Beranda

Penyediaan SDM Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Tinggalkan komentar

Oleh: Titi Surti Nastiti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional


1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Adanya penggantian undang-undang ini karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma pelestarian Cagar Budaya.

Dengan keluarnya undang-undang yang baru, tentunya selalu ada masalah-masalah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut ke masyarakat. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menyediakan tenaga-tenaga ahli yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tenaga-tenaga yang diatur meliputi Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya dan Kurator. Di samping itu juga diperlukan Tim Pengolah Data untuk membantu Tim Ahli Cagar Budaya bekerja dalam menetapkan Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, dan Kurator, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya seharusnya telah berfungsi mulai tahun 2011. Namun pada kenyataannya orang-orang atau petugas yang diatur dalam undang-undang tersebut belum tersedia. Sehubungan dengan itu, yang akan dibicarakan dalam makalah ini adalah (1) apakah tenaga arkeologi bisa memenuhi kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data di seluruh Indonesia; (2) bagaimana cara untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya untuk memenuhi kebutuhan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang meliputi siapa saja yang dapat mengikuti sertifikasi sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data dan siapa yang berhak mengeluarkan serifikat untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data.


2. Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya diatur bahwa dalam menetapkan Cagar Budaya atau benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya harus ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Adapun yang dimaksud dengan Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya (seperti yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya hal. 8). Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya di seluruh Indonesia diperkirakan 5.028 orang dengan catatan apabila mengikuti konsep RPP Register Nasional Cagar Budaya yang sedang dibuat, yang menyebutkan setiap Pemerintah Daerah wajib memiliki Tim Ahli Cagar Budaya yang masing-masing berjumlah 7-9 orang, adapun di Pemerintah Pusat sebanyak 15 orang. Dengan demikian perhitungannya adalah:

([15] + [33 prov x 9 = 297] + [524 kab/kot x 9 = 4.716]) = 5.028 Orang

Orang-orang yang dipilih menjadi anggota tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari multi disiplin, jadi tidak semata-mata hanya orang yang mempunyai bidang keahlian arkeologi. Disiplin ilmu lainnya yang diperlukan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya antara lain adalah antropologi, arsitektur, kesenian, sejarah, geologi, filologi, dan/atau keahlian lain yang mempunyai wawasan tentang kepurbakalaan. Tim Ahli Cagar budaya dapat berasal Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, maupun dari Masyarakat Hukum Adat.

Anggota tim dapat merupakan anggota organisasi profesi tertentu, akan tetapi tidak berarti bahwa mereka otomatis dapat diangkat sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Keanggotaan tim bersifat formal karena diangkat oleh Menteri atau Kepala Daerah setelah dinyatakan layak menjadi anggota melalui pendidikan yang difokuskan pada kemampuan untuk membedakan objek Cagar Budaya dan bukan Cagar Budaya sesuai dengan kriteria Undang-Undang Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya dalam menetapkan Cagar Budaya atau benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dibantu oleh sebuah tim yang menyiapkan berkas Cagar Budaya atau benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang akan ditetapkan. Tim yang membantu menyiapkan berkas/materi bagi Tim Ahli Cagar Budaya tidak disebutkan dalam undang-undang. Bagaimanapun, tim yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengolah Data dibutuhkan di tingkat operasional karena anggota Tim Ahli Cagar Budaya tidak melakukan pengumpulan data di lapangan. Jumlah anggota Tim Pengolah Data tidak ditetapkan, tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah. Tetapi setidaknya Tim Pengolah Data harus mempunyai petugas penerima daftar, petugas pemeriksa kelayakan data, petugas pengolah data, dan petugas penyiapan berkas. Selain melakukan pendaftaran atas Objek yang diusulkan, Tim Pengolah Data pun melakukan verifikasi atas data yang terkumpul, dokumen yang menyertai data, serta pemilikan Objek. Berdasarkan hasil verifikasi ini, Tim Pengolah Data menyusun berkas yang kemudian disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji.

Sehubungan dengan pekerjaannya tersebut, anggota Tim Pengolah Data harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan tugasnya. Juga harus dapat berkoordinasi dengan kewenangan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya maupun dengan Unit Pelaksana Teknis yang mengurus Cagar Budaya. Mengingat tidak semua Kabupaten/Kota memiliki SDM yang memenuhi kompetensi teknis dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan sebagai Tim Pengolah Data, maka diperlukan adanya sertifikasi agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka secara profesional.

Dengan mengambil perkiraan bahwa Tim Pengolah Data Pusat memerlukan 20 orang, Tim Pengolah Data Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing 10 orang, maka Tim Pengolah Data di setiap instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang kebudayaan, dibutuhkan sebanyak:

([20] + [33 provinsi x 10 = 330] + [524 kabupaten/kota x 10 = 5.240]) = 5.590 Orang

Selain itu Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Pengolah Data, masih diperlukan Tenaga Ahli Pelestarian dan Kurator. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan Tim Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya (lihat hal. 8). Tenaga Ahli Pelestarian diperlukan karena dalam persyaratan yang mengaturnya, tidak semua orang dapat melakukan pelestarian Cagar Budaya, kecuali mereka yang memiliki sertifikat sebagai Tenaga Ahli dengan kata lain yang diperlukan adalah Tenaga Ahli bersertifikat.

Sementara Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum (lihat ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya hal. 8). Meskipun sebenarnya seorang kurator tidak selalu bekerja sebagai kurator museum, karena instansi-instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang mempunyai koleksi seharusnya mempunyai kurator.


3. Sumber Daya Manusia

Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya seharusnya telah bekerja mulai tahun 2011. Targetnya, dalam tahun tahun 2012 Pemerintah telah dapat menetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data di tingkat nasional dan provinsi. Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini orang-orang atau petugas yang diatur dalam undang-undang tersebut belum tersedia.

Dengan perhitungan secara kasar seperti telah dijelaskan sebelumnya, diperkirakan lebih dari sepuluh ribu orang tenaga arkeologi yang diperlukan untuk memenuhi Tenaga Ahli Cagar Budaya, Tim Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Yang menjadi tugas pemerintah adalah bagimana menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan tersebut dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyaringan sumber daya manusia untuk memenuhi agar perintah undang-undang dapat dilaksanakan secara konsekuen.

Apabila menghitung jumlah lulusan dari keempat Perguruan Tinggi yang mempunyai jurusan arkeologi, yaitu Universitas Indonesia, Jakarta (UI), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (UGM), Universitas Udayana, Denpasar (UNUD), dan Universitas Hasanuddin, Makassar (UNHAS) belum mencukupi. Adapun daftar lulusan sarjana arkeologi dari keempat Perguruan Tinggi tersebut adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia dari tahun 1959 sampai dengan April 2010 mengeluarkan 591 lulusan arkeologi, Universitas Gajah Mada dari tahun 1961 sampai tahun 2010 mengeluarkan 624 lulusan arkeologi, Universitas Udayana dari tahun 1964 sampai tahun 1984 mengeluarkan 45 lulusan arkeologi. Untuk tahun-tahun selanjutnya, menurut informasi salah seorang dosen Jurusan Arkeologi Universitas Udayana, Drs. I Gusti Ngurah Tarawiguna, M.Hum., Universitas Udayana mengeluarkan 5 sampai 10 lulusan arkeolgi setpa tahunnya. Jika dihitung rata-rata dengan jumlah lulusan setiap tahunnya 8 orang, Universitas Udayana mengeluarkan kurang-lebih 250 lulusan arkeologi sampai tahun 2010, dan Universitas Hasanuddin dari tahun 1975 sampai tahun 2010 mengeluarkan 432 lulusan arkeologi (dari daftar lulusan tahun 2010 baru tiga orang yang lulus) (http://hurahura.wordpress.com). Dengan demikian tenaga arkeologi yang berhasil dicetak oleh keempat Perguruan Tinggi di Indonesia sampai tahun 2010 adalah 2.097 orang.

Dari jumlah keseluruhan lulusan arkeologi dari keempat Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 57 tahun (dari tahun 1953 sampai tahun 2010) yang hanya 2.097 tidak mencukupi tenaga untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim pengolah Data jauh dari cukup. Apalagi mengingat kenyataan bahwa dari jumlah tersebut sudah banyak berkurang mengingat banyak dari mereka yang sudah meninggal dunia, pensiun, dan lulusan arkeologi yang tidak bekerja di instansi pemerintah.

Padahal apabila mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menyebutkan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, dan Kurator harus mempunyai sertifikat. Karena adanya tuntutan tersebut, maka para arkeolog harus melakukan sertifikasi untuk mendapat pekerjaan sebagai Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim pengolah Data. Belum tentu semua arkeolog yang sudah bekerja di instansi pemerintah berminat untuk mendapatkan sertifikat sebagai Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data. Sebagai misal, peneliti yang bekerja di Puslitbang Arkenas dan seluruh jajarannya apakah masih merasa perlu untuk mengambil sertifikat Tim Ahli untuk dapat menetapkan Cagar Budaya atau Yang Diduga Cagar Budaya, karena sebagai peneliti tidak mempunyai hak untuk merekomendasikan untuk penetapan Cagar Budaya atau Yang Diduga Cagar Budaya.

Untuk memenuhi tuntutan perintah undang-undang, maka perlu dibuat sistem pendidikan, pelatihan, dan penyaringan sumber daya manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja orang yang dapat mengikuti sertifikasi, siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat. Undang-Undang tidak mengatur persyaratan tentang siapa yang boleh mengikuti sertifikasi untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, apalagi Tim pengolah Data yang memang tidak diatur dalam Undang-Undang. Apakah semuanya harus ahli arkeologi ataukah bisa ahli dari bidang-bidang ilmu lain. Untungnya, dalam Undang-Undang telah diatur bahwa Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, dengan demikian jelas bahwa untuk mendapatkan serifikat Tim Ahli Cagar Budaya tidak harus seorang arkeolog, tetapi bisa dari bidang-bidang ilmu lain yang berhubungan dengan Cagar Budaya seperti ahli-ahli di bidang arsitektur, kesenian, sejarah, geologi, filologi, dan/atau keahlian lain yang mempunyai wawasan tentang kepurbakalaan. Sebagai tanda lulus dari pendidikan sertifikasi, calon anggota Tim Ahli Cagar Budaya akan menerima surat kelayakan menjadi anggota Tim Cagar Budaya, bukan sertifikat keahlian.

Sementara untuk Tenaga Ahli Pelestarian, seperti yang disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya, maka jelas bahwa untuk mendapatkan sertifikat Tenaga Ahli Pelestariana harus mempunyai latar belakang arkeologi. Untuk Kurator dan Tim Pengolah Data, seperti halnya Tim Ahli Cagar Budaya tidak harus semuanya arkeolog, tetapi dapat juga berasal dari bidang ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun tentunya harus mempunyai jumlah ahli di bidang arkeologi tetap harus lebih banyak daripada bidang-bidang ilmu lainnya, karena bagaimana pun yang ditangani adalah benda-benda Cagar Budaya.

Dengan adanya pengaturan tenaga Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data tersebut, maka jumlah tenaga yang lebih dari sepuluh ribu orang tersebut tidak harus dari jurusan arkeologi semuanya. Meskipun demikian tetap saja jumlahnya masih kurang. Dengan demikian jelas, empat Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia tidak cukup untuk mencetak arkeolog untuk memenuhi tenaga Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Tindakan yang perlu dipikirkan adalah membuka jurusan Arkeologi di beberapa universitas terkemuka di seluruh Indonesia, seperti di Universita Andalas, Padang; Universitas Sumatera Utara, Medan; Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan; dan Universitas Padjadjaran, Bandung. Dengan demikian dapat diharapkan universitas-universitas di seluruh Indonesia dapat mencetak tenaga arkeologi yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang diperlukan dalam pelestarian Cagar Budaya.

Apa yang dijelaskan sebelumnya baru cara mencetak arkeolog untuk memenuhi kebutuhan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Tetapi untuk mendapatkan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data tidak cukup hanya lulusan arkeologi bahkan seorang peneliti pun Surat Keputusan penelitinya tidak berlaku untuk menetapkan Benda Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Untuk menjadi Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data harus melalui sertifikasi. Status sebagai ”ahli” ditetapkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengujian. Calon yang memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat sesuai kompetensinya. Kompetensi ini masih perlu diatur secara benjenjang dengan menguji penguasaan akademik, kognisi, keterampilan, dan pengalaman.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang berhak melakukan sertifikasi dan siapa atau dari mana pendidiknya. Tentunya instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat keahlian adalah Pemerintah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang lembaga-lembaga profesional dapat mengeluarkan sertifikat di bawah pengawasan pemerintah.

Adapun untuk menentukan pendidik yang berhak untuk mendidik dan menguji calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data tidaklah mudah, karena orang yang menjadi pendidik calon-calon tersebut harusnya mempunyai serifikat bahwa ia mempunyai kompetensi untuk mendidik calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data. Mungkin untuk pertama kali jalur yang harus ditempuh adalah Menteri di Bidang Kebudayaan harus membuat Surat Keputusan untuk menentukan siapa tenaga pendidik yang dapat mendidik calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Para pendidik tentunya dipilih dari pengajar dari Perguruan Tinggi yang telah berpengalaman dan juga orang-orang dari Instansi Pemerintah yang sudah berpengalaman dan berwawasan luas, serta mempunyai keahlian di bidangnya.

Atau dapat juga dengan cara menitipkan calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data ke Jurusan/Departemen Arkeologi di Perguruan-perguruan Tinggi Indonesia (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanuddin). Untuk membuat modul dan model untuk kompetensi bersetifikat ini, diharapkan organisasi profesi seperti Ikatan Ahli-Ahli Arkeologi (IAAI) dapat memberikan masukan.


4. Penutup

Melihat kenyataan yang ada sekarang, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat mencukupi tenaga-tenaga untuk Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka yang harus menjadi fokus adalah menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, maupun Tim Pengolah Data yang ada di tingkat Pemerintah dan Provinsi terlebih dahulu. Untuk Kabupaten/Kota dapat ditetapkan kemudian. Kemudian perlu dipikirkan bagaimana mencetak SDM yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan tenaga Tim Ahli Cagar Budaya, Tenaga Ahli Pelestarian, Kurator, dan Tim Pengolah Data.

Mudah-mudahan di masa yang akan datang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dapat dijalankan sesuai dengan tujuan ketika undang-undang ini dibuat.


Acuan:

Atmodjo, Junus Satrio. t.t. “Kebutuhan Sumberdaya Manusia Terdidik dan Terampil untuk Pengelola Cagar Budaya”. Tidak diterbitkan.

Susantio, Djulianto (ed.). “Majalah Arkeologi Indonesia. Informasi, Komunikasi, dan Edukasi tentang Arkeologi”, http://hurahura.wordpress.com.

——-. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

*MAKALAH PIA 2011

Awal Pendaratan Austronesia di Pantai Utara Jawa, Sebuah Prospek Melacak Nenek Moyang Etnis Jawa

Tinggalkan komentar

Oleh: Sofwan Noerwidi
Balai Arkeologi Yogyakarta


Abstrak

Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya di Kepulauan Nusantara. Berdasarkan kajian linguistik, Robert Blust (1984/1985) berpendapat bahwa proses pembentukan proto bahasa Jawa, Bali, Sasak dan Sumbawa bagian barat baru terjadi pada 2500 BP yang kemungkinan berasal dari suatu daerah di Borneo atau Sumatra. Namun, bukti arkeologis yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut masih sangat terbatas, sehingga proses awal penghunian pulau Jawa oleh masyarakat neolitik Austronesia masih menjadi misteri. Mungkin saat ini situs-situs neolitik awal di pantai utara Pulau Jawa telah terkubur beberapa meter di bawah endapan aluvial. Data geologi dan geomorfologi memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap kasus tersebut. Selain itu juga perlu diperhatikan perubahan muka air laut pada masa lampau. Metode pencarian data dari bidang lain mungkin sangat membantu dalam hal ini, seperti geoelektrik misalnya.


Abstract

Java Island is the densest island in the Indonesian Archipelago. From linguistic evidence, Blust (1985) argued that there are the created process of proto Javanese, Balinese, Sasak and West Sumbawa language took place approx. in the last 2500 years, which came from a language spoken somewhere in Sumatera or Borneo. The archaeological evidence, which can support these linguistic hypotheses is very rear uncovered, this causes reconstruction of the process of colonization in Java Island by Austronesia speaking people to still be a mystery. Maybe, early Neolithic sites along north coast of Java buried under alluvial deposit at the present time. Geomorphology and Geological data are very important to answer this case. Another hand, ancient sea level fluctuation will be an important factor. Survey methodology from other discipline will very helpful, such as Geo-electric.


Terminologi Austronesia

Rumpun bahasa Austronesia merupakan salah satu rumpun bahasa terbesar yang digunakan di lebih dari separuh belahan dunia, membentang dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di Timur, serta membujur dari Taiwan dan Hawai’i di utara hingga Selandia Baru di selatan. Luas persebarannya menjadikan rumpun bahasa Austronesia sebagai bahasa terbesar sebelum masa kolonialisme bangsa Eropa. Turunan rumpun bahasa Austronesia beranggotakan sekitar 1200 bahasa yang berkerabat, serta digunakan oleh lebih dari 350 juta orang, dengan jumlah penutur terbesar terdiri dari bahasa Melayu-Indonesia, Jawa dan Tagalog. Saat ini, bahasa Austronesia secara mayoritas digunakan di negara-negara; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, serta oleh etnis tertentu di Taiwan (seperti; Atayal, Tsou dan Paiwan), Vietnam, Kamboja (etnis Cham), Birma (pengembara laut di Kep. Mergui), Timor Leste (seperti; Tetum, Quemac, dan Tocodede) dan beberapa etnis di pantai utara Papua (lihat: Tryon, 1995: 17-19 dan Martins, 2000: 78).

