawa, sehingga proses awal penghunian pulau ini oleh masyarakat neolitik penutur bahasa Austronesia sampai sekarang masih menjadi misteri.

Data arkeologis yang mengindikasikan adanya kolonisasi Austronesia di Jawa adalah persebaran berbagai macam tipologi beliung persegi yang telah dicatat oleh H.R van Heekeren (1974), antara lain dari daerah; Banten, Kelapa Dua, Pejaten, Kampung Keramat, dan Buni (Jakarta dan Tangerang), Pasir Kuda (Bogor), Cibadak, Cirebon, Tasikmalaya (Priangan), Pekalongan, Gunung Karangbolang (Banyumas), Semarang, Yogyakarta, Punung dan Wonogiri, Madiung, Surabaya, Madura, Malang, Kendeng Lembu dan Pager Gunung (Besuki). Namun sayangnya, sebagian besar dari temuan tersebut berasal dari laporan penduduk dan situs yang tidak jelas asal- usulnya, kecuali beberapa situs yang saat ini telah di teliti secara intensif seperti misalnya Punung.

Bukti arkeologis yang langsung dapat digunakan untuk mendukung hipotesis linguistik masih sangat sedikit yang ditemukan, sehingga proses awal penghunian Pulau Jawa oleh masyarakat penutur bahasa Austronesia sampai saat ini masih menjadi misteri. Proses transformasi data arkeologi berpengaruh sangat besar bagi proses pembentukan dan ditemukannya bukti-bukti arkeologis tersebut. Mungkin keadaannya pada saat ini situs-situs neolitik awal di pantai utara Pulau Jawa telah terkubur beberapa meter di bawah endapan aluvial, sehingga sukar untuk ditemukan dan diteliti (Bellwood, 2000: 337). Hal tersebut disebabkan karena di pulau Jawa terdapat beberapa sungai besar yang bermuara ke pantai utara, antara lain adalah; Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung dan Sungai Citarum di bagian barat, Sungai Kuto, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi di bagian Tengah, serta Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang mengalir ke timur dan bermuara di Selat Madura. Permasalahan yang serupa mungkin juga terjadi pada situs-situs di pantai timur Sumatra yang diperkirakan menjadi lokasi pendaratan Austronesia di pulau tersebut.


Prospek Penelitian

Untuk menyiasati permasalahan belum banyaknya bukti arkeologis akibat proses transformasi tersebut, maka harus dicari situs-situs di kawasan yang diperkirakan selamat dari proses pengendapan yang cepat oleh material alluvial kegiatan vulkanik beberapa gunung berapi yang dimulai sejak Jaman Kuarter. Data geologi dan geomorfologi memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Selain itu juga perlu diperhatikan perubahan tinggi muka air laut pada masa lampau. Berdasarkan pada indicator biogenic dan inorganic untuk merekonstruksi muka air laut pada masa lampau, dapat dikatahui bahwa di Semenanjung Malaysia dan Thailand yang gerak tektoniknya stabil, muka air laut lebih tinggi 5 meter dari muka air laut sekarang yang terjadi pada 5.000 BP (lihat: Tjia, 2006). Jika hal ini juga terjadi di pantai utara Jawa, maka situs-situs pendaratan Austronesia antara 3.000-2.500 BP harus dicari pada kawasan pantai yang konturnya lebih tinggi dari 3-4 meter di atas permukaan laut saat ini.

Berdasarkan pada persyaratan tersebut di atas, maka beberapa kawasan pantai utara Pulau Jawa bagian tengah dan timur yang memiliki potensi sebagai lokasi pendaratan Austronesia adalah pantai-pantai di sepanjang Semenanjung Blambangan, Tuban, Semarang dan Batang. Oleh karena itu, harus dicari situs permukiman neolitik terbuka di sekitar kawasan pantai-pantai tersebut. Metode pencarian data dari bidang keilmuan lain mungkin sangat membantu dalam hal ini, seperti geoelektrik misalnya yang berguna untuk membantu menemukan garis pantai masa lampau sesuai dengan kronologi yang diinginkan (3.000-2.500 BP untuk awal pendaratan Austronesia di Pulau Jawa berdasarkan hipotesis linguistik).