Persebaran Berbagai Rumpun Bahasa Manusia (www.wikipedia.com)

Istilah Austronesia pada awalnya diberikan oleh ahli linguistik untuk menyebut suatu rumpun bahasa yang hampir secara mayoritas dituturkan di Asia Tenggara Kepulauan, Micronesia, Melanesia Kepulauan dan Polynesia. Pada perkembangannya, istilah Austronesia juga digunakan untuk menyebut suatu komunitas yang berbudaya Austronesia serta menuturkan bahasa Austronesia. Perhatian terhadap kajian rumpun bahasa Austronesia dapat dirunut hingga awal abad 16, ketika para pengembara mengumpulkan daftar kosa kata bahasa Austronesia dari tempat-tempat yang mereka kunjungi, seperti misalnya Antonio Pigafetta (seorang berkebangsaan Italia) yang ikut dalam ekspedisi Magellan 1519-1522 (Fox, 2004: 3). Kapten Cornelis de Houtman seorang kapten kapal Belanda yang berlayar menuju Hindia Timur (mendarat di Banten) melalui Madagaskar pada tahun 1596, mengamati berbagai kemiripan antara bahasa Malagasy dan bahasa Melayu (Tanudirjo, 2001:9).

William von Humboldt adalah tokoh yang pertama kali mengajukan istilah “Malayo- Polynesia” untuk menyebut bahasa-bahasa di kawasan Malaya sampai Polynesia yang memiliki kemiripan. Pada tahun 1889, berdasarkan pada kajian linguistik yang detail dan sistematis, Hendrik Kern membagi rumpun bahasa “Malayo-Polynesia” menjadi bahasa “Malayo-Polynesia Barat” yang terdiri dari bahasa-bahasa di Asia Tenggara Kepulauan serta Micronesia bagian barat, dan bahasa “Malayo-Polynesia Timur” yang terdiri dari bahasa-bahasa di Melanesia Kepulauan dan Polynesia. Kemudian pada tahun 1906, Wilhelm Schmidt memperkenalkan terminology “Austronesia”, untuk menyebut bahasa “Malayo-Polynesia”. Selain itu beliau juga mengajukan hipotesis bahwa pada masa lampau di Asia daratan terdapat bahasa “Austric” yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan Austroasiatic. Selain itu, di Asia Daratan juga terdapat beberapa rumpun bahasa besar lainnya, antara lain adalah; Indo-Eropa, Sino-Tibetan, Tai-Kadai, Altaic, Korea, dan Hmong Mien. Bahasa Austronesia kemudaian menurunkan bahasa-bahasa di Asia Tenggara Kepulauan dan Pasifik, sedangkan bahasa Austroasiatic berkembang menjadi dua rumpun besar bahasa yaitu; bahasa Mon-Khmer di Indochina dan bahasa Munda di India bagian timur (lihat: Anceaux, 1991:73 serta Blench dan Dendo, 2004: 13).

Robert von Heine Geldern adalah ahli arkeologi yang pertama kali mengadopsi konsep budaya Austronesia dari para linguist. Beliau berpendapat bahwa luas persebaran budaya Austronesia ditunjukkan dengan persebaran kompleks budaya Vierkantbeil Adze, dengan ciri utamanya adalah kehadiran beliung berpenampang lintang persegi. Roger Duff kemudian melakukan kajian berdasarkan hasil penelitian Geldern. Beliau melakukan klasifikasi tipologi beliung persegi berdasarkan bentuk irisan, bentuk tajaman dan bentuk pangkal (Duff, 1970:8). Akhirnya Duff sampai pada kesimpulan bahwa persebaran komunitas Austronesia di Kepulauan Indonesia (kecuali Papua) yang didukung dengan pola subsistensi pertanian berasal dari Semenanjung Malaya bagian selatan. Hal tersebut tercermin oleh persebaran beliung paruh (Malayan Beacked Adze) dan belincung (Indonesian Pick Adze) (Duff, 1970:14). Ahli lainnya adalah Wilhelm G. Solheim II yang mengajukan teori bahwa wilayah geografis persebaran gerabah Sa-Huynh dan Kalanay di Asia Tenggara Kepulauan dan Lapita di Melanesia bagian barat memiliki hubungan dengan persebaran orang Austronesia. Namun, beliau mengajukan istilah Nusantau untuk menyebut kelompok orang Austronesia dan budayanya tersebut.


Persebaran Austronesia

Sangat mengagumkan melihat persebaran rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan pada hampir seluruh kawasan kepulauan Indo-Pasifik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa persebaran rumpun bahasa Austronesia yang luas disebabkan oleh proses ekspansi komunitas penutur rumpun bahasa tersebut ke luar dari daerah asalnya. Hendrik Kern mencoba untuk mencari daerah asal persebaran bahasa Austronesia menggunakan metode pemilihan kosa kata sebagai bentuk bahasa Austronesia purba dari kosa kata yang maknanya bersangkutan dengan unsur-unsur flora, fauna dan lingkungan geografis. Hasil kajian tersebut membawa beliau pada suatu kesimpulan bahwa tanah asal nenek moyang rumpun bahasa Austronesia terletak di suatu pantai daerah tropis (Anceaux, 1991: 74-75, Blust, 1984-1985:47-49).

Robert Blust (1984-1985) seorang linguist, berusaha menyusun silsilah kekerabatan bahasa Austronesia dengan menggunakan metode “Wörter und Sachen Technique”, yaitu dengan menggunakan kosa kata sebagai dasar untuk menyimpulkan berbagai referensi yang diketahui oleh penutur bahasa yang direkonstruksi. Kosa kata tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi budaya dan lingkungan alam penutur bahasa yang direkonstruksi. Hasil reksonstruksi Blust adalah; nenek moyang bahasa Austronesia dituturkan di sekitar daerah yang tidak jauh dari Pulau Taiwan (Formosa) pada kurun sebelum 4.500 SM. Kemudian bahasa tersebut memisahkan diri menjadi bahasa Austronesia Formosa (Atayal, Tsou dan Paiwan) dan Proto Melayu-Polynesia (seluruh bahasa Austronesia di luar Taiwan) pada 4.500 SM. Melayu-Polynesia kemudian berkembang menjadi Melayu-Polynesia Barat dan Melayu-Polynesia Timur-Tengah pada 3.500 SM. Pada 3.000 SM, bahasa Melayu- Polynesia Barat berkembang menjadi bahasa-bahasa Austronesia di kawasan antara Filipina Selatan, Sumbawa bagian Barat dan Sumatra, sedangkan Melayu-Polynesia Timur-Tengah berkembang menjadi Melayu-Polynesia Tengah dan Melayu-Polynesia Timur. Akhirnya, pada 2.500 SM bahasa Melayu-Polynesia Timur berkembang menjadi bahasa Halmahera Selatan-Nugini Barat dan bahasa Oseania.

Silsilah Rumpun Bahasa Austronesia (Blust, 1978)

Saat ini berkembang beberapa teori persebaran Austronesia yang diajukan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang yang berbeda, diantaranya adalah; The Express Train from Taiwan to Polynesia (Bellwood), The Taiwan Homeland concept (Reed), Island Southeast Asia Origin (Solheim), From South America via Kon Tiki (Heyerdahl), An Entangled Bank (Terrell), The Geneflow Model (Devlin), The Genetic Bottleneck in Polynesia (Flint), The Eden in the East concept (Oppenheimer), Voyaging Corridor Triple I account (Green) (lihat Chambers, 2006:303). Berdasarkan beberapa teori yang berkembang tersebut, pada intinya terdapat tiga kubu model persebaran Austronesia yang berbeda, yaitu; (1) Austronesia berasal dari Pulau Taiwan, (2) Austronesia berasal dari dari kawasan Asia Tenggara Kepulauan dan (3) Austronesia berasal dari dari kawasan Melanesia. Diantara beberapa teori tersebut, salah satunya yang terkuat dan mendapat banyak dukungan dari berbagai sudut pandang keilmuan adalah model yang diajukan oleh Bellwood. Beliau menyarankan bahwa Austronesia berasal dari Taiwan dan Pantai Cina bagian selatan. Kawasan tersebut oleh berberapa ahli linguistik dianggap sebagai tempat asal bahasa proto-Austronesia. Disamping itu, secara arkeologis daerah tersebut menghasilkan bukti pola subsistensi bercocok tanam dan aspek budaya Austronesia lainnya yang paling tua di kawasan ini berupa beliung persegi dan gerabah, seperti yang ditemukan di situs Hemudu di Teluk Hangzou, Propinsi Zhejiang yang berumur 7000 tahun (Bellwood, 1995:97-98).


Kolonisasi Austronesia di Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang paling padat penduduknya di Kepulauan Nusantara. Dari sudut pandang genetik dan linguisik, pada saat ini mayoritas penduduk Pulau Jawa adalah masyarakat dengan ciri genetik Mongoloid serta menuturkan bahasa yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Sampai saat ini, penjelasan yang paling luas diterima bagi kasus penyebaran masyarakat penutur bahasa Austronesia adalah Blust-Bellwood model yang dibangun berdasarkan gabungan antara data linguistic historis dan arkeologi. Teori yang diajukan mereka disebut juga model Out of Taiwan atau Express Train from Taiwan to Polynesia yang intinya bahwa masyarakat penutur bahasa Austronesia berekspansi dari Taiwan sejak 5.000 BP menuju Asia Tenggara Kepulauan, Melanesia Kepulauan, Micronesia hingga Polynesia, dengan cepat selama satu millennium berikutnya via Filipina. Pada masa sebelumnya, Taiwan dikoloni oleh sekelompok populasi petani dari daratan Cina Selatan via Pulau Peng Hu (Pascadores) pada sekitar 6.000 BP akibat tekanan demografi (Tanudirjo, 2006: 87).

Persebaran Geografis Bahasa Austronesia (Diamond, 2000)

Berdasarkan kajian linguistik, Robert Blust (1984/1985) berpendapat bahwa kelompok bahasa Jawa-Bali-Sasak memiliki hubungan yang erat dengan kelompok bahasa Malayo-Chamic dan Bahasa Barito di Kalimantan Selatan (termasuk Madagaskar). Beliau menduga bahwa proto kelompok bahasa-bahasa tersebut dituturkan di bagian tenggara Kalimantan pada periode 1000-1500 SM. Kemudian mengalami pemisahan yang pertama menjadi nenek moyang Bahasa Barito, Bahasa Malayo-Chamic dan Bahasa Jawa-Bali-Sasak. Proses pemisahan berikutnya yang dialami oleh proto bahasa-bahasa tersebut terjadi pada 800-1000 SM. Namun proses pembentukan proto bahasa Jawa, Bali, Sasak dan Sumbawa bagian barat baru terjadi pada 2500 tahun terakhir yang kemungkinan berasal dari suatu daerah di Borneo atau Sumatra.


Beberapa Permasalahan

Berdasarkan kajian arkeologi, “paket” budaya neolitik yang dapat diasosiasikan dengan penyebaran komunitas Austronesia awal dari Taiwan antara lain adalah; pertanian padi-padian, domestikasi anjing dan babi, gerabah berdasar membulat berhias slip merah, cap, gores dan tera tali dengan bibir melipat ke luar, kumparan penggulung benang dari tanah liat, beliung batu dengan potongan lintang persegi empat yang diasah, artefak dari batu sabak (lancipan) dan nephrite (aksesoris), batu pemukul kulit kayu, serta batu pemberat jala. Beberapa dari kategori tersebut, terutama gerabah slip merah berlanjut hingga Indonesia timur kemudian menuju Oseania dalam bentuk komplek budaya Lapita (3.350-2.800 BP) (lihat: Bellwood, 2000: 313 dan 2006: 68). Namun, bukti arkeologis tersebut di atas yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis linguistik Blust masih sangat terbatas ditemukan di Pulau Jawa, sehingga proses awal penghunian pulau ini oleh masyarakat neolitik penutur bahasa Austronesia sampai sekarang masih menjadi misteri.

Data arkeologis yang mengindikasikan adanya kolonisasi Austronesia di Jawa adalah persebaran berbagai macam tipologi beliung persegi yang telah dicatat oleh H.R van Heekeren (1974), antara lain dari daerah; Banten, Kelapa Dua, Pejaten, Kampung Keramat, dan Buni (Jakarta dan Tangerang), Pasir Kuda (Bogor), Cibadak, Cirebon, Tasikmalaya (Priangan), Pekalongan, Gunung Karangbolang (Banyumas), Semarang, Yogyakarta, Punung dan Wonogiri, Madiung, Surabaya, Madura, Malang, Kendeng Lembu dan Pager Gunung (Besuki). Namun sayangnya, sebagian besar dari temuan tersebut berasal dari laporan penduduk dan situs yang tidak jelas asal- usulnya, kecuali beberapa situs yang saat ini telah di teliti secara intensif seperti misalnya Punung.

Bukti arkeologis yang langsung dapat digunakan untuk mendukung hipotesis linguistik masih sangat sedikit yang ditemukan, sehingga proses awal penghunian Pulau Jawa oleh masyarakat penutur bahasa Austronesia sampai saat ini masih menjadi misteri. Proses transformasi data arkeologi berpengaruh sangat besar bagi proses pembentukan dan ditemukannya bukti-bukti arkeologis tersebut. Mungkin keadaannya pada saat ini situs-situs neolitik awal di pantai utara Pulau Jawa telah terkubur beberapa meter di bawah endapan aluvial, sehingga sukar untuk ditemukan dan diteliti (Bellwood, 2000: 337). Hal tersebut disebabkan karena di pulau Jawa terdapat beberapa sungai besar yang bermuara ke pantai utara, antara lain adalah; Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung dan Sungai Citarum di bagian barat, Sungai Kuto, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi di bagian Tengah, serta Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang mengalir ke timur dan bermuara di Selat Madura. Permasalahan yang serupa mungkin juga terjadi pada situs-situs di pantai timur Sumatra yang diperkirakan menjadi lokasi pendaratan Austronesia di pulau tersebut.


Prospek Penelitian

Untuk menyiasati permasalahan belum banyaknya bukti arkeologis akibat proses transformasi tersebut, maka harus dicari situs-situs di kawasan yang diperkirakan selamat dari proses pengendapan yang cepat oleh material alluvial kegiatan vulkanik beberapa gunung berapi yang dimulai sejak Jaman Kuarter. Data geologi dan geomorfologi memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Selain itu juga perlu diperhatikan perubahan tinggi muka air laut pada masa lampau. Berdasarkan pada indicator biogenic dan inorganic untuk merekonstruksi muka air laut pada masa lampau, dapat dikatahui bahwa di Semenanjung Malaysia dan Thailand yang gerak tektoniknya stabil, muka air laut lebih tinggi 5 meter dari muka air laut sekarang yang terjadi pada 5.000 BP (lihat: Tjia, 2006). Jika hal ini juga terjadi di pantai utara Jawa, maka situs-situs pendaratan Austronesia antara 3.000-2.500 BP harus dicari pada kawasan pantai yang konturnya lebih tinggi dari 3-4 meter di atas permukaan laut saat ini.

Berdasarkan pada persyaratan tersebut di atas, maka beberapa kawasan pantai utara Pulau Jawa bagian tengah dan timur yang memiliki potensi sebagai lokasi pendaratan Austronesia adalah pantai-pantai di sepanjang Semenanjung Blambangan, Tuban, Semarang dan Batang. Oleh karena itu, harus dicari situs permukiman neolitik terbuka di sekitar kawasan pantai-pantai tersebut. Metode pencarian data dari bidang keilmuan lain mungkin sangat membantu dalam hal ini, seperti geoelektrik misalnya yang berguna untuk membantu menemukan garis pantai masa lampau sesuai dengan kronologi yang diinginkan (3.000-2.500 BP untuk awal pendaratan Austronesia di Pulau Jawa berdasarkan hipotesis linguistik).

Kondisi Geomorfologi Pulau Jawa, dan Hipotesis pendaratan Austronesia

Mahirta (2006) mengembangkan beberapa model migrasi-kolonisasi yang diajukan oleh Moore untuk diujikan pada kasus persebaran Austronesia. Beliau berpendapat bahwa di Kepulauan Indonesia bagian timur terdapat dua macam pola permukiman prasejarah Austronesia, yaitu (1) permukiman tersebar di sepanjang pantai jika mengkoloni pulau yang tidak terlalu besar, seperti misalnya Pulau Kayoa dan Pulau Gebe di Maluku Utara dan (2) permukiman berkembang memanjang ke pedalaman sejajar dengan alur sungai, seperti misalnya situs-situs Kalumpang di Sulawesi Barat dan permukiman tradisional etnis Dayak di Kalimantan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini (lihat: Mahirta, 2006). Melihat beberapa kasus tersebut, maka sebaiknya dalam eksplorasi situs-situs di pantai utara Jawa juga memperhatikan keberadaan sungai yang dapat berpotensi sebagai jalur akses menuju ke pedalaman. Hal tersebut disebabkan karena Pulau Jawa terlalu luas bagi komunitas Austronesia jika hanya dikoloni pada bagian sekeliling garis pantainya saja. Selain itu, komunitas petani dan peternak Austronesia tentunya membutuhkan dataran alluvial gunung berapi yang subur di lokasi yang lebih ke pedalaman untuk mengembangkan pola subsistensi bercocok tanam biji-bijian di Pulau Jawa. Dalam hal ini, beberapa sungai besar yang bermuara ke pantai utara Jawa harus mendapat perhatian khusus, seperti misalnya Sungai Tuntang di Semarang.

Sebagai referensi lainnya, pada situs-situs Austronesia awal di Cina daratan dan Taiwan, rupa-rupanya telah dikenal sistem pemukiman menetap, dan berkelompok di tempat terbuka dalam bentuk perkampungan. Situs-situs pemukiman rumah panggung antara lain terdapat di Xitou, Kequitou dan Tanshishan di Fujian, situs Hemudu di Zhejiang dan di Guangdong. Situs-situs tersebut berumur 5200 dan 4200 SM. Rumah-rumah tersebut berdenah persegi yang dibangun dengan teknik lubang dan pasak yang amat rapi dan didirikan di atas deretan tumpukan kayu kecil. Kemudian pada masa selanjutnya muncul situs desa seluas 40-80 hektar di Peinan yang bertarik 1500 dan 800 SM. Situs rumah panggung juga terdapat di Feng pi t’ou di Taiwan yang dihuni 2500-500 SM dan situs Dimolit di Luzon utara, yang dihuni 2500-1500 SM (Bellwood, 2000: hlm. 309, 315, 319, dan 323). Di Pasifik, pola permukiman budaya Lapita pada umumnya terdiri atas beberapa rumah panggung yang berada di pinggir pantai atau pulau kecil diseberangnya, seperti di Kepulauan Mussau dengan luas 7 hektar. Indikasi mengenai situs tersebut biasanya ditandai dengan sebaran pecahan gerabah, tungku dari tanah, dan bekas perapian (Spriggs, 1995: 118).

Berdasarkan data linguistik, kosa kata Austronesia mengenai rumah dan unsur- unsurnya permukiman lainnya ditemukan di seluruh kawasan barat dan timur persebaran bahasa ini. Bahkan kata *Rumaq (Ind. Rumah) telah muncul sejak awal perkembangan bahasa Austronesia di Taiwan (Blust, 1984-1985: 220). Sedangkan berdasarkan bukti etnografi, sampai saat ini sistem permukiman terbuka tradisional dengan rumah panggung masih banyak ditemukan pada masyarakat tradisional Austronesia, seperti: Rumah Gadang (Minangkabau), Lamin (Dayak), Tongkonan (Toraja).


Implikasi

Banyak situs permukiman neolitik telah ditemukan di Indonesia, dan beberapa diantaranya telah dilakukan penelitian secara intensif, seperti misalnya; Tipar Ponjen, Purbalingga (1.180-870 BP), Nangabalang, Kalimantan Barat (2.871 BP), Minanga Sipakko, Sulawesi Barat (2.570 BP) dan Punung, Pacitan (2.100-1.100 BP) (Simanjuntak, 2002). Namun dari beberapa situs tersebut hanya Situs Kendenglembu di Pulau Jawa, yang merupakan satu di antara dua (yang baru ditemukan) kompleks situs permukiman pure (murni) neolitik di Indonesia berdasarkan kerangka kronologi (bukan tradisi). Situs sejenis lainnya adalah situs-situs di sepanjang Sungai Karama, Kalumpang di Sulawesi Barat, mulai dari Tasiu, Sikendeng dan Lattibung di hilir hingga Minanga Sipakko, Kamassi dan Tambing-tambing di hulu (lihat: Simanjuntak 2006).

Namun, berbeda dengan situs-situs Kalumpang yang terletak di sepanjang Sungai Karama dari hilir hingga hulu, Situs Kendenglembu merupakan situs pedalaman di selatan Jawa bagian timur yang kelihatannya tidak memiliki akses sungai menuju ke pantai utara Jawa, tempat diperkirakannya awal pendaratan Austronesia di pulau ini. Walaupun demikian, melihat perkembangan yang cukup signifikan dari hasil penelitian Situs Kalumpang, maka perlu juga dilakukan penelitian secara sistematis di Situs Kendenglembu dan eksplorasi situs-situs permukiman terbuka neolitik lainnya di pantai utara, yang diperkirakan merupakan situs koloni awal (pendaratan) Austronesia di Pulau Jawa, sebagai cikal bakal atau nenek moyang etnis Jawa di pulau ini.


REFERENSI

Anceaux, J.C. 1991, “Beberapa Teori Linguistik Tentang Tanah Asal Bahasa Austronesia”, dalam Harimurti Kridalaksana, ed. Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 72-92.

Bellwood, Peter. 1995. “Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation”, dalam Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon (eds), The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, Canberra: ANU, hlm. 96-111.

2000. Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia, edisi revisi, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

2006 “The Early Movement of Austronesian-speaking-peoples in the Indonesian Region”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 61-82.

Blench, Roger dan Mallam Dendo. 2004. “Stratification in the Peopling of China: How Far Does the Linguistic Evidence Match Genetics and Archaeology?”, Paper for the Symposium : Human migrations in continental East Asia and Taiwan: genetic, linguistic and archaeological evidence, Genève: Université de Genève

Blust, Robert. 1984-1985. “The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective”, Asian Perspectives 26 (1), hlm. 45-68.

Chambers, Geoffrey K. 2006. “Polynesian Genetic and Austronesian Prehistory”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 299-319.

Diamond, Jared. M. 2000. “Taiwan’s gift to the world”, Nature, Vol. 403, Macmillan Magazines Ltd

Duff, Roger. 1970. Stone Adze of Southeast Asia, New Zealand: Centerbury Museum

Fox, James J. 2004. “Current Developments in Comparative Austronesian Studies”, makalah disampaikan dalam Symposium Austronesia, Pascasarjana Linguistik dan Kajian Budaya, Universitas Udayana, Bali

Heekeren, H.R. van. 1972. “The Stone Age of Indonesia”, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Tall-, Land-, en Volkenkunde, 61, Revised Edition, The Hague: Martinus Nijhoff

Mahirta. 2006. “The Prehistory of Austronesian Dispersal to the Southern Island of Eastern Indonesia”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 129-145.

Martins, F.M. 2000. “Susunan Beruntun dalam Bahasa Bunac” dalam Sudaryanto dan Alex Horo Rambadeta (eds), Antar Hubungan Bahasa dan Budaya di Kawasan Non-Austronesia, Yogyakarta: PSAP-UGM, hlm. 77-89.

Simanjuntak, Truman, ed. 2000. Gunung Sewu in Prehistoric Times, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Simanjuntak, Truman. 2006. “Advance of Research on the Austronesian in Sulawesi”, dalam dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 223-231.

Spriggs, Matthew. 1995. “The Lapita Culture and Austronesian Prehistory in Oceania”, dalam Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon (eds), The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, Canberra: ANU, hlm. 112-133.

Tanudirjo, Daud Aris. 2001. “Island In-Between: the Prehistory of Northeastern Indonesia. Ph.D. Thesis, Canberra: ANU.

2006. ”The Dispersal of Austronesian-speaking-people and the Ethnogenesis Indonesian People” dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed, Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago, Jakarta: LIPI Press. hlm. 83 – 98.

Tjia, H.D. 2006. “Geological Evidence for Quaternary Land Bridge in Insular Southeast Asia”, dalam Truman Simanjuntak, dkk. ed. Archaeology: Indonesian Perspective, R.P. Soejono’s Festschrift, Jakarta: LIPI Press. hlm. 71-82.

Tryon, Darrel. 1995. “Proto-Austronesian and the Major Austronesian Subgroup”, dalam Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon (eds.), The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, Canberra: ANU, hlm. 17-38.

Pengelolaan Informasi sebagai Media Komunikasi dalam Arkeologi Publik: Suatu Kerangka Kerja

Tinggalkan komentar

Oleh: Indah Asikin Nurani
Balai Arkeologi Yogyakarta


Abstrak

Arkeologi publik, dewasa ini makin gencar menjadi tolok ukur kinerja institusi arkeologi. Eksistensi institusi arkeologi akan dapat dirasakan peran pentingnya apabila mampu memberikan kontribusi dalam membentuk jatidiri bangsa melalui berbagai penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui kemasan dalam pengelolaan informasi yang interpretatif baik dalam bentuk lisan, tulis, maupun visual sebagai media komunikasi arkeolog yang berprofesi sebagai peneliti, praktisi, ataupun akademis sebenarnya dinantikan masyarakat luas dalam menjabarkan rekonstruksi cara hidup masa lalu, sejarah kehidupan, dan proses perubahan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal utama yang harus dilakukan adalah komunikasi. Berbagai bentuk kemasan informasi baik yang berbasis komputer maupun manual akan dapat terselenggara apabila dasar pijakannya adalah komunikasi. Makalah ini mencoba menjabarkan arti penting komunikasi secara teoritis dalam penyebarluasan informasi khususnya informasi tentang manajemen sumberdaya budaya kepada publik. Komunikasi menjadi kerangka teoritis, karena berdasarkan teori komunikasi akan ditentukan bagaimana sistem informasi yang digunakan untuk membentuk persepsi publik. Selanjutnya melalui media-media komunikasi dapat diinformasikan tentang posisi, peran penting, dan manfaat arkeologi kepada publik, terkait dengan aspek pemasaran. Dalam pengelolaan informasi haruslah dapat membangkitkan kesadaran akan arti penting, signifikasi, serta fenomena lainnya melalui presentasi baik dalam kemasan lisan, tulis, maupun visual yang efektif. Informasi yang interpretatif haruslah disajikan secara imajinatif dalam bentuk signboard, pusatpusat kunjungan, maupun audio-visual guna meningkatkan kualitas pengalaman serta menjadikannya bagian dari hidup masyarakat.


I. Pendahuluan

Penelitian arkeologi, sebagaimana disiplin ilmu yang lain, meliputi proses dan tingkatan penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penjelasan mengenai hasil penelitiannya. James Deetz (1967) menggambarkan tiga tingkatan dalam penelitian arkeologi mulai dari tahap observasi, deskripsi, hingga eksplanasi. Selanjutnya pada tahap pasca penelitian, khususnya berkaitan dengan publikasi, arkeolog dituntut untuk mengkomunikasikan hasil penelitian arkeologi kepada khalayak (Joukowsky, 1980). Hal tersebut dilakukan bukan sekedar sebagai tanggung jawab profesi akan tetapi lebih penting dari itu sebagai tanggung jawab moral arkeolog. Selain itu, perlu disadari bahwa penelitian arkeologi pada prinsipnya dibiayai oleh masyarakat, maka secara profesional arkeolog memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan hasil penelitiannya bukan saja kepada kalangan akademik tetapi juga kepada masyarakat luas (McGimsey & Hester A. Davis, 1977). Dengan kata lain, mengkomunikasikan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang hasil penelitian arkeologis penting artinya bukan saja kepada kalangan akademik tetapi juga bagi masyarakat awam (Soebadio, 1993/1994).

Sehubungan dengan mengkomunikasikan atau menginformasikan hasil penelitian arkeologi baik kepada kalangan akademik maupun kepada masyarakat luas atau publik ini dikenal dengan istilah arkeologi publik. Pengertian arkeologi publik didefinisikan dalam berbagai pengertian dan makna. Meskipun kerangka dasarnya sama yaitu hubungan yang reciprocal antara arkeologi sebagai ilmu dengan masyarakat luas. Prasodjo (2004) merangkum berbagai pengertian Arkeologi Publik meliputi tiga definisi, yaitu:

  1. Arkeologi Publik disamakan dengan Contract Archaeology atau Cultural Resources Management (CRM), yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya budaya (arkeologi) yang mencakup segala hal yang biasa dilakukan dalam CRM, mulai dari konservasi sampai dengan masalah hukum / perundangan
  2. Arkeologi Publik sebagai bidang kajian yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan bagaimana mempresentasikan hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat. Cakupan dalam definisi ini lebih sempit karena yang paling utama dalam pengertian ini adalah masalah publikasi hasil penelitian arkeologi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan publikasi bukan hanya penerbitan saja, tetapi melingkupi publikasi dalam bentuk yang lain, seperti display/pameran museum, poster, film, dan sosialisasi arkeologi.
  3. Arkeologi Publik sebagai bidang ilmu arkeologi yang khusus menyoroti interaksi arkeologi dengan publik atau masyarakat luas. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam dua arah, baik dari arkeologi ke publik maupun dari publik ke arkeologi.

Lihat naskah lengkap dalam bentuk PDF di bawah ini:

Indah Asikin Nurani – Balai Arkeologi Yogyakarta – PIA 2008

Situs Tamanan di Indramayu: Gambaran Singkat Permasalahan dan Kemungkinan Penanganannya

Tinggalkan komentar

Oleh: Nanang Saptono
Balai Arkeologi Bandung


Sari

Akhir-akhir ini arkeologi mulai dikenal dan menjadi perhatian masyarakat. Keberadaan komplek percandian bata di kawasan Batujaya dan Cibuaya merupakan salah satu sarana pembelajaran sehingga masyarakat mengetahui akan objek purbakala dan arti pentingnya. Pada awal tahun 2007 yang lalu, seorang pengasuh pondok pesantren di daerah Karawang melaporkan “temuannya” ke Puslitbang Arkenas. Disebutkannya bahwa di Blok Tamanan, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat terdapat bata kuna mirip dengan yang ada di Batujaya. Selain itu diungkapkan pula bahwa masyarakat setempat sering mendapatkan pecahanan keramik dan manik.

Penelitian awal yang dilakukan Balai Arkeologi Bandung di situs Tamanan mendapatkan data arkeologis berupa bata kuna dan pecahan keramik asing. Bata kuna dari situs tersebut sudah dikumpulkan penduduk dan dimanfaatkan untuk pagar halaman. Pengamatan di lokasi situs menunjukkan bahwa situs tersebut terancam oleh abrasi. Jejak bata terlihat pada tebing pantai dengan ketebalan sedimentasi antara 1 hingga 1,5 meter. Masyarakat setempat menghubungkan keberadaan bangunan tersebut dengan tokoh Dampu Awang.

Permasalahan menyangkut situs Tamanan dapat dilihat dari dua aspek yaitu menyangkut latar budaya dan kondisi situs sebagai sumberdaya arkeologi. Dalam kaitannya dengan latar budaya perlu diungkap mengenai apa fungsi bangunan yang dahulu pernah ada dan pada masa kapan bangunan itu berdiri. Dalam kaitannya dengan kondisi situs perlu dilakukan upaya untuk menyelamatkan data baik dari ancaman abrasi dan tindakan masyarakat. Salah satu cara penyelamatan tersebut dapat dilakukan melalui ekskavasi penyelamatan.


Abstract

Recently archaeology becomes public interest. The brick temple in Batujaya and Cibuaya area is one of media studies for public to know about archaeological remains. In early 2007 one of teacher from Islamic boarding school in Karawang informs his discovered to Puslitbang Arkenas. He said if in Blok Tamanan, Dadap village, district Juntinyuat found the ancient brick like in Batujaya. He said too if public at there often find fragmentary ceramic and beads.

Preliminary research by Balai Arkeologi Bandung in Tamanan site founded archaeological object such as ancient brick and fragmentary foreign ceramic. Ancient brick from this site are assembled by public in this area and used for fence courtyard. Observation in this site shown if that site threatened by abration. The brick looks at beach about 1 to 1,5 meters. The public relatetd this building with Dampu Awang.

The problem of Tamanan site can looked from two aspect, about cultural background and site conditions is archaeological resource. In related with cultural background need to reveal of function of this building and when to construct. In related with site conditions need to do some effort to rescue data from abration threat and interference by people. One method to rescue can to do with rescue excavation.


PENDAHULUAN

Kawasan pantai utara Jawa Barat banyak berperan dalam percaturan sejarah kuna Indonesia khususnya pada masa Kerajaan Sunda hingga masa Kesultanan Banten dan Cirebon. Menurut Joao de Barros, Kerajaan Sunda mempunyai enam pelabuhan yaitu Chiamo, Xacatra atau Caravam, Tangaram, Cheguide, Pondang, dan Bantam (Djajadiningrat, 1983: 83). Selain Barros, Tomé Pires juga memberitakan bahwa Çumda mempunyai enam pelabuhan yaitu Bantam, Pomdam, Cheguide, Tamgaram, Calapa, dan Chemano (Cortesao, 1967: 166). Keterangan antara Barros dan Pires sama-sama menyebutkan adanya enam pelabuhan. Barros menyebutkannya dari arah timur ke barat, sedangkan Pires menyebutnya dari barat ke timur. Antara Barros dan Pires pun ada perbedaan dalam penyebutan lokasi. Calapa yang disebut Pires tidak disebut oleh Barros, sedangkan Xacatra atau Caravam yang disebutkan Barros tidak disebutkan oleh Pires.