Kondisi Geomorfologi Pulau Jawa, dan Hipotesis pendaratan Austronesia

Mahirta (2006) mengembangkan beberapa model migrasi-kolonisasi yang diajukan oleh Moore untuk diujikan pada kasus persebaran Austronesia. Beliau berpendapat bahwa di Kepulauan Indonesia bagian timur terdapat dua macam pola permukiman prasejarah Austronesia, yaitu (1) permukiman tersebar di sepanjang pantai jika mengkoloni pulau yang tidak terlalu besar, seperti misalnya Pulau Kayoa dan Pulau Gebe di Maluku Utara dan (2) permukiman berkembang memanjang ke pedalaman sejajar dengan alur sungai, seperti misalnya situs-situs Kalumpang di Sulawesi Barat dan permukiman tradisional etnis Dayak di Kalimantan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini (lihat: Mahirta, 2006). Melihat beberapa kasus tersebut, maka sebaiknya dalam eksplorasi situs-situs di pantai utara Jawa juga memperhatikan keberadaan sungai yang dapat berpotensi sebagai jalur akses menuju ke pedalaman. Hal tersebut disebabkan karena Pulau Jawa terlalu luas bagi komunitas Austronesia jika hanya dikoloni pada bagian sekeliling garis pantainya saja. Selain itu, komunitas petani dan peternak Austronesia tentunya membutuhkan dataran alluvial gunung berapi yang subur di lokasi yang lebih ke pedalaman untuk mengembangkan pola subsistensi bercocok tanam biji-bijian di Pulau Jawa. Dalam hal ini, beberapa sungai besar yang bermuara ke pantai utara Jawa harus mendapat perhatian khusus, seperti misalnya Sungai Tuntang di Semarang.

Sebagai referensi lainnya, pada situs-situs Austronesia awal di Cina daratan dan Taiwan, rupa-rupanya telah dikenal sistem pemukiman menetap, dan berkelompok di tempat terbuka dalam bentuk perkampungan. Situs-situs pemukiman rumah panggung antara lain terdapat di Xitou, Kequitou dan Tanshishan di Fujian, situs Hemudu di Zhejiang dan di Guangdong. Situs-situs tersebut berumur 5200 dan 4200 SM. Rumah-rumah tersebut berdenah persegi yang dibangun dengan teknik lubang dan pasak yang amat rapi dan didirikan di atas deretan tumpukan kayu kecil. Kemudian pada masa selanjutnya muncul situs desa seluas 40-80 hektar di Peinan yang bertarik 1500 dan 800 SM. Situs rumah panggung juga terdapat di Feng pi t’ou di Taiwan yang dihuni 2500-500 SM dan situs Dimolit di Luzon utara, yang dihuni 2500-1500 SM (Bellwood, 2000: hlm. 309, 315, 319, dan 323). Di Pasifik, pola permukiman budaya Lapita pada umumnya terdiri atas beberapa rumah panggung yang berada di pinggir pantai atau pulau kecil diseberangnya, seperti di Kepulauan Mussau dengan luas 7 hektar. Indikasi mengenai situs tersebut biasanya ditandai dengan sebaran pecahan gerabah, tungku dari tanah, dan bekas perapian (Spriggs, 1995: 118).

Berdasarkan data linguistik, kosa kata Austronesia mengenai rumah dan unsur- unsurnya permukiman lainnya ditemukan di seluruh kawasan barat dan timur persebaran bahasa ini. Bahkan kata *Rumaq (Ind. Rumah) telah muncul sejak awal perkembangan bahasa Austronesia di Taiwan (Blust, 1984-1985: 220). Sedangkan berdasarkan bukti etnografi, sampai saat ini sistem permukiman terbuka tradisional dengan rumah panggung masih banyak ditemukan pada masyarakat tradisional Austronesia, seperti: Rumah Gadang (Minangkabau), Lamin (Dayak), Tongkonan (Toraja).


Implikasi

Banyak situs permukiman neolitik telah ditemukan di Indonesia, dan beberapa diantaranya telah dilakukan penelitian secara intensif, seperti misalnya; Tipar Ponjen, Purbalingga (1.180-870 BP), Nangabalang, Kalimantan Barat (2.871 BP), Minanga Sipakko, Sulawesi Barat (2.570 BP) dan Punung, Pacitan (2.100-1.100 BP) (Simanjuntak, 2002). Namun dari beberapa situs tersebut hanya Situs Kendenglembu di Pulau Jawa, yang merupakan satu di antara dua (yang baru ditemukan) kompleks situs permukiman pure (murni) neolitik di Indonesia berdasarkan kerangka kronologi (bukan tradisi). Situs sejenis lainnya adalah situs-situs di sepanjang Sungai Karama, Kalumpang di Sulawesi Barat, mulai dari Tasiu, Sikendeng dan Lattibung di hilir hingga Minanga Sipakko, Kamassi dan Tambing-tambing di hulu (lihat: Simanjuntak 2006).

Namun, berbeda dengan situs-situs Kalumpang yang terletak di sepanjang Sungai Karama dari hilir hingga hulu, Situs Kendenglembu merupakan situs pedalaman di selatan Jawa bagian timur yang kelihatannya tidak memiliki akses sungai menuju ke pantai utara Jawa, tempat diperkirakannya awal pendaratan Austronesia di pulau ini. Walaupun demikian, melihat perkembangan yang cukup signifikan dari hasil penelitian Situs Kalumpang, maka perlu juga dilakukan penelitian secara sistematis di Situs Kendenglembu dan eksplorasi situs-situs permukiman terbuka neolitik lainnya di pantai utara, yang diperkirakan merupakan situs koloni awal (pendaratan) Austronesia di Pulau Jawa, sebagai cikal bakal atau nenek moyang etnis Jawa di pulau ini.


REFERENSI

Anceaux, J.C. 1991, “Beberapa Teori Linguistik Tentang Tanah Asal Bahasa Austronesia”, dalam Harimurti Kridalaksana, ed. Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 72-92.

Bellwood, Peter. 1995. “Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation”, dalam Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon (eds), The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, Canberra: ANU, hlm. 96-111.

2000. Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia, edisi revisi, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

2006 “The Early Movement of Austronesian-speaking-peoples in the Indonesian Region”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 61-82.

Blench, Roger dan Mallam Dendo. 2004. “Stratification in the Peopling of China: How Far Does the Linguistic Evidence Match Genetics and Archaeology?”, Paper for the Symposium : Human migrations in continental East Asia and Taiwan: genetic, linguistic and archaeological evidence, Genève: Université de Genève

Blust, Robert. 1984-1985. “The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective”, Asian Perspectives 26 (1), hlm. 45-68.

Chambers, Geoffrey K. 2006. “Polynesian Genetic and Austronesian Prehistory”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 299-319.

Diamond, Jared. M. 2000. “Taiwan’s gift to the world”, Nature, Vol. 403, Macmillan Magazines Ltd

Duff, Roger. 1970. Stone Adze of Southeast Asia, New Zealand: Centerbury Museum

Fox, James J. 2004. “Current Developments in Comparative Austronesian Studies”, makalah disampaikan dalam Symposium Austronesia, Pascasarjana Linguistik dan Kajian Budaya, Universitas Udayana, Bali

Heekeren, H.R. van. 1972. “The Stone Age of Indonesia”, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Tall-, Land-, en Volkenkunde, 61, Revised Edition, The Hague: Martinus Nijhoff

Mahirta. 2006. “The Prehistory of Austronesian Dispersal to the Southern Island of Eastern Indonesia”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 129-145.

Martins, F.M. 2000. “Susunan Beruntun dalam Bahasa Bunac” dalam Sudaryanto dan Alex Horo Rambadeta (eds), Antar Hubungan Bahasa dan Budaya di Kawasan Non-Austronesia, Yogyakarta: PSAP-UGM, hlm. 77-89.

Simanjuntak, Truman, ed. 2000. Gunung Sewu in Prehistoric Times, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Simanjuntak, Truman. 2006. “Advance of Research on the Austronesian in Sulawesi”, dalam dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 223-231.

Spriggs, Matthew. 1995. “The Lapita Culture and Austronesian Prehistory in Oceania”, dalam Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon (eds), The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, Canberra: ANU, hlm. 112-133.

Tanudirjo, Daud Aris. 2001. “Island In-Between: the Prehistory of Northeastern Indonesia. Ph.D. Thesis, Canberra: ANU.

2006. ”The Dispersal of Austronesian-speaking-people and the Ethnogenesis Indonesian People” dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 83 – 98.

Tjia, H.D. 2006. “Geological Evidence for Quaternary Land Bridge in Insular Southeast Asia”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed. Archaeology: Indonesian Perspective, R.P. Soejono’s Festschrift, Jakarta: LIPI Press. hlm. 71-82.

Tryon, Darrel. 1995. “Proto-Austronesian and the Major Austronesian Subgroup”, dalam Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon (eds.), The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, Canberra: ANU, hlm. 17-38.

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.