Tomé Pires juga memberikan gambaran keadaan masing-masing pelabuhan tersebut (Cortesao, 1967: 170-173). Bantam merupakan pelabuhan besar terletak di tepi sungai. Dari pelabuhan ini perdagangan berlangsung hingga Sumatra dan Kepulauan Maladewa. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain beras dan lada. Pomdam juga merupakan pelabuhan yang baik. Berada pada muara sungai. Kapal besar (junk) dapat berlabuh di sini. Barang dagangan berupa bahan makanan terutama beras dan lada. Cheguide merupakan pelabuhan bagus yang bisa didarati kapal besar. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang ke Jawa dari Pariaman, Andalas, Tulangbawang, Sekampung dan tempat-tempat lain. Barang-barang dagangan berupa beras, buah-buahan, lada, dan bahan makanan. Tamgaram juga merupakan pelabuhan dan kota dagang yang bagus. Barang dagangan sebagaimana pelabuhan yang lain. Calapa merupakan bandar yang paling bagus. Pelabuhan ini sangat penting dan terbagus di antara yang lain. Jalinan perdagangannya sangat luas yaitu hingga Sumatra, Palembang, Laue, Tamjompura, Malaca, Makasar, Jawa dan Madura, serta beberapa tempat lain. Chemano merupakan pelabuhan yang cukup ramai meskipun kapal besar tidak dapat berlabuh di sini. Di kota ini sudah banyak warga muslim. Perdagangan yang dijalin dengan Chemano hingga seluruh Jawa.

Dalam perkembangannya hingga sekarang, pelabuhan-pelabuhan tersebut ada yang terus berlangsung tetapi ada pula yang surut bahkan sudah tidak dapat dikenali lagi secara pasti. Menurut John Joseph Stockdale dalam bukunya Island of Java, keadaan di Jawa Barat pada tahun 1775 – 1778, hanya ada tiga pelabuhan yaitu Banten, Batavia, dan Cheribon. Keadaan ini sangat berbeda dengan pemberitaan Tomé Pires.

Chiamo atau Chemano dapat diidentifikasi sebagai Cimanuk yang merupakan nama lama untuk Indramayu. Graaf dan Pigeaud (1974) menyebut bahwa kota Indramayu atau Dermayu dahulu merupakan kota pelabuhan Kerajaan Sunda Galuh. Perubahan nama Cimanuk menjadi Indramayu menurut tradisi masyarakat Indramayu terjadi ketika Arya Wiralodra berkuasa di Cimanuk.

Sebagai salah satu kota pelabuhan dagang di pantai utara Jawa Barat, Indramayu banyak dikunjungi pedagang baik dari kawasan regional maupun internasional. Beberapa penelitian arkeologi yang pernah dilakukan di Indramayu telah menemukan artefak indikator adanya perdagangan dengan pihak luar berupa pecahan-pecahan keramik asing. Sebaran pecahan keramik tidak hanya ditemukan di sekitar muara Cimanuk tetapi juga ditemukan di pinggir pantai sekitar Indramayu. Salah satu lokasi sebaran pecahan keramik tersebut adalah di Blok Tamanan, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat. Selain sebaran keramik di situs itu juga terdapat bata besar-besar yang tertata. Selain itu masyarakat juga banyak menemukan pecahan keramik dan manik-manik.


KONDISI WILAYAH

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada di bagian timur pesisir Laut Jawa. Kabupaten ini beribukota di Kecamatan Indramayu. Wilayah Kabupaten Indramayu berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat, berada pada koordinat 107o51’ – 108o36’ Bujur Timur dan 6o15’ – 6o40’ Lintang Selatan. Sebagai kawasan pantai, ketinggian kawasan Indramayu berkisar antara 0 hingga 100 m di atas permukaan laut. Panjang pantai utara Kabupaten Indramayu adalah 114 km terbentang dari Kecamatan Sukra hingga Krangkeng. Luas Kabupaten Indramayu adalah 2.000,99 km² terdiri dari 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan.

Penduduk Indramayu pada tahun 2003 berjumlah 1.749.000 dengan kepadatan 874 jiwa/km². Penduduk yang berada di wilayah pesisir, pada kehidupan sehari-hari pada umumnya menggunakan Bahasa Indramayu mirip dialek Cirebon yang disebut dialek Dermayon. Sedangkan di bagian selatan, menggunakan Bahasa Sunda.

Situs Tamanan secara administratif termasuk di wilayah Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat. Lokasi ini dapat ditempuh dari Indramayu ke arah Cirebon berjarak sekitar 20 km hingga sampai kota Kecamatan Juntinyuat. Dari Juntinyuat selanjutnya melalui jalan desa beraspal menuju Desa Dadap berjarak sekitar 6 km hingga sampai Blok Tutupan, selanjutnya melewati jalan kampung menuju Blok Tamanan sejauh sekitar 1 km. Kondisi lingkungan merupakan kawasan pantai. Di daerah ini banyak terdapat tambak garam. Sekitar lokasi situs merupakan sawah dengan sistem pengairan sederhana.

Lokasi Situs Tamanan di pantai timur Indramayu


SEJARAH DAN LEGENDA JUNTINYUAT

Sejarah awal mula Juntinyuat secara pasti belum diketahui. Cerita yang berkembang di masyarakat mengenai awal mula Juntinyuat cenderung bersifat legenda yang bercampur dengan cerita sejarah (Dasuki, 1977: 339 – 340). Diceritakan bahwa Prabu Siliwangi sebagai raja Kerajaan Pajajaran mempunyai putra Raden Kuncung Walangsungsang, Nyi Larasantang, dan Raja Sengara. Ketiga putra Prabu Siliwangi ini pada suatu saat mengadakan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nyi Larasantang kemudian diperistri Raja Mesir dan mempunyai anak Syarif Hidayat dan Syarif Ngaripin.

Syarif Hidayat bermaksud menuntut ilmu ke Mekah tetapi tidak terwujud. Syarif Hidayat kemudian pergi ke Tiongkok. Di sana ia berlaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Raja Tiongkok yang bernama Titongki kemudian menguji kesaktian Syarif Hidayat dengan jalan disuruh menebak bayi yang dikandung isterinya, apakah laki-laki atau perempuan. Padahal isteri Raja Titongki tersebut sebenarnya tidak hamil. Syarif Hidayat mengatakan bahwa isteri Raja Titongki mengandung anak perempuan. Raja Titongki marah karena tahu bahwa Syarif Hidayat salah. Syarif Hidayat kemudian akan ditangkap tetapi berhasil melarikan diri dan menuju laut. Setelah itu kemudian isteri Raja Titongki yang sebelumnya pura-pura hamil jadi benar-benar hamil dan melahirkan anak perempuan. Anak tersebut diberi nama Santi.

Ketika anak itu menginjak dewasa menanyakan kepada Raja Titongki siapa sebenarnya ayahnya. Raja Titongki mengaku sebagai ayahnya. Santi sebenarnya sudah tahu bahwa ia bukan anak Raja Titongki. Ia kemudian melarikan diri menuju laut. Raja Titongki merasa kehilangan anak, maka diutuslah beberapa punggawa di bawah pimpinan Dampu Awang mencarinya ke laut. Di laut Santi bertemu dengan Syarif Hidayat. Mereka berdua kemudian mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu Nabi (Islam).

Perjalanan Syarif Hidayat hingga di Gunung Jati dan bertemu dengan Syech Datu Kahpi. Syarif Hidayat mendapat banyak ilmu tentang Islam dari Syech Datu Kahpi. Ketika Syarif Hidayat menuntut ilmu kepada Syech Datu Kahpi, Santi membuat tempat peristirahatan di padang Junti. Kebetulan di sebelah selatannya ada orang berkebun, lokasi itu kemudian diberi nama Juntikebon. Di sebelah barat terdapat kedokan air yang kemudian diperbaiki dan diperpanjang. Lokasi itu kemudian diberi nama Juntikedokan. Di tepi laut dilihatnya ada pohon yang daunnya menyolok (nyongat) ke laut maka tempat itu dinamakan Juntinyuat.

Pada kisah lain diceritakan dalam Babad Cirebon, Dampu Awang berkunjung ke rumah Ki Gedeng Junti (Dasuki, 1977: 7 – 9). Di situ ia bertemu puteri Ki Gedeng Junti dan kemudian bermaksud untuk mempersuntingnya. Ki Gedeng Junti mempersilahkan tetapi mengajukan syarat agar Dampu Awang sanggup membongkar benteng pekarangan Ki Gedeng Junti yang tersusun dari pohon bambu duri selebar 1,5 m dalam waktu semalam.

Dampu Awang yang kaya menyanggupinya. Ia kemudian menyebarkan berita bahwa akan mengadakan “tawur mas picis raja-brana”. Penduduk desa Junti mendengar berita itu lalu berbondong-bondong menuju alun-alun di depan rumah Ki Gedeng Junti. Begitu malam tiba, Dampu Awang mulai menabur emas pada rumpun bambu yang memagari pekarangan Ki Gedeng Junti. Rakyat mulai berebut mendapatkan emas dengan cara membongkar benteng bambu. Satu demi satu rumpun bambu itu jebol, sementara Dampu Awang terus menaburkan emas.

Usaha Dampu Awang berhasil, akhirnya benteng pekarangan Ki Gedeng Junti jebol. Di mata Ki Gedeng Junti, perlakuan Dampu Awang tersebut curang. Ia dan puterinya melarikan diri menuju Gunung Sembung. Di sana mereka menemui Syech Bentong untuk mohon perlindungan dari kecurangan Dampu Awang. Ki Gedeng Junti berjanji akan menyerahkan puterinya agar diperisteri Syech Bentong. Pengejaran Dampu Awang sampai di Gunung Sembung. Di situ bertemu Syech Bentong yang kemudian terjadi perang mulut hingga perang fisik yang akhirnya dimenangkan Syech Bentong. Akhirnya Syech Bentong memperisteri puteri Ki Gedeng Junti.

Legenda tentang bertambah lebarnya laut di Desa Dadap juga berkaitan dengan Dampu Awang dan puteri dari Junti (Dasuki, 1977: 358 – 359). Diceritakan bahwa Dampu Awang yang berasal dari daerah timur berguru dan tinggal di Cirebon. Dampu Awang ingin punya isteri. Ia mendengar bahwa di daerah Junti ada wanita cantik. Dia pun ke Junti membawa barang-barang perhiasan dengan menggunakan tiga pedati. Karena berangkatnya terlambat, satu pedati ditinggal di keraton. Dua pedati lainnya berangkat ke Junti. Karena terlalu kesiangan, perjalanan pedati hanya sampai di Desa Krangkeng. Dampu Awang melanjutkan perjalanan ke Junti sendirian. Sampai di Junti keinginan Dampu Awang ditolak.

Dampu Awang pulang kembali sambil mencari janda Nyi Ratu Benda. Di Benda, Dampu Awang mendapatkan wanita yang mau diperisteri tetapi dengan syarat minta dibuatkan keraton dalam waktu semalam. Dampu Awang menyanggupi karena dia bisa minta bantuan makhluk halus untuk membuat keraton tersebut. Ketika pembuatan keraton baru selesai bagian pintu gerbang, malam sudah berakhir. Makhluk halus yang membantunya lari meninggalkan Dampu Awang. Emas dan perhiasan sudah terlanjur dipakai dan ditabur di Desa Dadap.

Dampu Awang mengetahui kalau dia diperdaya wanita dari Desa Benda. Dampu Awang mencari dan mengejar ke mana wanita itu pergi. Wanita dari Desa Benda tadi karena terdesak masuk ke laut. Dampu Awang hanya bisa mengutuk kalau di daerah Benda ada wanita yang tidak mau menikah maka akan jadi perawan tua, dan bila ada pria yang tidak mau menikah akan jadi perjaka tua. Dampu Awang kemudian kembali ke Cirebon. Pedati yang tertinggal di Desa Krangkeng ditinggalkannya dan sampai sekarang masih ada. Di Desa Dadap masyarakat percaya bahwa abrasi yang terjadi karena laut mau mengejar wanita ke Desa Benda. Di Desa Benda sampai sekarang masih ada sisa pintu gerbang.


GAMBARAN UMUM SITUS TAMANAN

Situs Tamanan secara administratif termasuk di wilayah Desa Dadap. Desa ini merupakan desa lama yang hingga sekarang mengalami perkembangan. Salah satu bangunan di Desa Dadap yang tergolong tua adalah bendungan atau pintu air yang dibuat pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini berada di Blok Tutupan yang dahulu merupakan lokasi pusat pemerintahan desa sehingga sekarang ini masih disebut dengan Dadap Lama. Nama Tutupan diambil dari keberadaan pintu air di blok tersebut yang maksudnya menutup sungai.

Kondisi bangunan hingga sekarang masih terawat bagus dan juga masih berfungsi. Bangunan pintu air tersebut melintang pada sungai kecil dengan ukuran panjang bangunan keseluruhan sekitar 12 m. Lebar sungai yang ditutup sekitar 8 m. Saluran pelimpahan air dibuat dua bagian masing-masing lebarnya 2 m. Di antara dua saluran pelimpahan tersebut terdapat semacam pilar yang lebarnya 1,5 m. Tinggi bangunan dari permukaan sungai ketika dilakukan pengamatan sekitar 4 m. Tebal bangunan sekitar 60 cm. Konstruksi bangunan dari bahan bata berplester. Pada bagian pintu air terdapat konstruksi dari bahan baja.

Jejak tinggalan yang lebih tua lagi berada di Blok Tamanan yaitu di sebelah utara Blok Tutupan. Di situs Tamanan menurut penuturan masyarakat setempat, dahulu terdapat tembok bata. Ketika sisa bangunan itu masih tampak jelas, masyarakat tidak berani ke lokasi itu karena dianggap keramat. Menurut kepercayaan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Didi Sukaedi (anggota Satpol Desa) dan beberapa aparat desa lainnya, dahulu di lokasi itu merupakan taman dilengkapi semacam danau buatan milik Kesultanan Cirebon yang dibangun oleh Dampu Awang.

Lokasi situs yang terancam abrasi

Lokasi situs berada pada ujung perkampungan di tepi pantai. Menurut keterangan Bapak Lurah Wasim (anggota Satpol Desa) lokasi ini sekarang berada di pinggir pantai karena terkena abrasi. Dahulu garis pantai berada sekitar 1 mil dari sekarang. Dua desa yaitu Desa Jaringan dan Desa Pulobi habis terkena abrasi dan masyarakatnya terpaksa pindah. Bapak Camhuri, penduduk Blok Tutupan mengatakan bahwa pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2007 abrasi telah sampai di Blok Tamanan. Akibat dari abrasi tersebut banyak bata yang muncul. Masyarakat banyak yang tidak berani memanfaatkan bata kuna itu karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pecahan bata dan artefak lainnya yang terlihat ketika air laut surut

Sejak lokasi itu terkena abrasi dan banyak bata yang muncul, Bapak Camhuri mengumpulkannya. Bata-bata tersebut sekarang dimanfaatkan untuk membuat pagar tembok bagian depan halaman rumah. Beberapa bata yang teramati ada yang salah satu sisinya melengkung membentuk tonjolan lingkaran. Bata utuh yang berhasil didapatkan Bapak Camhuri berukuran 30 x 18 x 6 cm. Beberapa bata ada juga yang dikumpulkan di bagian selatan halaman.

Bata kuna yang dimanfaatkan untuk pagar pekarangan

Lingkungan situs Tamanan merupakan lahan sawah yang sebagian berupa lahan kering (kebun) dan padang rumput. Jenis batuan berupa endapan aluvial berwarna kehitaman. Bibir pantai yang berada di situs ini secara umum berorientasi tenggara – barat laut. Jejak struktur bata terlihat pada tebing pantai. Jejak struktur yang teramati yaitu sepanjang sekitar 12 m dengan ketebalan 5 – 6 cm. Jejak struktur bata ini berada di bawah permukaan tanah dengan ketebalan sedimen yang menutupinya sekitar 50 – 60 cm. Jejak struktur bata juga dijumpai pada dinding sumur yang digali oleh masyarakat. Sumur tersebut berada pada lahan kebun sebelah selatan bibir pantai pada jarak sekitar 20 m. Bata dijumpai pada kedalaman sekitar 1,5 m dari permukaan tanah sekitar. Pengamatan pada pinggir laut ketika air mengalami surut terlihat beberapa pecahan bata. Selain itu juga terlihat fragmen keramik asing dan tembikar.

Fragmen keramik asing yang ditemukan merupakan keramik biru putih dengan hiasan bermotif flora. Sampel yang diambil sebanyak 10 keping terdiri dari 8 keping bagian dasar dan 2 keping bagian tepian. Secara tipologis, fragmen keramik tersebut berasal dari bentuk mangkuk sebanyak 9 keping dan 1 keping dari bentuk piring. Mengenai asal keramik, 5 keping berasal dari Cina, 3 keping dari Thailand (sekitar abad ke-13 – 18 M), dan 2 keping dari Eropa (sekitar abad ke-19 – 20 M). Keramik Cina sebanyak 5 keping dapat diidentifikasi 3 keping diproduksi pada masa Dinasti Ming (abad ke-14 – 17 M) dan 2 keping pada masa Dinasti Qing (abad ke-17 – 20 M).

Beberapa pecahan keramik asing yang ditemukan di situs Tamanan

Fragmen tembikar yang diperoleh sebanyak 3 keping yang merupakan bagian tepian (2 keping) dan dasar (1 keping). Secara tipologis fragmen tembikar tersebut merupakan bagian dari bentuk tempayang, mangkuk (wadah terbuka), dan kendi. Pecahan tembikar ini menunjukkan hasil teknologi tinggi dengan menggunakan roda putar cepat. Tingkat pembakaran belum terlalu tinggi karena masih didapatkan bagian berwarna hitam. Bahan tembikar berupa tanah liat dengan temper pasir kuarsa. Pecahan bata yang ditemukan sebanyak 1 bagian yang pada salah satu sisinya melengkung.


KEMUNGKINAN PENANGANAN SITUS

Situs Tamanan pada saat sekarang berada di bibir pantai dalam kondisi sangat rawan karena terkena abrasi. Menurut keterangan masyarakat daerah tersebut dahulu berada jauh dari pantai. Legenda yang menjadi ingatan kolektif masyarakat menghubungkan situs Tamanan dengan Kesultanan Cirebon dalam kaitannya dengan Dampu Awang menunjukkan bahwa abrasi yang terjadi sudah berlangsung sejak lama. Akibat abrasi ini, dua desa yang berada di sebelah utara situs telah lenyap menjadi laut dangkal. Seberapa banyak objek arkeologis yang telah terkena abrasi sulit diperkirakan. Data unsur bangunan bata berada di bawah permukaan tanah, oleh karena itu besaran situs secara pasti belum diketahui.

Mengingat situs Tamanan merupakan salah satu situs penting bagi pengungkapan sejarah budaya daerah Juntinyuat khususnya serta Indramayu dan Jawa Barat pada umunya maka perlu upaya penanganan. Kondisi situs saat ini sangat rawan dari ancaman abrasi. Untuk menanggulangi abrasi sangat tidak dimungkinkan. Oleh karena itu langkah yang perlu ditempuh adalah penyelamatan data melalui penelitian dalam bentuk ekskavasi penyelamatan.


Daftar Pustaka

Abdurachman, Paramita R (ed.). 1982. Cerbon. Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia, Penerbit Sinar Harapan

Adhyatman, Sumarah. 1990. Antique Ceramics found in Indonesia. Jakarta: Ceramic Society of Indonesia.

Anonim. 1995. Profil Potensi Kabupaten DT. II Indramayu. Bagian Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat II Indramayu.

Cortesao, Armando. 1944. The Suma Oriental of Tome Pires. London: The Hakluyt Society.

Dasuki. 1977. Sejarah Indramayu. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Djajadiningrat, Hoesein. 1983. Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten. Jakarta: Penerbit Djambatan, KITLV.

Graaf, H.J. de dan Pigeaud, Th. G. Th. 1974. De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde.

*MAKALAH PADA PIA 2008

(Lihat juga DI SINI)

Wacana Arkeologi Dalam Ranah Publik: “Studi Kasus Pemberitaan Arkeologi di Media Cetak Lokal di Makassar”

Tinggalkan komentar

Oleh: Yadi Mulyadi
Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin


1. Pendahuluan

Pada pertengahan September 2011 masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di Makassar dan khususnya Watampone, dihebohkan oleh temuan gua prasejarah baru di Desa Langi, Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Dapat dikatakan bahwa, rasa ingin tahu masyarakat cukup besar dengan temuan gua prasejarah tersebut, salah satunya terlihat pada rubrik SDP (surat Dari Pembaca) di salah satu media lokal. Dalam SDP tersebut disebutkan tentang temuan gua prasejarah tersebut dan salah satu poin yang cukup menggelitik disini adalah permintaan dari pengirim SDP agar pemerintah daerah Bone segera menghubungi ahli Geologi untuk melakukan penelitian, sehingga gua prasejarah tersebut menjadi objek wisata sejarah. Permintaan ahli Geologi inilah yang membuat rasa ingin tahu penulis tentang tingkat pemahaman masyarakat mengenai arkeologi. Kedua, bagaimana relasi antara pemberitaan arkeologi di media cetak dengan pemahaman masyarakat tentang arkeologi khususnya di Makassar.

Hipotesis yang dibangun adalah apakah pemberitaan arkeologi di media cetak memberikan dampak positif pada persepsi masyarakat Makassar tentang arkeologi atau tidak berkorelasi. Diharapkan dengan menguji hipotesis ini, diperoleh informasi sejauhmana efektifitas pemberitaan arkeologi di media cetak, sehingga dapat memberikan data terkait dengan formulasi yang tepat dalam memanfaatkan media cetak sebagai sarana untuk publikasi arkeologi. Hal ini berdasarkan fakta bahwa media memiliki peran yang vital dalam membangun persepsi masyarakat, dengan demikian publikasi arkeologi yang tepat di media cetak diharapkan dapat membangun persepsi masyarakat yang tepat tentang arkeologi. Dalam hal ini, arkeologi publik dipahami sebagai cara dalam mempublikasikan arkeologi dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar tentang arkeologi pada masyarakat, khususnya dikaitkan dengan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya.

Adapun pemilihan media cetak lokal sebagai sumber data mengenai pemberitaan arkeologi, didasarkan pada jumlah oplah dan hasil survey tentang media cetak favorit di mata masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terpilih dua media cetak yaitu Harian Fajar dan Tribun Timur. Harian Fajar merupakan media cetak yang tergabung dalam grup Jawa Pos yang memiliki jumlah oplah terbesar untuk setiap terbitannya. Sedangkan harian Tribun Timur berdasarkan survey yang dilakukan tahun 2011 oleh Nielsen dinobatkan sebagai Koran No.1 di Makassar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua media cetak ini dianggap merepresentasikan media cetak lokal yang ada di Makassar.


2. Metode Penelitian

Pemberitaan arkeologi yang dijadikan objek kajian berasal dari kedua media cetak tersebut mulai dari kurun waktu 2008-2011. Identifikasi berita arkeologi dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan mana yang termasuk wacana arkeologi, dengan menjadikan kata kunci arkeologi, cagar budaya, dan warisan budaya sebagai faktor penanda utama wacana arkeologi baik itu berupa berita maupun opini. Hasil identifikasi berita arkeologi kemudian diklasifikasikan, berdasarkan periode terbit dan tema yang diangkat meliputi wacana konflik atau kasus, opini, dan penemuan situs arkeologi.

Tahapan selanjutnya adalah analisis tekstual pada setiap pemberitaan arkeologi, untuk kemudian dielaborasi dengan data eksternal meliputi latar belakang pembuat berita, dalam hal ini jurnalis atau wartawan. Hasil analisis inilah yang diharapkan memperlihatkan model penyajian berita arkeologi sebagai bentuk dari publikasi arkeologi oleh media cetak. Tahapan selanjutnya adalah menganalisis setiap model penyajian tersebut, untuk menentukan bagaimana strategi yang tepat dalam memanfaatkan media cetak untuk publikasi arkeologi.

Pendekatan kualitatif menjadi paradigma yang dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa faktor dominan adalah bukan pada segi kuantitas tetapi lebih pada faktor kualitas berita arkeologi. Di sisi lain, ada kendala teknis yang dihadapi jika harus menelusuri seluruh berita arkeologi pada kedua media cetak tersebut di tengah kondisi waktu yang terbatas serta pengarsipan berita yang belum memadai. Olehnya itu, pemilihan berita arkeologi dilakukan secara selektif, dengan memfokuskan pada berita-berita arkeologi yang masuk dalam katagori “hot news” di masyarakat atau menjadi “headlines” pada media cetak tersebut. Hasil dari proses pemilihan berita terpilih lima tema berita teratas yang terdiri dari pemberitaan tentang Karebosi, Fort Rotterdam, Benteng Somba Opu, gedung Societ de Harmony, dan gua prasejarah. Kelima tema berita inilah yang kemudian menjadi fokus kajian.


3. Pembahasan

Pemaparan setiap tema pemberitaan menjadi uraian pembuka pada bagian ini, dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang semua tema pemberitaan. Pertama, mengenai pemberitaan tentang Karebosi menjadi isyu hangat di media cetak pada medio 2007 akhir sampai awal 2009. Karebosi itu sendiri merupakan salah satu tempat bersejarah di Kota Makassar yang dapat dikatagorikan sebagai site heritage karena di tempat inilah pernah terjadi beberapa peristiwa bersejarah. Karebosi itu sendiri adalah sebuah ruang terbuka hijau berupa lapangan, yang kemudian menjadi polemik seiring dengan adanya proyek Revitalisasi Karebosi oleh Pemerintah Kota Makassar.

Jika mengacu pada isi berita di harian Tribun Timur tanggal 12 Mei 2007 dan harian Fajar tanggal 26 Januari 2008, wacana revitalisasi Karebosi telah menjadi pembicaraan sejak tahun 2006 yaitu berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD sebesar Rp1,2 miliar untuk penataan dan pengawasan Lapangan Karebosi. Kemudian wacana ini semakin menghangat seiring dengan adanya sosialisasi pelaksanaan sayembara desain Karebosi di awal tahun 2007, dan pengumuman pelaksanaan pengerukan Karebosi sebagai bentuk revitalisasi oleh PT. Tosan Permai selaku pemenang tender tunggal yang ditunjuk langsung oleh pemkot Makassar. Kegiatan revitalisasi Karebosi ini kemudian menjadi polemik di masyarakat ketika ada perubahan desain yang dianggap lebih mengarah pada komersialisasi Karebosi.

Komersialisasi Karebosi dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya identitas sejarah kota Makassar, demikian pula ruang publik akan semakin berkurang. Keresahan masyarakat ini, akhirnya memunculkan demonstrasi dan unjuk rasa yang intinya menentang komersialisasi Karebosi. selain itu mulai bermunculan opini-opini yang ditulis oleh berbagai lapisan masyarakat yang intinya juga menyuarakan ketidaksetujuannya akan komersialisasi Karebosi. Selain isu komersialisasi, muncul pula isu lainnya yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak korupsi dalam proyek revitalisasi Karebosi ini dengan indikasi adanya ketidakjelasan penggunaan dana tahun anggaran 2006 untuk Karebosi dan penunjukan langsung PT. Tosan Permai sebagai pemenang tender oleh pemkot Makassar. Isu ini pun kemudian menimbulkan unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Memasuki Februari 2008, demonstrasi tentang revitalisasi Karebosi ini masih berlangsung, bahkan LBH Makassar melakukan Citizen Law Suit berkaitan dengan gugatannya dengan proyek revitalisasi Karebosi. Aksi penolakan revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan Pemkot Makassar, kembali dilancarkan kelompok mahasiswa di depan Kampus UIN Alauddin pada 25 Februari 2008. Adalah puluhan massa yang mengklaim dirinya sebagai Konsorsium Alauddin Anti Komersialisasi Karebosi. Dalam aksinya mereka membakar ban bekas di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas dan menuntut agar pihak terkait segera menghentikan pembangunan revitalisasi Lapangan Karebosi. Pendemo juga meminta KPK turun langsung melakukan peninjauan. Mereka mensinyalir, ada unsur gratifikasi dari revitalisasi tersebut. Besoknya justru muncul demonstrasi tandingan, juga di depan Kampus UIN Alauddin yang dilakukan oleh belasan mahasiswa jurusan Teknik Arsitek UIN Alauddin, mereka membakar ban bekas di tengah jalan yang mengakibatkan perlambatan arus lalu lintas. Pengunjukrasa menggelar aksi ini berkaitan dengan pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi. Aksi turun ke jalan ini sebagai wujud dukungan ke Pemkot Makassar yang melaksanakan pembangunan Karebosi.

Jika dicermati, unjuk rasa maupun demonstrasi yang terjadi berkaitan dengan revitalisasi Karebosi ini semakin mempertegas akan adanya perbedaan persepsi dalam memandang revitalisasi Karebosi. Pemahaman yang berbeda inilah yang kemudian memunculkan konflik antara pihak pemkot Makassar dengan masyarakat yang menolak revitalisasi, dan antara masyarakat yang pro revitalisasi dengan yang tidak setuju revitalisasi. Hal ini semakin diperparah dengan opini yang dilontarkan para politikus yang dimuat dalam beberapa pemberitaan yang justru semakin memperuncing konflik yang terjadi. Perbedaan pemahaman dan persepsi dalam memandang Karebosi sebagai tempat yang bersejarah, terjadi pula antara pemkot dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) Makassar. Hal ini sempat menjadi perdebatan, karena pemkot Makassar dengan tegas mengatakan bahwa Karebosi itu bukan situs cagar budaya. Konflik antara masyarakat dengan kalangan arkeologi-dalam kasus ini Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala-dapat dikatakan merupakan konflik yang muncul oleh karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat termasuk pemerintahan kota tentang nilai-nilai yang dikandung oleh benda cagar budaya sehingga tidak timbul rasa afektif dalam diri masyarakat.

Dalam pemberitaan tentang Karebosi ini, secara tidak langsung arkeologi mulai terpublikasikan di masyarakat Makassar khususnya. Walaupun, informasi tentang arkeologi tidaklah terlalu dominan, karena yang muncul justru persoalan konflik antara yang pro revitalisasi Karebosi dengan yang kontra. Sehingga pemberitaan tentang Karebosi ini dikatagorikan sebagai wacana kasus arkeologi atau wacana konflik. Walaupun ada opini yang terkait tentang Revitalisasi Karebosi tetapi tetap mengarah pada konflik itu sendiri. Opini yang dimuat baik di Harian Fajar maupun Tribun Timur lebih cenderung untuk saling menyerang antara kubu yang pro dan kontra dengan revitalisasi Karebosi. Media cetak pun lebih sering memberitakan tentang konfliknya dibandingkan nilai historis dari Karebosi. Hal ini tidak terlepas dari adanya kepentingan politis terkait dengan pemilu walikota Makassar tahun 2008.

Tema pemberitaan arkeologi yang kedua adalah Fort Rotterdam yang merupakan salah satu situs cagar budaya sekaligus landmark Kota Makassar. Sama dengan Karebosi, pemberitaan tentang benteng ini pun terkait pula dengan kegiatan Revitalisasi Fort Rotterdam yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Sejak bergulirnya rencana revitaliasi di Fort Rotterdam pada awal tahun 2009, Harian Fajar dan Tribun Timur intens memuat berita tentang revitalisasi Fort Rotterdam. Pada awal pemberitaan lebih difokuskan dengan sosialisasi tentang rencana revitalisasi, kemudian berlanjut dengan pelaksanaan revitalisasi. Pada pemberitaan awal relatif berita yang dimuat tidak termasuk dalam katagori konflik, termasuk pada saat revitalisasi tahap pertama di tahun 2010. Wacana konflik mulai muncul pada pemberitaan revitalisasi Fort Rotterdam seiring dengan penataan kawasan di luar benteng Rotterdam yang merupakan bagian dari revitalisasi Fort Rotterdam.

Konflik berawal ketika adanya ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada pengusaha yang akan membangun Rumah Makan dengan bangunan permanen tepat di depan Benteng Rotterdam. Di sisi lain area tersebut merupakan bagian dari zona penunjang kawasan cagar budaya Fort Rotterdam. Walaupun ada penyampaian keberatan dari pihak BP3 Makassar tetap pembangunan rumah makan tersebut terus berlangsung dan bahkan sekarang telah beroperasi. Konflik terus berlanjut, di tahun 2011 seiring dengan kegiatan reklamasi pantai di depan Fort Rotterdam oleh Pemerintah Kota Makassar. Konflik antara pemkot Makassar dan BP3 Makassar inilah yang dominan menghiasi pemberitaan di media cetak, dan meluas menjadi konflik antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan yang menjadi pelaksana dalam proyek Revitalisasi Fort Rotterdam. Bahkan jika mengacu pada perkembangan yang ada sekarang, Revitalisasi Fort Rotterdam ini dapat menjadi komoditi politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2014 nanti.

Hal inilah yang dapat terlihat pada wacana pemberitaan tentang Fort Rotterdam ini, fenomena menjadikan objek arkeologi sebagai komoditi politik menjadi hal yang patut dicermati dengan bijak dan cermat. Dalam hal ini kepentingan para bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sumberdaya arkeologi hanya sebatas dijadikan komoditi politik untuk kepentingan praktis yang tidak berdampak pada pelestarian sumberdaya arkeologi ini sendiri. Peranan arkeolog di luar BP3 Makassar masih belum nampak pada kasus revitalisasi Fort Rotterdam fase pertama ini. Selain karena kurangnya partisipasi aktif dari arkeolog untuk terlibat dalam membangun wacana atau opini di media cetak, juga belum adanya ruang yang dibuka oleh media cetak bagi para arkeolog. Hal ini mulai ada pergeseran, ketika muncul wacana tentang pengrusakan Benteng Somba Opu di awal tahun 2010 yang terangkat ke ranah publik.

Wacana pengrusakan Benteng Somba Opu mulai menjadi berita hangat ketika Forum Somba Opu berunjuk rasa terkait dengan adanya pembangunan Gowa Discovery Park di areal Benteng Somba Opu. Kasus pengrusakan situs peninggalan Kerajaan Gowa Tallo ini menjadi isu hangat yang menghiasi media cetak di Makassar bahkan terangkat menjadi isu nasional. Dalam kaitannya dengan kasus ini, Pemprov Sulawesi Selatan segera merespon tuntutan masyarakat dengan menghentikan sementara pembangunan Gowa Discovery Park. Selain itu, BP3 Makassar pun kemudian membentuk tim untuk melakukan kajian zonasi Benteng Somba Opu dengan melibatkan tenaga ahli arkeologi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia.

Hasil kajian zonasi ini pun telah dimuat di media, tetapi unjuk rasa tidak langsung mereda. Bahkan Forum Somba Opu melaporkan kasus pengrusakan Benteng Somba Opu ini ke Polisi karena ketika proyek dilaksanakan kembali ada pelanggaran zonasi. Dalam kasus benteng Somba Opu ini wacana kasus dominan muncul dalam pemberitaan, satu hal yang pasti dampak positif dari pemberitaan ini adalah munculnya kepedulian masyarakat akan keberadaan Benteng Somba opu yang memang boleh dikatakan cukup terabaikan. Dalam hiruk pikuk pemberitaan Benteng Somba Opu ini muncul pro dan kontra serta yang berbeda dengan kasus lainnya adalah adanya perbedaan persepsi antara kalangan arkeolog. Kedua, media mulai membuka ruang dengan arkeolog, dalam bentuk meminta pendapat arkeolog baik dari kalangan akademisi maupun dari BP3 Makassar. Sehingga dapat dikatakan, media mulai merangkul arkeolog dalam melengkapi pemberitaan yang terkait dengan wacana arkeologi.

Pemberitaan arkeologi berikutnya terkait dengan revitalisasi gedung Societ de Harmony yang muncul di media pada wala tahun 2011. Hanya saja yang terangkat di media bukan mengenai pelaksanaan revitalisasi dari aspek arkeologinya tetapi lebih pada kasus lambatnya proyek revitalisasi ini berjalan. Padahal di sisi lain ada beragam aspek arkeologis yang tidak tepat penerapannya selama proses revitalisasi yang sampai tulisan ini dibuat masih dalam proses pengerjaan. Walaupun demikian, pemberitaan tentang gedung bersejarah ini tidak terlalu dominan dan tidak memunculkan informasi kearkeologiannya.

Pada pertengahan 2011, berita tentang arkeologi muncul kembali terkait dengan adanya demonstrasi yang dilakukan kelompok pencinta alam di Kabupaten Maros akan aktifitas tambang di wilayah Rammang-Rammang. Keberatan kelompok pencinta alam tersebut, terkait dengan keberadaan gua prasejarah Bulu Tianang di sekitar areal konsesi tambang. Demonstrasi tersebut menjadi berita yang cukup menarik di media cetak karena dikaitkan pula dengan isu lingkungan. Selain itu respon pemerintah daerah Maros dalam hal ini Bupati yang langsung memerintahkan penghentian aktifitas perusahaan tambang tersebut. DPRD Maros pun turun ke lokasi untuk survey, demikian pula tim dari BP3 Makassar melakukan peninjauan langsung di lapangan. Aktiftas ini terus diberitakan oleh media, sehingga masyarakat luas mengikuti terus perkembangan kasus ini. Dan sampai tulisan ini dibuat, masyarakat masih menunggu keputusan akhir yang akan diambil oleh pemerintah daerah Maros, apakah akan mencabut ijin usaha pertambangan perusahaan tersebut atau keputusan lainnya.

Seiring dengan pemberitaan kasus di Rammang-Rammang, yang sampai tulisan ini dibuat masih tetap menjadi bahan berita, ada pemberitaan arkeologi lain terkait dengan temuan gua prasejarah di Kabupaten Bone. Berbeda dengan pemberitaan arkeologi sebelumnya, berita tentang temuan gua prasejarah baru ini dikatagorikan dalam wacana penemuan situs arkeologi baru. Muatan berita arkeologi disini berupa uraian deskriptif tentang tinggalan arkeologi yang ditemukan di gua tersebut. Informasi tentang arkeologinya mulai berimbang karena ada klarifikasi dari arkeolog yang diminta oleh jurnalis/wartawan secara langsung. Selain itu, tema pemberitaan pada wacana temuan situs baru ini lebih diarahkan pada pemaparan informasi serta harapan kepada pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pengkajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan pemaparan kelima wacana arkeologi di atas, dapat terlihat bahwa wacana arkeologi yang diangkat media didominasi wacana konflik atau kasus dan sisanya baru opini dan wacana temuan situs arkeologi baru. Bahkan penerbitan wacana arkeologi yang terkait dengan konflik memiliki frekuensi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan opini atau penemuan situs baru. Hal ini memperlihatkan bahwa media dalam memilih wacana arkeologi yang diangkat ke ranah publik memiliki pertimbangan tertentu yang lebih mengarah pada keterkaitan dengan isu lain terutama politik. Hal tersebut terihat jelas pada pemberitaan arkeologi baik itu tentang Karebosi, Fort Rotterdam, Benteng Somba Opu dan gedung Society de Harmony.

Sedangkan wacana mengenai temuan situs arkeologi baru lebih bersifat informatif, sebatas penyampaian pada masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, ternyata hal ini secara tidak langsung berdampak pada pencitraan arkeologi di mata masyarakat. Pemberitaan arkeologi yang termasuk dalam wacana konflik, ternyata memposisikan arkeologi sebagai pelaku utama konflik tersebut. Dalam hal ini terlihat jelas di pemberitaan revitalisasi Karebosi, Fort Rotterdam dan Benteng Somba Opu serta Society de Harmony. Dalam kasus ini arkeologi direpresentasikan oleh BP3 Makassar sedangkan pelaku konflik lainnya adalah Pemerintah Kota Makassar di kasus Revitalisasi Fort Rotterdam dan Karebosi, serta serta investor di kasus Benteng Somba Opu. Hal tersebut mengakibatkan kesan sebagian masyarakat yang tidak tepat tentang arkeologi, karena dianggap menghalangi jalannya pembangunan.

Selain itu, persepsi yang tidak tepat tentang arkeologi secara tidak langsung terbangun dari pemberitaan arkeologi di media akibat lebih dominan muatan politisnya jika dibandingkan muatan arkeologinya. Dampak dari persepsi yang tidak tepat ini, jelas terlihat pada pengetahuan masyarakat yang ternyata hanya tahu saja arkeologi tetapi tidak mengetahui dengan benar apa sebenarnya itu arkeologi, sebagaimana terlihat pada SDP yang telah diuaraikan pada bagian awal tulisan ini. Padahal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir frekuensi pemberitaan arkeologi di media mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga seharusnya berbanding lurus dengan pengetahuan masyarakat tentang arkeologi. Fakta ini jelas menjadi penanda bahwa sudah saatnya kalangan arkeolog berperan serta lebih aktif dalam membangun opini di media cetak tentang arkeologi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mempublikasikan hasil penelitian arkeologi yang telah dilakukan di media cetak, dapat berupa artikel atau pun opini. Diharapkan dengan keterlibatan aktif kalangan arkeolog dalam pemberitaan arkeologi di media cetak, secara tidak langsung dapat membangun persepsi yang tepat tentang apa itu arkeologi dan bagaimana perananannya dalam membangun identitas dan jati diri bangsa.


4. Penutup

Jika mengacu pada data publikasi arkeologi yang dikeluarkan oleh instansi arkeologi seperti Balar Arkeologi dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, sebenarnya publikasi arkeologi telah banyak dilakukan. Jumlah terbitan jurnal maupun buletin arkeologi cukup banyak, tetapi selama ini hanya diperuntukan untuk kalangan terbatas. Di satu sisi, ada media alternatif lain yaitu media cetak yang diakses oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi arkeolog untuk mensosialisasikan arkeologi pada masyarakat, yang diarahkan pada membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tinggalan arkeologi, dalam kerangka pelestarian warisan budaya bangsa.

Sudah saatnya publikasi arkeologi ditempuh dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan media cetak lokal, sehingga pemberitaan arkeologi tidak sebatas dijadikan komoditi oleh pihak-pihak tertentu, sebagaiman terlihat pada kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas. Dalam lingkup nasional, kajian terhadap pemberitaan arkeologi di media cetak maupun elektronik untuk mengetahui strategi publikasi arkeologi yang tepat menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan di masa mendatang.


Daftar Bacaan

Darvill, Timothy. 1995. Value Systems in Archaeology. Malcolm A. Cooper, etc (ed). Managing Archaeology. London and New York. Routledge

McManamon, P. Francis dan Alf Hatton. 2000. Introduction : Considering Cultural Resource Management in Modern Society. Dalam Cultural Resources Management in Contemporary Society, Perspectives on Managing and Presenting the Past. London and New York. Routledge

Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. Looking After Heritage Place. Melbourne University Press. Melbourne.

Tanudirjo, Daud Aris. 1993. Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat: Studi Kasus Manajemen Sumberdaya Budaya Candi Borobudur. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

*Dimuat dalam Jurnal Arkeologi 2011

Penelitian Pengembangan Sumberdaya Arkeologi Mengenai Konsep Pengelolaan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Tinggalkan komentar

Oleh: Nanang Saptono
Balai Arkeologi Bandung


A. Pendahuluan

Sesuai dengan asal kata dalam Bahasa Inggris, research (penelitian) merupakan suatu aktivitas yang tidak ada selesainya. Dari satu jawaban atas pertanyaan akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu research dapat difahami sebagai re-search yang artinya mencari kembali dan kembali begitu seterusnya. Seperti halnya bidang ilmu lain, arkeologi juga dituntut baik secara akademik maupun praktis untuk mencari berbagai jawaban sehingga perlu mengembangkan metodologi dalam rangka memenuhi tujuan yang ingin dicapai tersebut.

Secara praktis, perubahan dalam sistem kabinet berpengaruh pula dalam tujuan akhir pengkajian arkeologis. Dalam kerangka kementerian baru di mana instansi yang berkompeten dalam dunia arkeologi berada, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perubahan dalam tujuan pengkajian arkeologi juga sedikit berubah mengalami penyesuaian. Hal ini terutama berlaku pada instansi yang berada di bawah naungan kementerian tersebut seperti misalnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Puslitbang Arkenas). Perubahan nama dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) menjadi Puslitbang Arkenas juga membawa konsekuensi baru. Puslit Arkenas yang semula berada di bawah naungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cenderung “hanya” terfokus pada penelitian arkeologi murni yang muaranya untuk menghasilkan pengetahuan bagi dunia pendidikan. Dalam kerangka Puslitbang Arkenas, secara akademik dituntut pula untuk melakukan penelitian yang bersifat pengembangan.

Penelitian dan pengembangan menurut Frascati Manual yang dikeluarkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2002 adalah aktivitas kreatif dan sistematis untuk peningkatan pengetahuan termasuk pengetahuan tentang manusia, budaya dan masyarakat, untuk merancang aplikasi baru. Penelitian dan pengembangan terdiri dari penelitian dasar yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan bidang ilmu; penelitian terapan yaitu penelitian untuk tujuan praktis; dan penelitian eksperimental yaitu penelitian yang sifatnya pengujian baik terhadap konsep-konsep baru maupun pengetahuan praktis.

Sebagai gambaran, penelitian dan pengembangan diharapkan tidak sekedar untuk menghasilkan konsep-konsep baru yang bertujuan untuk penerapan praktis sebagaimana yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, serta tidak sekedar untuk untuk peningkatan dalam kaitannya dengan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicontohkan oleh Isaac Newton, tetapi mencakup keduanya sebagaimana yang dicontohkan Louis Pasteur. Secara sederhana tujuan penelitian dan pengembangan adalah sebagaimana yang terlihat pada Pasteur Quadran berikut ini:

Di dalam arkeologi aktivitas penelitian dan pengembangan misalnya dapat diterapkan dalam arkeologi publik. Salah satu permasalahan dalam kajian arkeologi publik adalah tentang pengelolaan sumberdaya arkeologi khususnya dalam sektor pariwisata. Hal ini tentunya karena adanya penyesuaian dengan tujuan kelembagaan sebagaimana yang sudah disinggung terdahulu. Salah satu tujuan kajian arkeologi dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata diharapkan dapat diperoleh aplikasi pengelolaan berorientasi ekonomi. Dua isu penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan adalah tidak menurunkan kualitas sumberdaya yang ada dan meningkatkan fungsi ekonomik. Sehubungan dengan paradigma dalam penelitian dan pengembangan arkeologi sektor pariwisata ini maka perlu difahami beberapa hal yaitu tentang pariwisata budaya dan konsep pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal itu perlu juga difahami tentang persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan dunia pariwisata budaya. Dalam hal membuat sintesa yang hasilnya berupa model pengelolaan maka perlu dipilih suatu metode dan teknik analisis yang tepat.


B. Arkeologi Dan Permasalahannya Dalam Pariwisata

Pada umumnya, peluang pengembangan wisata ditekankan pada wisata terpadu dengan memanfaatkan tinggalan budaya dan potensi alam. Budaya dan alam merupakan dua hal yang selalu mengusik rasa keingintahuan manusia. Rasa ingin tahu ini mendorong seseorang untuk mengadakan perjalanan (Pendit, 1994: 217 – 218). Perjalanan yang dilakukan seseorang apabila tidak disertai dengan perasaan ingin tahu maka akan tidak memberi arti kepada dirinya sendiri. Pada hakekatnya perjalanan adalah alat untuk mencapai emansipasi diri, intelegensia, dan jiwa pada seseorang. Emansipasi pribadi yang menyangkut tiga hal itu lazim disebut personal culture atau subjective culture. Personal culture dihasilkan dari dan oleh pengetahuan serta pengalamannya dalam melakukan perjalanan. Pemikiran inilah yang melandasi pengembangan kepariwisataan yaitu bertujuan untuk peningkatan emansipasi wisatawan, sehingga wisatawan harus mendapatkan gambaran yang baik dan lengkap tentang apa yang dilihat, dikunjungi, dan dinikmatinya untuk mencapai emansipasi diri.

Ada beberapa hal yang ingin diketahui wisatawan. Berdasarkan hasil pooling yang dilakukan Pacific Area Travel Association (PATA) terhadap wisatawan Amerika Utara menunjukkan sektor kebudayaan merupakan yang paling ingin diketahui. Lebih dari setengah wisatawan yang mengadakan kunjungan ke Asia dan kawasan Pacific tertarik pada pengetahuan tentang adat istiadat, kesenian, sejarah, bangunan kuna, dan peninggalan-peninggalan purbakala lain (Pendit, 1994: 219). Keingintahuan manusia terhadap peninggalan purbakala memang sangat beralasan. Pada peninggalan purbakala terdapat informasi mengenai identitas budaya. Suatu unsur penting identitas budaya adalah kesadaran sejarah yang dimiliki bersama suatu bangsa. Kesadaran sejarah itu akan membawakan ingatan akan asal-usul budaya, peristiwa yang telah dialami, dan harapan di masa depan (Sedyawati, 1992/1993: 23). Oleh karena itu pengetahuan tentang masa lampau sangat menjadi kebutuhan manusia berbudaya, sehingga mengetahui masa lampau merupakan salah satu hak asasi manusia yang dalam (Mc Gimsey, 1972: 5).

Diketahui bahwa keinginan dan selera wisatawan berbeda-beda. Oleh karena itu dalam pengembangan pariwisata harus dijaga agar ada keanekaan. Pengembangan ini harus disesuaikan dengan tujuan pariwisata dengan penerangan. Diusahakan agar para wisatawan menggunakan objek wisata sesuai dengan tujuannya. Salah satu permasalahan dalam pengembangan pariwisata misalnya adanya unsur peninggalan arkeologi yang pada hakekatnya merupakan museum di alam terbuka, tetapi tidak mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan. Contoh kasus seperti ini misalnya di Candi Cangkuang di Garut, Jawa Barat. Daya tarik lingkungan berupa danau dan tinggalan arkeologi berupa bangunan candi belum dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pusat penerangan yang memadai agar wisatawan dapat belajar tentang candi itu (Soemarwoto, 2004).

Pada beberapa kasus, wisatawan yang datang seringkali mempunyai tujuan tertentu misalnya untuk berziarah. Wisata ziarah banyak dilakukan secara perorangan atau kelompok ke tempat-tempat suci, makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan atau ke bukit atau gunung yang dianggap keramat. Wisata ini banyak dihubungkan dengan niat untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk memperoleh berkah dan kekayaan melimpah (Pendit, 1994). Mengingat begitu banyaknya tujuan wisatawan dalam mengunjungi objek khususnya arkeologi maka banyak pula hal-hal yang harus dipikirkan dalam pengembangan wisata pada objek-objek arkeologi.


C. Memahami Persepsi dan Perilaku

Pengertian persepsi menurut Kotler (dalam Arindita, 2002) adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Mangkunegara berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mecakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Adapun Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Walgito (1993) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubungan antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak.

Leavitt (dalam Rosyadi, 2001) membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan persepsi sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan pandangan yang luas mengartikannya sebagai bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sebagian besar dari individu menyadari bahwa dunia yang sebagaimana dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan, jadi berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu tapi lebih pada pengertiannya terhadap sesuatu tersebut.

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut (Taniputera, 2005). Untuk memahami hal ini, akan diberikan contoh sebagai berikut: individu baru pertama kali menjumpai batu berbentuk persegi dengan permukaan halus yang sebelumnya tidak dikenal, dan kemudian ada orang yang memberitahu bahwa benda itu adalah beliung persegi. Individu kemudian mengamati serta menelaah bentuk, warna, dan lain sebagainya, dari benda itu secara saksama. Lalu timbul konsep mengenai beliung persegi dalam benak (memori) individu. Pada kesempatan lainnya, saat menjumpai benda yang sama, maka individu akan menggunakan kesan-kesan dan konsep yang telah dimiliki untuk mengenali bahwa yang dilihat itu adalah beliung persegi. Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik simpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

Alport (dalam Mar’at, 1991) menjelaskan bahwa proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Persepsi akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Perilaku sinonim dari aktivitas, aksi, kinerja, respons, atau reaksi. Dengan kata lain, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Secara teknis, perilaku adalah aktivitas glandular, muscular, atau elektrikal seseorang. Termasuk perilaku adalah tindakan-tindakan sederhana (simple actions), seperti mengedipkan mata, menggerakkan jari tangan, melirik, dan sebagainya. Perilaku juga dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang merupaan reaksi terhadap lingkungan, apakah itu reaksi yang bersifat motorik, fisiologis, kognitif, ataupun afektif.

Secara umum yang termasuk perilaku, adalah apa yang dilakukan dan dikatakan seseorang. Perilaku dapat memiliki satu/lebih dimensi yang dapat diukur yaitu frekuensi, durasi, dan atau intensitasnya. Suatu perilaku dapat diamati, digambarkan, dicatat/direkam, diukur oleh orang lain atau pelaku itu sendiri. Setiap perilaku mempunyai dampak/pengaruh pada lingkungan, dan perilaku mengikuti hukum (lawful) prinsip belajar. Dalam pandangan behavioral, diasumsikan bahwa perilaku itu, apakah baik atau buruk merupakan hasil belajar. Perilaku maladaptif merupakan hasil belajar yang keliru dan dapat diubah melalui proses belajar (Sunardi, 2010).

Persepsi, sikap, dan perilaku inilah yang dapat dijadikan pijakan untuk membuat rancangan pengembangan wisata pada objek arkeologi. Suatu kelompok masyarakat atau individu misalnya bisa mempersepsi terhadap tinggalan arkeologi merupakan hal yang tidak menarik dan tidak ada artinya. Hal ini bisa terjadi karena stimulus yang dia terima atas objek arkeologi tidak “lengkap”, sehingga yang dia terima hanya pecahan keramik, runtuhan bangunan, atau tumpukan batu yang tidak berarti dan tidak menarik. Di lain pihak ada yang mempersepsi dengan penuh “berlebihan” sehingga mengkeramatkannya bahkan mengagung-agungkan sedemikian rupa sehingga seluruh aktivitasnya bisa digantungkan pada objek peninggalan purbakala tersebut. Persepsi demikian ini bisa berlaku secara individu bisa juga berlaku secara komunal dalam satu kelompok masyarakat bahkan beberapa kelompok masyarakat. Pada beberapa kasus demikian ini kadang-kadang melahirkan perilaku yang berlebih misalnya upacara yang dilakukan secara masal sehingga mereduksi nilai objek purbakala itu sendiri. Persepsi, sikap, dan perilaku yang perlu diperhatikan tidak hanya dari para wisatawan tetapi juga para pemangku kepentingan. Kepada para pemangku kepentingan inilah harus dibangun suatu sikap dan perilaku sehingga tidak merusak aktivitas kepariwisataan. Agar semua ini berjalan maka bagi pengelola harus menerapkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.


D. Pengelolaan Pariwisata Secara Berkelanjutan

Dalam situasi menghadapi sikap dan perilaku masyarakat luas, perlu inovasi pengelolaan sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi. Salah satu pemanfaatan sumberdaya arkeologi adalah melalui pengelolaan pariwisata yang bersifat berkelanjutan (Burns dan Holden, 1995). Chapter IV point 41, KTT Rio + 10 Johanesberg 2002, Plan of Implementations, World Summit on Sustainable Development menyatakan bahwa sustainable development di antaranya adalah mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan manfaat dari sumberdaya pariwisata pada populasi di komunitas setempat yang terintegrasi dan memberikan kontribusi bagi memperkuat desa dan komunitas lokal. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan meliputi terjaminnya kualitas lingkungan yang lestari, pelibatan masyarakat lokal yang lebih besar, terjaminnya kelestarian budaya masyarakat, dan secara ekonomis tidak hanya menguntungkan para pihak yang terlibat tetapi secara nyata dialokasikan dana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan, kawasan, dan masyarakat sekitar (Fandeli, 2004).

Untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan diperlukan beberapa langkah yaitu adanya kerjasama dan keterlibatan sektor swasta dan pemerintah, mendorong keterlibatan masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, menghilangkan dampak negatif dan menghindari resiko bagi tradisi, kebudayaan, dan lingkungan, serta mempromosikan, meningkatkan, dan menyelamatkan pengusaha kecil dan menengah (Aryanto, 2003). Sementara itu Gunn (1993) menyatakan bahwa suatu kawasan wisata akan menjadi baik bila selalu mempertahankan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan objek, pengunjung terpuaskan, serta meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan zona pengembangannya.

Situs arkeologi sebagai objek dengan daya tarik budaya, maka perlu sekali untuk dikelola dalam konteks wawasan baru dan diharapkan mengarah pada terwujudnya tahapan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism management). Untuk itu perlu ketaatan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

  1. Prinsip pengelolaan yang berpijak pada dimensi pelestarian dan berorientasi ke depan (jangka panjang)
  2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal
  3. Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang tidak merusak
  4. Kesesuaian antara kegiatan pengelolaan pariwisata dengan skala, kondisi dan karakter suatu area yang akan dikembangkan
  5. Keselarasan dan sinergi antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup, dan masyarakat lokal
  6. Antisipasi dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi akibat pengelolaan pariwisata
  7. Pengelolaan harus didasari perencanaan dan difokuskan untuk memperkuat potensi lokal.

Pengelolaan pariwisata harus mampu mengembangkan apresiasi yang lebih peka dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup (Kusworo dan Sasongko, 2005).

E. Menuju Konsep Pengelolaan

Untuk membahas permasalahan dalam rangka menyusun model pengelolaan dapat menggunakan metode participatory local appraisal (PLA) (Mitchell et al., 2007). Metode ini untuk mengkaji sistem pengetahuan lokal melalui rapid rural appraisal (RRA) dan participatory rural appraisal (PRA). RRA merupakan suatu aktivitas yang sistematis dan terstruktur, yang dilakukan di lapangan dan dirancang untuk secara cepat mendapatkan informasi atau hipotesis tentang kehidupan masyarakat. Metode ini mempunyai dua karakter utama yaitu mencapai pengesampingan yang optimal dan penggunaan trianggulasi. Metode RRA ditujukan untuk mendapatkan informasi secara cepat, yang harus dilakukan dengan menyertakan kontak-kontak tidak resmi dengan penduduk setempat.

PRA adalah untuk memfasilitasi masyarakat atau meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan mereka untuk menangkap isu persoalan. Perhatian khusus diberikan agar masyarakat lokal dapat melakukan analisis secara mandiri serta menyampaikan gagasan-gagasannya. Dalam konteks seperti ini, PRA sejalan dengan beberapa konsepsi dasar tentang pembangunan berkelanjutan.

RRA, PRA, dan PLA merupakan bagian dari sustainable development aproach atau pendekatan pembangunan berkelanjutan. Metode ini pada intinya merupakan suatu usaha dalam bidang pembangunan yang dimungkinklan dapat membawa manusia ke arah kemajuan untuk jangka waktu lama. Selain itu dapat pula dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka (Mitchell, et al., 2007). Dalam operasional di lapangan, metode ini menekankan keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan penelitian

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya memasuki tahap analisis. Analisis yang biasa diterapkan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kemampuan objek baik individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan di bidang wisata budaya, analisis SWOT dipergunakan untuk membuat kajian pengembangan suatu sektor ataupun wilayah tempat objek penelitian berada. Kegiatan ini akan menghasilkan beberapa skenario pengembangan dalam rangka pengelolaan yang terdiri perlindungan dan pemanfaatan. Skenario diperoleh dengan mengembangkan atau meningkatkan potensi atau kekuatan (strength) untuk meraih peluang (opportunity) sebesar-besarnya. Di samping itu pengembangan dilaksanakan untuk mengurangi kelemahan (weakness) dan menghilangkan hambatan atau ancaman (threats). Melalui analisis ini akan diperoleh skenario pengelolaan kawasan arkeologi berdasarkan potensi dan kondisi yang ada.

Melalui analisis ini akan diperoleh skenario pengelolaan kawasan arkeologi berdasarkan potensi dan kondisi yang ada. Strategi pengelolaan kawasan arkeologi melalui paparan analisis SWOT dapat disusun beberapa skenario sebagaimana matriks berikut.

Apabila kekuatan (S) dipertemukan dengan peluang (O) yang terlihat adalah skenario pengembangan. Skenario konsolidasi internal ini diperoleh dengan jalan memperhatikan kelemahan (W) yang dipertemukan dengan peluang (O). Kekuatan (S) yang ada bila dipertemukan dengan ancaman (T) akan muncul skenario penguatan pengembangan program. Skenario selanjutnya adalah dengan memperhatikan kelemahan (W) yang dipertemukan dengan ancaman (T). Melalui skenario ini diharapkan dapat diperoleh satu strategi yang tepat dalam pengelolaan pariwisata di kawasan arkeologi sehingga kelestarian sumberdaya budaya dapat terjaga dan kepentingan masyarakat tetap terpenuhi.


F. Penutup

Sebagai akhir dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas penelitian dan pengembangan arkeologi salah satunya adalah melalui pengkajian bidang arkeologi publik khususnya pengelolaan sumberdaya budaya melalui sektor pariwisata. Dalam penyusunan model pengelolaan dapat dilakukan melalui langkah memahami potensi sumberdaya budaya yang ada; memahami persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang berkaitan langsung dengan sumberdaya budaya; memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan; dan mengkaji serta menganalisis untuk selanjutnya menyusun suatu strategi pengelolaan.


Daftar Pustaka

Aryanto. 2003. Pengembangan Ekowisata di Daerah. Melalui http://www.situshijau.co.id

Fandeli. 2004. Peran dan Kedudukan Konservasi Hutan dalam PengembanganEkowisata. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunn C. A. 1993. Tourism Planning: Basic, Concepts, Casses. Taylor & Francis Publisher.

Mar’at, 1991. Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mc Gimsey, Charles R. 1972. Public Archaeology. New York: Seminar Press.

Mitchell, Bruce; B. Setiawan; dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pendit, Nyoman S. 1994. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.

Robbins, S.P. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Garmedia.

Rosyadi, I. 2001. Keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui capabilities-based competition: Memikirkan kembali tentang persaingan berbasis kemampuan. Jurnal BENEFIT, vol. 5, No. 1, Juni 2001.

Sedyawati, Edi. 1992/1993. Arkeologi dan Jatidiri Bangsa. Pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI, hlm. 23 – 36. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Sumarwoto, Otto. 2006. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

Sunardi, 2010. Konsep Dasar Modifikasi Perilaku.

Walgito, Bimo. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.

*Makalah pada PIA 2011

Pengelolaan Tinggalan Budaya Bawah Air di Indonesia

Tinggalkan komentar

Oleh: Widiati
Direktorat Warisan Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial


1. Pendahuluan

Sudah sering terdengar bahwa perairan Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Namun dalam 30 tahun belakangan ini, sumber daya budaya termasuk di dalamnya. Banyak pemburu ‘harta karun’–terutama dari luar negeri–melirik perairan Indonesia karena kandungan tinggalan budaya bawah air berupa muatan kapal-kapal kuno yang karam di dasar laut. Perhatian tersebut didasari atas latar belakang sejarah perairan Indonesia pada masa lalu sebagai jalur pelayaran perdagangan internasional. Berbagai kapal asing meramaikan perairan Nusantara, dan berbagai kecelakaan akibat berbagai peristiwa buruk memungkinkannya tenggelam di dasar laut. Oleh karena itu, biasanya informasi tentang lokasi kapal tenggelam diperoleh dari nelayan, yang tidak sengaja menemukannya, seperti mangkuk, piring atau guci berglasir. Benda-benda itulah yang menjadi petunjuk keberadaan sisa-sisa kapal kuno di dasar laut.

Peninggalan budaya bawah air di Indonesia mulai menjadi pusat perhatian setelah keberhasilan pencarian dan pengangkatan muatan kapal tenggelam di perairan Riau, Sumatera tahun 1986 oleh seorang warga negara asing. Keberhasilannya meraup keuntungan jutaan dolar dalam lelang temuan muatan kapal, mendorong banyak pihak untuk mengikuti jejaknya mencari, menemukan, dan mengangkat tinggalan budaya bawah air di perairan Indonesia. Namun disayangkan pengangkatan itu tidak diikuti dengan penelitian arkeologi bawah air yang seharusnya.

Kegiatan penelitian tinggalan bawah air dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu arkeologi oleh instansi terkait hingga saat ini belum pernah dilakukan. Sebenarnya penelitian arkeologi bawah air sudah pernah dilakukan di Indonesia, yaitu oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (dulu Puspan). Pada 1981 instansi tersebut telah membuka langkah awal dalam penelitian arkeologi bawah air. Ketika itu telah didata enam situs arkeologi bawah air atau yang diduga mengandung tinggalan arkeologi di dalamnya di sekitar Laut Jawa (Nurhadi, 1985). Namun setelah itu hingga kini tidak diketahui kelanjutan terhadap penelitian dan hasil temuan-temuannya, bahkan gaung terhadap kegiatan ini di Indonesia seolah-olah sirna.

Dalam waktu sekitar 25 tahun belakangan ini di berbagai belahan dunia telah ditemukan sekitar 33 lokasi kapal tenggelam yang diidentifikasi sebagai kapal VOC (Jerzy Gawronski, 1992:14). Data-data tersebut terbatas pada peninggalan-peninggalan dari setelah abad ke-16, yaitu setelah orang-orang-orang Eropa mulai terlibat langsung dalam perdagangan laut internasional (Rijksmuseum, 1992:30). Penemuan terhadap kapal-kapal Belanda tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya pencarian data melalui penelusuran catatan sejarah yang dibuat orang-orang pada masa itu. Catatan itu tidak jarang memudahkan penemuannya di kemudian hari. Sementara itu keberadaan lokasi kapal-kapal tenggelam sebelum datangnya orang-orang Eropa dalam aktivitas pelayaran di perairan Indonesia, meskipun barangkali juga meninggalkan catatan sejarah, agak sulit menemukan rekaman tertulisnya.


2. Kebijakan Pengelolaan Tinggalan Budaya Bawah Air di Indonesia

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.01/MKP-2005, tertanggal 27 Mei, tinggalan budaya bawah air ditangani tersendiri oleh satu instansi yaitu Direktorat Peninggalan Bawah Air (PBA) yang berada di dalam lingkup Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya, penanganan temuan ini menjadi kewenangan dari subdit perlindungan, pada direktorat yang menangani peninggalan purbakala. Perluasan kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari makin besar permasalahan yang harus dipecahkan. Sehubungan dengan itu, maka penyiapan pengelolaannya dalam berbagai aspek seperti regulasi, peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka melestarikan peninggalan tersebut dan mengelolanya sebaik mungkin agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.

Penyediaan peraturan perundangan-undangan yang tegas dan komprehensif sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengelolaan pelestarian peninggalan budaya bawah air selanjutnya. Karena selama ini tinggalan budaya bawah air tidak hanya menjadi domain perhatian lembaga pemerintah yang menangani bidang kebudayaan saja, tetapi juga lembaga pemerintah lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi anggota Panitia Nasional atau Pemerintah Daerah.

Selain itu, karena berbagai aktivitas yang tercakup di dalam pengelolaan peninggalan bawah air seperti survei, ekskavasi, pengolahan data, konservasi benda temuan, maupun penyediaan tempat penyimpanan, maka sangat diperlukan penyediaan sarana prasana yang memadai. Meskipun demikian, penyediaan sarana prasarana tersebut tidak akan bermanfaat maksimal apabila tidak didukung oleh penyediaan sumber daya manusia handal yang sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Aktivitas yang berlangsung di dalam penanganan peninggalan budaya bawah air ini termasuk yang berisiko tinggi (high risk) dan juga membutuhkan biaya tinggi (high cost), terutama terkait dengan pengadaan peralatan khusus, dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang–baik untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengolahan data, penanganan temuan, dll– termasuk pembinaan sumber daya manusia.

Tahun 2010 telah terbit undang-undang cagar budaya nomor 11. Undang-undang ini secara eksplisit mencantumkan pengaturan tentang tinggalan budaya bawah air, yang tidak ditemukan dalam undang-undang cagar budaya sebelumnya. Dalam pasal 26 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

  1. pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya;
  2. pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air;
  3. pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi;
  4. setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu pasal 27 menyebutkan bahwa ‘ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam peraturan pemerintah’.


3. Penanganan Tinggalan Budaya Bawah Air

Kegiatan pencarian dan pengangkatan tinggalan budaya bawah air seperti yang diamanatkan dalam undang-undang di atas telah dilakukan oleh para investor asing yang bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional. Selama ini keterlibatan investor dalam kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Panitia Nasional BMKT (Barang Muatan Kapal Tenggelam) melalui Peraturan Presiden No.19 tahun 2007. Namun tujuannya semata-mata untuk kepentingan komersial, maka yang diupayakan adalah mengangkat benda temuan sebanyak-banyaknya dan dalam kondisi baik. Hal itu tidak sesuai dengan amanat dalam pasal 26 ayat (3), yang tujuannya adalah penelitian, yang sudah tentu harus mengikuti kaidah penelitian arkeologi.

Oleh karenanya data yang dihasilkan dalam aktivitas yang dilakukan para investor tersebut menjadi tidak maksimal. Informasi yang didapat terbatas mengenai keletakan situs di dalam air (titik koordinat dan kedalamannya), jenis dan jumlah benda yang telah diangkat, dan biasanya dokumentasi selama proses pengangkatan. Sementara data tentang aspek-aspek lain cenderung terabaikan, seperti konteks antar temuan di dalam himpunan temuan, dan konteks temuan dengan ekosistem di dasar laut.

Menurut catatan Panitia Nasional BMKT, sejak tahun 1989 hingga tahun 2010 telah dilakukan 13 kali kegiatan pengangkatan muatan kapal tenggelam di perairan Indonesia. Enam lokasi berada di wilayah perairan Pulau Sumatera, khususnya di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, enam lokasi tersebar di perairan Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, dan satu lokasi berada di selat Karimata, Kalbar (tabel 1). Seluruh lokasi itu merupakan runtuhan dari sisa-sisa perahu kuno yang memuat keramik Cina dalam jumlah relatif besar, yang diperkirakan sebagai barang dagangan.

Tabel 1. Kegiatan Pengangkatan Tinggalan Budaya Bawah Air
oleh Panitia Nasional BMKT

NO

TAHUN

LOKASI

1

1989

Perairan P.Buaya, Riau

2

1993

Perairan Tuban, Jawa Timur

3

1996

Perairan Selat Karimata, Kalbar

4

1996

Perairan Blanakan, Subang, Jawa Barat

5

1999

Perairan Batu Itam, Belitung

6

2000

Perairan Selat Gelasa, Belitung

7

2004

Perairan Cirebon, Jawa Barat

8

2005

Teluk Sumpat, Kepulauan Riau

9

2005

Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau

10

2007

Perairan Mandalika, Jepara Jawa Tengah

11

2008

Perairan Mandalika, Jepara Jawa Tengah

12

2008

Perairan Karawang, Jawa Barat

13

2009

Perairan Belitung Timur, Bangka Belitung

 

Direktorat Peninggalan Budaya Bawah Air, sebagai instansi teknis yang menangani pelestarian tinggalan budaya bawah air, hingga saat ini masih terbatas melakukan kegiatan survei tinggalan bawah air. Kegiatan itu sesungguhnya dimulai dari langkah paling awal, yaitu mendapatkan informasi mengenai potensi budaya bawah air di daerah perairan tertentu. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber, melalui laporan penemuan, arsip, dokumen lama di pusat arsip, maupun di museum atau dari masyarakat setempat. Informasi dari masyarakat nelayan selama ini paling sering terjadi.

Ketika mulai dibentuknya instansi teknis ini, setidaknya 12 daerah perairan telah disurvei dan diindentifikasi. Sejumlah situs bawah air tersebar di perairan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Bali, Ambon, Maluku Utara, Karimunjawa, dan Kepulauan Seribu (tabel 2). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa situs-situs tinggalan bawah air tidak hanya berupa kapal-kapal kuno yang tenggelam, tetapi juga berupa reruntuhan pesawat terbang PD II, yang selama ini banyak ditemukan tersebar di perairan Indonesia timur, seperti di Halmahaera Utara, Maluku Utara. Hingga saat ini belum satu lokasi dengan tinggalan budaya bawah air tersebut yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Kondisi ini sudah tentu menjadi tantangan tersendiri di masa depan.

Tabel 2. Kegiatan Survei dan Pemetaan Lokasi Peninggalan Budaya Bawah Air

NO

TAHUN

LOKASI SITUS

1

2006

Selayar, Sulawesi Selatan

2

2006

Barang Lompo, Sulawesi Selatan

3

2007

Pesisir Selatan, Sumatera Barat

4

2007

Tulamben, Bali

5

2008

Sagori, Buton, Sulawesi Tenggara

6

2009

Pulau Nangka, Bangka

7

2009

Wayame, Teluk Ambon, Ambon

8

2009

Selat Lembe, Bitung, Sulawesi Utara

9

2009

Tobelo, Halmahera Utara

10

2009

Tidore, Maluku Utara

11

2010

Karimunjawa, Jawa Tengah

12

2010

Kepulauan Seribu

 

Perairan Indonesia diduga kaya dengan potensi tinggalan bawah air. Upaya pelestarian terhadap tinggalan ini sudah tentu harus didukung berbagai aspek Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendalanya, di samping terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia handal yang mampu melakukan pelestarian dan penelitian arkeologi di bawah air.

Hingga saat ini di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, tercatat sebanyak 58 orang memiliki sertifikat selam, tersebar di tingkat pusat dan di daerah (tabel 4). Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang bersertifikat tingkat dasar (A1), 34 orang bersertifikat tingkat lanjut (A2), dan 5 orang bersertifikat tingkat mahir (A3). Untuk melakukan penelitian arkeologi bawah air, sudah tentu dibutuhkan setidaknya arkeologi penyelam bersertifikat tingkat lanjut (A2) dan mahir (A3), dengan jam selam yang cukup tinggi (berpengalaman). Keadaan ini dapat dimengerti karena kegiatan penyelaman di dasar laut dengan kedalaman tertentu, dipastikan berisiko tinggi jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Untuk meningkatkan kemampuan para penyelam tersebut, telah diupayakan mengikutkan mereka dalam pelatihan underwater archaeology di luar negeri, seperti di Thailand yang setiap tahun diselenggarakan secara rutin oleh Unesco. Pada saat ini sedang diupayakan pelatihan underwater archaeology yang diampu oleh Unesco, pada masa yang akan datang, akan diselenggarakan di Indonesia, dengan melalui pendirian pusat pengembangan kompetensi peninggalan bawah air di kota Makassar.

Tabel 3. Distribusi Peninggalan Budaya Bawah Air

NO

TAHUN

TUJUAN

JUMLAH

1

*

BPSNT Padang

100

2

*

Museum Adityawarman, Padang

101

3

2006

BP3 Batu Sangkar

101

4

2007

Jurusan Arkeologi, UGM

100

5

2007

Departemen Arkeologi UI

100

6

2007

Museum Kabupaten Belitung

100

7

2007

Museum Siwa Lima, Ambon

97

8

2007

Dinas Budpar Provinsi Jambi

100

9

2008

Museum Prov. Sumatera Utara

125

10

2008

Balai Arkeologi Medan

124

11

2008

Jurusan  Arkeologi UNUD

25

12

2008

Jurusan Arkeologi UNHAS

124

13

2008

Museum Kabupaten Belitung

1000

14

2008

Pemda Wakatobi, Sulawesi Tenggara

100

15

2009

Museum Kabupaten Belitung

2000

16

2010

Departemen Arkeologi UI

25

17

2010

Fak. Sastra UNUD

85

18

2010

BPSNT Bali

45

19

2010

BTN Kepulauan Seribu

49

20

2010

Balai Arkeologi Bandung

116

21

2010

Balai Konservasi Peninggalan Candi Borobudur

34

22

2010

Balai Arkeologi Ambon

100

23

2010

Museum Nasional

675

24

2010

Balai Konservasi Peninggalan Borobudur

117

25

2010

Muskala Jarahnitra Disbudpora Cirebon

100

26

2010

Museum Ranggawarsito, Jawa Tengah

100

27

2010

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional

100

28

2010

BPSNT Tanjung Pinang

200

29

2011

Balai Arkeologi Makassar

100

30

2011

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Bangka

100

 

 

Jumlah

5.620

 

Terkait dengan keberadaan lokasi sisa-sisa tinggalan budaya di sejumlah perairan di Indonesia dan mengidentifikasinya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh instansi teknis pelestarian adalah mengupayakan benda dan lokasinya yang berada di dasar laut ditetapkan sebagai benda dan situs cagar budaya.

Balai Taman Nasional Karimunjawa, mencatat bahwa setidaknya di dalam perairan zona kawasannya terdapat 38 titik lokasi kapal tenggelam. Beberapa titik lokasinya telah disurvei dan diidentifikasi oleh Direktorat Peninggalan Bawah Air, sebagian lainnya masih harus dikaji untuk menilai layak atau tidak layaknya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Mengingat sebarannya yang cukup padat di perairan tersebut, maka untuk melestarikan peninggalan bawah air di Karimunjawa, Direktorat Peninggalan Bawah Air dalam tahun anggaran 2010 berupaya menyusun sebuah masterplan untuk pengembangan dan pemanfaatan kawasan tersebut.

Di sisi lain, dalam rangka pemanfaatan tinggalan budaya bawah air, Direktorat Peninggalan Bawah Air telah mendistribusikan tinggalan budaya bawah air terutama keramik hasil pengangkatan ke berbagai berbagai lembaga pendidikan, penelitian maupun instansi pemerintah yang membutuhkan untuk dimanfaatkaan berbagai kepentingan (tabel 3).

Tabel 4. Ketersediaan SDM Peselam

 

No

 

INSTANSI

«1

«2

«3

JUMLAH

1

Direktorat PBA

10

7

-

17

2

BP3 Serang

-

1

1

2

3

BP3 Aceh

1

-

-

1

4

BP3 Batusangkar

-

5

1

6

5

BP3 Jambi

1

6

-

7

6

BP3 Jawa Tengah

-

3

-

3

7

BP3 DIY

-

3

-

3

8

BP3 Jawa Timur

1

-

-

1

9

BP3 Bali

3

2

-

5

10

BP3 Makassar

3

1

-

4

11

BP3 Gorontalo

-

-

1

1

12

BP3 Ternate

-

-

1

1

13

Balai Arkeologi DIY

-

3

1

4

14

Balai Arkeologi Palembang

-

3

-

3

 

Total

19

34

5

58

 

Keramik-keramik itu merupakan sitaan TNI Angkatan Laut di perairan Selat Gelasa, Bangka Belitung yang diangkat oleh investor asing bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional yang tidak melalui prosedur semestinya. Sangat disayangkan, sebelum terjadi penangkapan, sejumlah besar benda telah dibawa ke Australia melalui laut. Sekitar 29.000 keramik Cina sisanya di lokasi pengangkatan, disita dan dijadikan barang bukti dalam sidang pengadilan. Sementara benda-benda lolos ke luar negeri sebanyak 43 kontainer dilelang di Stuttgart, Jerman dan dikenal sebagai muatan kapal kuno Tek Sing.

Tinggalan budaya bawah air yang diangkat dibuat dari beragam jenis bahan seperti kayu, logam, kaca, keramik, dan gading yang selama ratusan tahun terendam di dasar laut. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila tinggalan itu mengadung kadar garam yang sangat tinggi, ditambah tumbuhan atau binatang laut yang melekat pada permukaannya. Semua itu akan sangat mempengaruhi kondisi benda, apabila terjadi perpindahan lokasi dari dasar laut ke daratan. Untuk kepentingan melestarikannya, maka Direktorat Peninggalan Bawah Air juga melakukan konservasi terhadap seluruh benda hasil pengangkatan bawah air, termasuk benda-benda sitaan TNI AL tersebut.

Oleh karena tinggalan budaya bawah air dianggap temuan bernilai ekonomis tinggi, maka tidak mengherankan apabila benda-benda itu menarik minat banyak orang untuk memilikinya, sudah tentu dengan berbagai cara, baik ilegal maupun legal. Sejak tahun 2005, yaitu ketika mulai berdirinya Direktorat Peninggalan Bawah Air hingga saat ini, setidaknya tercatat 11 pelanggaran terkait dengan pengangkatan tinggalan budaya yang dilakukan tanpa izin atau pencurian di berbagai perairan di Indonesia (tabel 5).

Tabel 5. Penanganan Kasus Pelanggaran Peninggalan Budaya Bawah Air

NO

TAHUN

PELANGGARAN

PENANGANAN

1

2005

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Taman Nasional Ujung Kulon Pelaku divonis 6 bulan

2

2005

Pengambilan sampel PBA tanpa izin di perairan Cirebon Penyidikan dihentikan

Dilanjutkan tahun 2008

3

2006

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Kalimantan Barat Tahap gelar perkara

4

2006

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Belitung Pelaku divonis 4 bulan

5

2006

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Cirebon Penerbitan SP3

6

2007

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Jepara Penyidikan

7

2008

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Makassar Penyidikan

8

2008

Pengambilan sampel PBA tanpa izin di perairan Taman Nasional Kepulauan Pulau Seribu Penyidikan

9

2008

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Selayar, Sulawesi Selatan Penyidikan

10

2010

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Blanakan, Cirebon oleh nelayan Penyidikan

11

2010

Pengambilan PBA tanpa izin di perairan Blanakan, Cirebon oleh Michael Hatcher Surat cekal thd Michael Hatcher

 

Selain bernilai ekonomis, yang utama dari peninggalan budaya bawah air ini adalah nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang sangat tinggi yang menyertai tinggalan itu. Namun sangat disayangkan bahwa tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui, menyadari, dan memahami tentang hal tersebut. Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terhadap budaya masa lalu yang berada di bawah air ini, Direktorat Peninggalan Bawah Air merasa perlu, secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan pameran tentang peninggalan tinggalan budaya bawah air ke berbagai daerah di seluruh Indonesia terutama yang terletak di pesisir pantai, seperti daerah-daerah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (tabel 6).

Tabel 6. Kegiatan Sosialisasi dan Pameran Tinggalan Budaya Bawah Air

NO

TAHUN

LOKASI

JENIS KEGIATAN

1

2006

Jakarta (Sapta Pesona)

Pameran

2

2007

Jakarta (Sapta Pesona)

Pameran

3

2007

Jakarta (Hotel Sahid)

Pameran

4

2007

Jakarta (Sapta Pesona)

Pameran

5

2008

Jakarta (Museum Kebangkitan Nasional)

Pameran & Sosialisasi

6

2008

Palembang (Museum Sriwijaya)

Pameran & Sosialisasi

7

2008

Makassar (Benteng Rotterdam)

Pameran & Sosialisasi

8

2008

Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Pameran

9

2008

Gresik, Jawa Timur

Pameran

10

2008

Jakarta (Sapta Pesona)

Pameran

11

2009

Manado, Sulawesi Utara

Pameran

12

2009

Pekalongan, Jawa Tengah

Pameran

13

2009

Karawang, Jawa Barat

Pameran & Sosialisasi

14

2009

Rembang, Jawa Tengah

Pameran & Sosialisasi

15

2009

Belitung

Pameran & Sosialisasi

16

2009

Jakarta (Sapta Pesona)

Pameran

17

2010

Kepulauan Seribu

Pameran & Sosialisasi

18

2010

Ambon

Pameran

19

2010

Indramayu, Jawa Barat

Pameran

20

2010

Bangka

Pameran & Sosialisasi

21

2011

Kepulauan Seribu

Pameran

22

2011

Lombok, NTB

Pameran dan Sosialisasi

22

2011

Tanjung Pinang

Pameran

23

2011

Palembang, Sumsel

Pameran

 

 

Jumlah

23

 

Masih dalam upaya menyebarluaskan informasi tentang peninggalan budaya ini beserta seluruh aspek yang terdapat di dalamnya kepada masyarakat, maka Direktorat Peninggalan Bawah Air juga menerbitkan sejumlah publikasi yang memuat berbagai aspek yang terkait dengan tinggalan budaya bawah air (tabel 7).

Tabel 7. Judul Terbitan Direktorat Peninggalan Bawah Air

NO

TAHUN

JUDUL

JENIS

1

2006

VARUNA

Jurnal

2

2007

VARUNA

Jurnal

3

2007

Katalog PBA di Indonesia

Katalog

4

2007

Perawatan dan Pengawetan Koleksi PBA

Pedoman

5

2008

VARUNA

Jurnal

6

2009

VARUNA

Jurnal

 

4. Penutup

Tinggalan budaya bawah air merupakan salah satu aset budaya bangsa yang bernilai ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayan dan juga ekonomis. Oleh karena itu melestarikannnya menjadi satu keharusan. Untuk itu pengelolaannya pun harus dilakukan secara baik agar memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas. Namun disadari bahwa untuk mewujudkannya bukan merupakan hal yang mudah. Kurangnya pengertian dan pemahaman di berbagai lapisan masyarakat dan di tingkat birokrasi, setidaknya turut berperan dalam upaya pelestariannya. Keadaan tersebut turut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai aspek seperti dalam penyusunan regulasi, penyiapan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

Yang menjadi masalah besar saat ini adalah belum satu pun lokasi tinggalan bawah air yang ditemukan tersebar luas di perairan Indonesia, telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Belum lagi pada sejumlah besar lokasi yang belum diketahui. Menjadi keharusan pemerintah untuk mencarinya seperti yang diamanatkan dalam undang undang nomor 11 tahun 2010. Hal ini menjadi tantangan besar bagi instansi terkait dalam rangka melestarikan tinggalan bawah air ini. (Widiati/Direktorat Warisan Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.